Politik
Gerakan Tebar Satu Juta Paket Kurban, PKS Lampung Potong 368 Hewan Kurban
Alteripost.co, Bandarlampung-
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) provinsi Lampung turut menyukseskan gerakan tebar satu juta hewan kurban yang dicanangkan oleh DPP PKS.
Pada Idul Adha tahun ini, PKS Lampung berhasil menghimpun hewan kurban sebanyak 368 ekor yang terdiri dari
148 Sapi, 204 kambing dan 15 Kerbau.
Saat memberikan sambutan sebelum prosesi pemotongan hewan kurban di lapangan parkir PKS Lampung, Kamis (22/7), Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim mengatakan, Idul Adha tahun ini PKS Lampung berhasil menghimpun hewan kurban sebanyak 368 ekor. Hewan kurban tersebut berasal anggota PKS, simpatisan, aleg pusat, aleg provinsi, aleg kabupaten dan kota , serta pekurban lainnya yang mempercayakan pengelolaan hewan kurbannya kepada PKS. Hewan-hewan kurban itu juga tersebar ke 15 kabupaten/kota se provinsi Lampung.
Mufti juga menjelaskan bahwa program kurban PKS Lampung ini merupakan bagian dari program DPP yang mengusung tema tebar satu juta paket kurban. PKS menyadari bahwa Pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak terhadap kesehatan, tapi juga berdampak ke ekonomi. Dengan adanya program tebar satu juta paket kurban secara nasional, PKS berharap bisa berbagi kebahagiaan dihari raya Idul Adha ini.
“Kalau ditotal dari 368 ekor hewan kurban yang berhasil dihimpun itu setara dengan 44.375 paket. Semoga program PKS tebar satu juta paket kurban ini bisa memberikan kebahagiaan bagi masyarakat dimomentum Idul Adha ini,” kata Mufti. (rls)
Alteripost Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati mendukung instruksi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal terkait sejumlah kebijakan penting di bidang pendidikan.
Hal ini mencakup larangan menahan ijazah siswa, pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), serta mewajibkan siswa mengikuti study tour yang memberatkan wali murid.
“Kami sepakat dengan langkah tegas Gubernur untuk memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan siswa dan orang tua. Larangan menahan ijazah siswa adalah langkah yang sangat tepat, karena hak pendidikan harus dihargai tanpa hambatan administrasi,” ungkap Budhi Condrowati, Senin (24/2/2025).
Lebih lanjut, Budhi juga mengapresiasi instruksi mengenai pengelolaan dana PIP yang harus tepat sasaran.
“Pemotongan dana PIP yang seharusnya menjadi bantuan untuk siswa kurang mampu harus dihentikan. Dana tersebut harus benar-benar digunakan untuk mendukung pendidikan mereka,” tambahnya.
Terkait dengan kewajiban study tour yang memberatkan orang tua, Budhi menilai bahwa hal tersebut perlu diperhatikan dengan seksama.
“Kami berharap ke depannya, kegiatan ekstrakurikuler seperti study tour tidak membebani orang tua. Harus ada pertimbangan yang matang sebelum diadakan, agar tidak menambah beban keluarga,” ujarnya.(*)
Herlinawati Qudrotul Resmi Dikukuhkan Sebagai Bunda Literasi Tuba Periode 2025-2030
Eva Dwiana Memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2025
Eva Dwiana Kembali Terpilih Sebagai Ketua Umum KONI Bandar Lampung
