Connect with us

Lampung Selatan

Lewat Zoom Meeting, Nanang Lakukan Konsolidasi Dengan Camat dan Kades Se-lamsel

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Lampung Selatan-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar rapat dengan seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Lampung Selatan.

Rapat tersebut digelar secara virtual dipimpin Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto melalui video conference dari Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat, Senin (19/7/2021).

Kegiatan yang dipandu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin berlangsung sejak hari Sabtu 17 Juli 2021 hingga hari Senin 19 Juli 2021. Hadir juga beberapa pejabat utama dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Setiap harinya, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB dibagi menjadi lima sesi. Masing-masing sesi diikuti satu kecamatan.

Selain diikuti camat dan kepala desa di masing-masing kecamatan secara virtual, kegiatan itu diikuti juga oleh para Kepala UPT, Penjabat Kepala Desa, dan para calon kepala desa.

Sementara, tujuan diadakannya kegiatan itu adalah untuk melakukan sosialisasi terkait Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 dan terkait Perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijirah di Kabupaten Lampung Selatan yang berlangsung di masa pandemi Covid-19.

Diawal pembukaannya, Thamrin menyampaikan, bahwa kegiatan itu ini bertujuan untuk menampung masukan serta mendengar langsung berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh camat dan kepala desa dalam penanganan Covid-19.

“Pak Bupati akan hadir secara langsung di setiap kecamatan untuk memantau perkembangan penanganan Covid-19. Namun karena situasi wabah Covid-19 yang berkembang cukup masif, maka kita putuskan melalui teleconference,” ujar Thamrin.

Sementara itu, dalam arahannya, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto meminta kepada seluruh camat, Kepala UPT, dan para kepala desa agar lebih memperkuat kolaborasi dalam rangka mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di wilayahnya.

“Hari ini daerah kita orange, kita bahas bersama agar bisa menjadi zona hijau kembali. Pak camat punya pasukan sebagai komando. UPT bantu pak camat turun ke desa-desa sosialisasikan protokol kesehatan. Jadi semua punya rasa tanggungjawab,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto juga menyampaikan kepada para camat agar dapat melaporkan dan menyampaikan apa-apa saja yang menjadi kendala dan permasalahan yang dihadapi di masa pandemi Covid-19.

“Pada tanggal 1 Juli lalu, pak camat kita kumpulkan di Aula (Sebuku) ini. Kita cari solusi bagaimana memutus mata rantai Covid-19. Saya minta pak camat buat laporan tertulis tiga hari sekali. Tapi sampai hari ini belum ada yang membuat laporan ke saya,” tukasnya.

Selain itu, dalam arahannya, Nanang Ermanto juga meminta kepada camat, kepala desa serta calon kepala desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penundaan pelaksanaan tahapan Pilkades Serentak di Kabupaten Lampung Selatan.

Selanjutnya, dalam kesempatan itu, Nanang juga kembali menyoal tentang imbauan pelaksanaan salat Idul Adha, tata cara takbiran, dan kurban di saat pandemi Covid-19.

Diketahui, Pemkab Lampung Selatan menggelar rapat virtual perdana dengan seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Lampung Selatan.

Rapat digelar melalui video conference dengan memanfaatkan teknolgi informasi dan komunikasi (TIK). Hal itu guna meminimalisir penyebaran Covid-19 dan mengurangi kerumunan sesuai tugas kedinasan di masa pandemi Covid-19. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Program Rumah Subsidi di Lampung Selatan Tawarkan Cicilan Hingga 40 Tahun

Published

on

Alteripost Jati Agung – Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mendampingi kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait di Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026). Kunjungan tersebut membawa angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program pembiayaan rumah subsidi dengan bunga ringan dan tenor kredit hingga 40 tahun.

Kegiatan dipusatkan pada acara Kredit Program Perumahan (KPP) bertajuk Kolaborasi Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang berlangsung di Gedung Parrona, Jalan Terusan Ryacudu, Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung.

Program itu menekankan kolaborasi pembiayaan perumahan bagi masyarakat melalui dukungan berbagai lembaga seperti Bank BTN, BP Tapera, PNM, SMF dan sejumlah mitra lainnya. Melalui program tersebut, masyarakat kini dapat mengakses kredit rumah dengan bunga mulai 5,59 persen per tahun serta skema cicilan yang lebih ringan.

Menteri PKP RI, Maruarar Sirait mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap sektor perumahan rakyat sebagai bagian dari pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

“Presiden Prabowo memerintahkan kepada saya untuk mempersiapkan kota-kota baru di sekitar Jakarta, Medan, Makassar, Manado dan berbagai daerah lainnya agar tercipta pusat-pusat pertumbuhan baru,” ujar Maruarar.

Menurutnya, pemerintah juga terus memperluas kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar semakin mudah memiliki rumah layak huni. Salah satu kebijakan yang disiapkan yakni memperpanjang tenor kredit rumah subsidi dari 20 tahun menjadi 40 tahun.

“Presiden juga memerintahkan agar masa kredit diperpanjang menjadi 40 tahun sehingga cicilan masyarakat menjadi lebih ringan. Selain itu, BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR di Lampung juga sudah digratiskan,” katanya.

Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk membantu masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki rumah akibat tingginya cicilan dan biaya administrasi.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama berharap program kolaborasi pembiayaan perumahan tersebut dapat membuka akses kepemilikan rumah yang lebih luas bagi masyarakat di daerahnya, khususnya kalangan pekerja dan keluarga muda.

Ia juga berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan dan pengembang dapat mempercepat pemerataan hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading