Connect with us

DPRD

Realisasi Belanja Anggaran Terbaik, Dewan Apresiasi Kinerja Pemprov Lampung

Published

on

Foto: Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadil Ibrahim

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Belum lama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan, soal realisasi belanja anggaran yang didaulat sebagai provinsi terbaik dari total 34 provinsi se-Indonesia. Hal itu disikapi positif oleh Komisi III DPRD Lampung yang ikut bangga dengan pencapaian manis birokrasi Sai Bumi Ruwa Jurai di kancah nasional, (Rabu,21/07/2021)

Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadil mengatakan, sebagai mitra kerja Pemprov, pihaknya memang telah memprediksi sejak awal di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal, memang pengelolaan dan efesien anggaran sedang dalam tren yang baik dan menanjak, maka itu ia tak ragu memberikan apresiasi atas apa yang telah dicapai.

Fadil menambahkan, prestasi yang dicapai pemprov Lampung saat ini sebenarnya merupakan hasil kerja keras, integritas, dan buah dari pengalaman panjang seluruh jajaran birokrasi terutama sang Gubernur yang memang berpengalaman di birokrasi.

“Ini buah pengalaman dan jam terbang dari pak Gubernur kita yang sudah teruji, sebagai sekda, tentu dengan dibantu semua pihak dan jajarannya,” kata Sekertaris Fraksi Gerindra DPRD Lampung tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Ikhwan Fadil juga menghimbau kepada Pemprov agar terus menjaga stabilitas yang sudah terbangun.

Selain itu Fadil berharap bahwa ke depan dalam proses legislasi dengan DPRD dapat lebih baik lagi, mengingat tantangan di tengah pandemi covid-19 akan terus dihadapi hari-hari kedepan.

Perlu diketahui, Pemprov Lampung sendiri dikabarkan mencapai agregat realisasi belanja anggaran hingga menyentuh 47,52 persen yang hanya terpaut tipis dari realisasi pendapatan yang berada pada angka 49,97 persen, hingga menuai pujian dari Direktorat Jenderal Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Wajib Ditiru, Pihak Ketiga Dinas BMBK Setorkan Kelebihan Pembayaran Sebelum Tenggat Waktu

Published

on

Foto: Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK langsung menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait beberapa poin temuan guna perbaikan, serta menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan, dan penganggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar ke depannya semakin baik.

Menarik sedikit belakang, BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung guna ditindaklanjuti dan dibahas, dengan masa waktu kerja 14 hari sejak bahan rekomendasi diparipurnakan beberapa waktu lalu.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso saat dikonfirmasi, membenarkan pihaknya mulai bekerja dengan menindaklanjuti bahan rekomendasi dari BPK.

“Hari ini (Selasa, 17/04) Pansus telah memanggil Dinas terkait, untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait temuan dari BPK, seperti adanya indikasi kegiatan tidak sesuai ketentuan maupun kelebihan pembayaran,” kata Joko, Selasa (17/04/2022).

Lanjut Joko, OPD pertama yang dipanggil adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Menyoal temuan dari BPK, sambungnya, sang Kepala Dinas (Kadis) menyebut telah menjalankan rekomendasi dari BPK berupa beberapa hal yang menjadi temuan.

“Soal temuan BPK terkait 14 kegiatan tersebut, sudah diselesaikan pihak ketiga dengan mengembalikan kelebihan pembayaran sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yakni 60 hari kerja sejak rekomendasi dari BPK diparipurnakan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu.

Joko menambahkan, Kadis BMBK telah memberikan keterangan diikuti dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) dari 14 kegiatan yang menjadi temuan dari BPK.

“Dari keterangan Pak Kadis, Pihak ketiga dari 14 kegiatan telah memulangkan kelebihan pembayaran ke Kasda. Bukti STS juga tadi ditunjukkan kepada kami (Pansus LHP BPK,red),” ucap Joko.

Menurut Joko, pihak Pansus akan terus bekerja untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Rencananya, besok (Rabu, 18/04) pihaknya bakal memanggil beberapa OPD terkait, seperti RSUDAM, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Kita bakal tindaklanjuti secara estafet, prinsipnya Pansus akan bekerja maksimal demi menghasilkan Poin-poin rekomendasi yang efektif dan efisien, guna perbaikan serta bahan evaluasi agar pengelolaan dan juga penganggaran Pemprov Lampung semakin baik ke depannya,” pungkasnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading