Nasional
Mahfud MD Sebut Masalah Bansos Sudah Ada Sejak Dulu, Tapi Baru Terasa Ketika Pandemi
Alteripost.co, Jakarta-
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui bahwa adanya masalah bantuan sosial atau bansos.
Ia mengatakan masalah itu sudah ada sejak lama. “Tapi memang sekarang ini ketika terjadi Pandemi Covid seperti ini, baru terasa,” kata Mahfud dalam silaturahmi virtual, seperti dilansir dari Tempo.co, Sabtu, (31/072021).
Mahfud mengatakan, masalah yang sering muncul dalam bantuan sosial adalah korupsi dan administrasi.
Ia menuturkan, banyak daerah yang takut mengeluarkan dana untuk bansos. Sebab, mereka takut disebut korupsi oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau Kementerian Keuangan.
“Itu kan ada aturannya mengeluarkan duit itu. Banyak yang takut juga,” kata Mahfud.
Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan ada juga masalah lokasi penerima yang jauh dari tempat penyaluran. Presiden Joko Widodo sempat mengusulkan untuk mengirimkan bansos lewat rekening langsung untuk mengatasi masalah ini. “Ternyata tak bisa juga. Orang desa itu tidak tahu rekening itu apa. Banyak tak punya rekening,” kata Mahfud.
Ketika mewakilkan kerabat atau saudaranya untuk mengambil, kadang tak ada surat kuasa atau data yang valid untuk memastikan status mereka sebagai yang diberi kuasa oleh penerima bansos.
Mahfud MD juga mengakui data orang miskin yang dimiliki pemerintah juga masih tak sinkron. Data dari pemilu, hingga milik Kementerian Sosial tak selalu sama. Kadang data itu juga berbeda dengan milik pemerintah daerah. (*)
Alteripost Jakarta – Menteri Hukum Republik Indonesia (RI) Supratman Andi Agtas lantik sejumlah Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum, Rabu (04/12/2024).
Total, sebanyak 101 Pejabat dilantik dan diambil sumpahnya untuk ditempatkan ke berbagai posisi di lingkungan Kementerian Hukum.
Termasuk diantaranya, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Lampung, M.Ikmal Idrus yang menjadi Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung yang baru Santosa.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Benny Daryono dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, DR. Laila Yunara juga dilantik bersamaan untuk mulai mengemban jabatan baru nya di Kanwil Kemenkum Lampung.
Dalam sambutannya, kepada para Pejabat yang dilantik, Menteri Hukum menekankan untuk meningkatkan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat.
“Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar Kementerian Hukum menjadi Kementerian yang terdepan, yang bisa dipercaya,” ujar Menteri Hukum dalam kegiatan yang digelar di Graha Pengayoman Jakarta itu.
Lebih lanjut, Menteri Hukum menyampaikan kepada para pimpinan di kantor wilayah untuk dapat mengawal implementasi kebijakan nasional, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah.
Menkum mengingatkan, khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah, bahwa peran mereka sangat krusial sebagai perwakilan Kementerian Hukum di daerah.
“Saudara-saudara merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat” tegas Menkum.
Menkum berujar, ke depan, dirinya akan menjadi evaluator yang akan mengevaluasi hasil kinerja para Kakanwil dan Kepala Divisi Kantor Wilayah.
“Ingat selalu akan 2 hal ini, selalu membuat pelayanan terbaik kepada masyarakat dan hindari praktek-praktek tercela. Kita bangun sejarah baru di Kementerian Hukum,” pungkasnya.(*)
Pj. Gubernur Samsudin Terima Penghargaan Dosen Terbaik Dari UIA
Pj. Gubernur Lampung Hadiri Pembukaan Pendidikan Kepemimpinan NU
Menteri Hukum RI Lantik Pimti Pratama Kanwil Kemenkum Lampung
