Connect with us

Lampung Selatan

Percepatan PEN, Pemkab Lamsel Dikabarkan Bakal Lakukan Peminjaman ke SMI

Published

on

Foto: Jajaran pejabat Pemkab Lampung Selatan mengikuti rakor Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara virtual

 

Alteripost.co, Lampung Selatan-
Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digelar secara virtual.

Rakor itu dipandu Ery Hartito dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero dan dihadiri Dudi Hermawan dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Poltak P. dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Erdian Dharmaputra selaku Kepala Divisi Pembiayaan Publik PT SMI.

Sementara, Bupati Nanang mengikuti rakor itu melalui aplikasi zoom meeting dari Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat, Rabu siang (21/07/2021). Hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta sejumlah pejabat utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Dalam paparannya, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyampaikan, bahwa Pemkab Lampung Selatan akan melakukan pinjaman melalui PT SMI sebesar Rp. 90 miliar.

Nanang menyebut, dana pinjaman itu akan diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur jalan poros sepanjang kurang lebih 46,83 kilometer.

Rinciannya, peningkatan jalan koridor Simpang Serdang-Jatibaru-Talang Jawa-Batas Lampung Timur sebesar Rp. 40.831.330.000 sepanjang 20,71 kilometer.

Kemudian, peningkatan jalan koridor Sidomulyo-Sidoarjo-Bumidaya-Palas sebesar Rp. 49.168.670.000 dengan panjang 26,12 kilometer

“Manfaat yang ingin dicapai adalah untuk membangkitkan perekonomian masyarakat guna tercapainya pemulihan ekonomi nasional,” ujar Nanang dalam rakor virtual tersebut.

Nanang menyatakan, pemerintah daerah juga melibatkan Inspektorat Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan program tersebut.

“Intinya program ini untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi masyarakat. Insya Allah, 2022 sudah selesai dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Nanang.

Sementara itu, Kepala Divisi Pembiayaan Publik PT SMI, Erdian Dharmaputra menjelaskan, program Pinjaman PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

“Pinjaman PEN ini adalah pinjaman yang sangat mendesak. Artinya pinjaman ini sifatnya untuk kebutuhan yang sangat mendesak,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan adanya realokasi, refocusing, kemudian penurunan pendapatan daerah, maka akan terjadi potensi pengurangan belanja daerah seperti infrastruktur.

Disatu sisi kata dia, belanja tersebut sudah masuk ke dalam perencanaan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Selatan

“Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan, tentunya akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang melambat di Kabupaten Lampung Selatan,” terangnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan program PEN diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 (PP 23/2020). Pemerintah menunjuk PT SMI (Persero) sebagai pelaksana sekaligus penyalur dana pinjaman program ini. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Bupati Egi Dekatkan Pelayanan Publik ke Masyarakat Melalui MPP Mini dan Samsat Digital

Published

on

Alteripost Natar – Mengurus administrasi dan membayar pajak kendaraan kini tak harus selalu ditempuh dengan perjalanan jauh ke Kalianda.

Bagi masyarakat di wilayah utara Lampung Selatan, akses terhadap sejumlah layanan publik kini semakin dekat melalui kehadiran Samsat Digital Drive Thru dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini Natar. Dua fasilitas ini menjadi kado HUT ke-70 Kabupaten Lampung Selatan yang dipersembahkan Bupati Radityo Egi Pratama untuk masyarakat.

Kedua fasilitas tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Egi di Kantor Kecamatan Natar, Rabu (18/11/2026). Kehadirannya diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat di lima kecamatan, yakni Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram, dengan potensi penerima manfaat mencapai sekitar satu juta jiwa.

Bagi Egi, mendekatkan pelayanan bukan sekadar menghadirkan fasilitas baru, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih untuk mengakses layanan pemerintahan.

Ia mengungkapkan, kehadiran kedua fasilitas tersebut berangkat dari aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan lebih mudah dijangkau. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan kemudahan kepada warga yang hendak menunaikan kewajibannya, bukan justru membiarkan mereka menanggung beban perjalanan dan biaya yang besar.

“Ini menjadi sebuah dilema. Saya sebagai bupati melihat masyarakat saya harus berkorban sedemikian besar biayanya pada saat mereka ingin menunaikan kewajiban. Nah, ini yang menjadi pola pikir yang ingin saya ubah. Masyarakat ingin menunaikan kewajiban, tetapi bukannya dipermudah, malah lebih seringnya mungkin dibiarkan,” ujar Egi.

Karena itu, ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya dengan mengedepankan ketulusan dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Egi juga menyatakan akan memantau langsung pelaksanaan pelayanan untuk memastikan fasilitas tersebut berjalan optimal.

Ia berharap kehadiran MPP Mini Natar dapat membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya sekaligus mempermudah berbagai urusan administrasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak agar manfaat pelayanan benar-benar dirasakan warga.

Di MPP Mini Natar, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perizinan usaha dan bangunan, pertanahan, sosial, ketenagakerjaan, hingga layanan Bank Lampung. Fasilitas ini beroperasi setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB.

Sementara itu, Samsat Digital Drive Thru memberikan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan maupun lima tahunan, termasuk penggantian pelat nomor kendaraan, tanpa harus turun dari kendaraan. Skema pelayanan ini diharapkan membuat proses pembayaran pajak lebih praktis dan efisien.

Kehadiran kedua fasilitas tersebut merupakan upaya Pemkab Lampung Selatan memperluas akses pelayanan publik hingga tingkat kecamatan, sehingga masyarakat wilayah utara dapat memperoleh layanan lebih mudah tanpa harus selalu ke Kalianda.

Melalui kado HUT ke-70 ini, Pemkab Lampung Selatan ingin memastikan bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemudahan yang dirasakan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintah.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading