Connect with us

DPRD

Yanuar: PR Kita saat Ini Memenuhi Kebutuhan Vaksin dan Percepatan Vaksinasi

Published

on

Foto: Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Kurangnya jumlah dosis vaksin di Provinsi Lampung membuat kegiatan vaksinasi sedikit terhambat, hal tersebut mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Pasalnya, saat ini baru sekitar satu juta lebih menurut keterangan Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung yang sudah dilakukan vaksinasi. Sementara itu, untuk keseluruhan vaksinasi penduduk di Lampung mencapai 14 juta lebih.

Menurut Ketua komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan, saat ini yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Eksekutif dan Legislatif adalah memenuhi kebutuhan vaksin, dan percepatan vaksinasi.

Maka dari itu, ia meminta untuk semua pihak dapat ikut berkontribusi guna mendorong pemenuhan kebutuhan vaksin dan percepatan vaksinasi di provinsi Lampung.

“Provinsi Lampung membutuhkan 14 juta lebih vaksin. Namun, yang baru diberikan adalah 1.3 juta vaksin, artinya kan belum dapat mencukupi kebutuhan yang ada,” jelas Yanuar saat ditemui di ruang komisi V DPRD provinsi Lampung, Senin (02/08/2021).

“Kami pun berupaya untuk dapat mendorong pemerintah provinsi agar mendesak pemerintah pusat, kami dari partai juga berusaha menggunakan akses yang ada di pusat, baik di DPR RI maupun Kementrian untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan vaksin, terutama di Provinsi Lampung dapat ditambah,” ungkapnya.

Kemudian, Politisi PDI-P Lampung itu mengatakan bahwa dalam penanganan masalah pandemi Covid-19, semua partai politik pun diminta untuk ikut membantu melalui akses yang di miliki di partai masing-masing.

“Partai politik dapat memakai akses ke pemerintah pusat melalui partai untuk dapat dipergunakan membantu percepatan pemberian vaksinasi pemerintah Provinsi Lampung,” jelasnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading