Connect with us

DPRD

Bayarkan Insentif Nakes Tepat Waktu, Dewan Apresiasi Langkah Pemprov Lampung

Published

on

Foto: Ferdy Ferdian Azis, Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Kabupaten Lampung Tengah (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang telah membayarkan insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) tepat waktu diapresiasi anggota Komisi V DPRD Lampung Ferdi Ferdian Azis, Senin (26/07/2021).

Menurutnya, di tengah Pandemi saat ini, Nakes merupakan unjung tombak dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 baik di Indonesia maupun khususnya di Lampung. Sehingga membayarkan insentif kepada Nakes tepat waktu merupakan bentuk atensi dari Pemprov Lampung.

“Pembayaran insentif tepat waktu merupakan bentuk perhatian dan kepedulian dari Bapak Gubernur Arinal kepada kondisi para Nakes, yang menjadi garda terdepan penanggulangan Covid-19, hal ini kita apresiasi,” kata Politisi Golkar Lampung tersebut.

Ia berujar, hak dari para Nakes telah ditunaikan oleh Pemerintah, sehingga pihaknya meminta setiap tenaga medis untuk tetap menjaga semangat dan meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat, apalagi yang menjadi pasien Covid-19.

“Ya, kita minta para Nakes untuk lebih meningkatkan kinerjanya, hak mereka telah ditunaikan. Sehingga kewajiban harus dikerjakan, berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang hendak berobat, apalagi terhadap pasien yang terpapar Covid-19,” pungkasnya.

Perlu diketahui, sesuai data yang telah diterima oleh Kemendagri dan Kemenkeu per tanggal 23 Juli 2021, alokasi Anggaran untuk insentif Nakes adalah 40.643.149.002 dan yang telah direalisasikan sebesar 26.240.324.657 atau sebesar 64,56 persen. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading