Politik
Jelang Harlah ke23, Jauharoh Haddad Yakin ke Depan PKB Semakin Jaya
Alteripost.co, Bandarlampung-
Jelang Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ke23, anggota DPRD Provinsi Lampung Jauharoh Haddad Yakin PKB dibawah komando Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke depannya akan semakin jaya, Kamis (22/07/2021).
Menurutnya, PKB yang bakal berusia 23 tahun, dengan umur yang demikian ini tentunya diharapkan PKB sebagai partai Politik (Parpol) sudah cukup dewasa dalam perpolitikan di Nasional maupun Daerah.
Ia pun menambahkan, khususnya di Lampung, saat ini PKB sudah banyak juga menempatkan kader-kader potensialnya baik di kursi Legislatif maupun Eksekutif.
“Seperti saat ini PKB Lampung sudah berhasil mendudukan kadernya di kursi Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, begitu juga di Legislatif, banyak juga kader kita yang menjadi anggota DPRD baik yang DPRD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota,” kata Ketua DPC PKB Lampung Tengah tersebut.
Ia pu menilai, perolehan suara PKB di Lampung meningkat pada hasil Pemilu 2019 yang lalu. Atas indikator tersebut, pihaknya optimis ke depan PKB lebih banyak lagi bisa berperan di tengah-tengah masyarakat, apalagi di masa Pandemi seperti ini.
“Sekecil apa pun kita harus berbuat dan bermanfaat untuk masyarakat, di Harlah yang ke23 ini semoga PKB semakin jaya, dan Berkah buat semua, Aamiin,” harapnya. (*)
Alteripost Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati mendukung instruksi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal terkait sejumlah kebijakan penting di bidang pendidikan.
Hal ini mencakup larangan menahan ijazah siswa, pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), serta mewajibkan siswa mengikuti study tour yang memberatkan wali murid.
“Kami sepakat dengan langkah tegas Gubernur untuk memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan siswa dan orang tua. Larangan menahan ijazah siswa adalah langkah yang sangat tepat, karena hak pendidikan harus dihargai tanpa hambatan administrasi,” ungkap Budhi Condrowati, Senin (24/2/2025).
Lebih lanjut, Budhi juga mengapresiasi instruksi mengenai pengelolaan dana PIP yang harus tepat sasaran.
“Pemotongan dana PIP yang seharusnya menjadi bantuan untuk siswa kurang mampu harus dihentikan. Dana tersebut harus benar-benar digunakan untuk mendukung pendidikan mereka,” tambahnya.
Terkait dengan kewajiban study tour yang memberatkan orang tua, Budhi menilai bahwa hal tersebut perlu diperhatikan dengan seksama.
“Kami berharap ke depannya, kegiatan ekstrakurikuler seperti study tour tidak membebani orang tua. Harus ada pertimbangan yang matang sebelum diadakan, agar tidak menambah beban keluarga,” ujarnya.(*)
Lampung Siap Jadi Pelopor Sekolah Rakyat 2025, Mensos dan Wagub Tinjau Lokasi Sementara
Mensos Saifullah Yusuf Tinjau Sekolah Rakyat di Way Halim, Didampingi Wali Kota Bandar Lampung
Luar Biasa, Per 10 Mei 2025, Realisasi Pendapatan Pemprov Lampung Tembus 30,23 Persen
