Connect with us

DPRD

Jauharoh Haddad Sebut Pihaknya Sudah Finalkan Raperda Pondok Pesantren

Published

on

Foto: Ketua Bapemperda DPRD Lampung Jauharoh Haddad saat diwawancarai awak media

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lampung bakal kembali mengundang kembali pihak Eksekutif, untuk berkoordinasi soal Raperda Pondok Pesantren yang diinisiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

“Kami sudah dua kali mengundang mereka tapi masih bisa bertemu. Undangan pertama, mereka belum bisa bertemu,”kata Ketua Bapemperda DPRD Lampung Jauharoh Haddad, Selasa (03/08 2021).

“Kita undang untuk kedua kalinya, mereka belum bisa juga bertemu dengan alasan lagi isoman, Insya Allah undangan ketiga ini akan kita sampaikan kembali pada Agustus ini,” tambahnya.

Anggota Komisi V DPRD Lampung ini mengakui bahwa pihaknya telah selesai membahas Raperda Pondok Pesantren.

Saat ini, kata dia, DPRD tinggal menunggu dari pihak Eksekutif untuk bersama-sama membahas soal draf tersebut.

“Karena ini usulan dari pihak eksekutif, jadi pasti sifat kami menunggu tindaklanjut Pemprov dari draf ini. Sebenarnya tinggal menyatukan persepsi antara Eksekutif dan Bapemperda terkait Raperda Pondok Pesantren ini,” timpalnya.

“Apa ada yang perlu ditambah atau kurang atau gimana. Yang pasti kita sudah bicara dengan pimpinan dewan. Kalau dari kami pembahasan ini sudah final,” sambung Jauharoh.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Lampung Puadi Zaelani saat dikonfirmasi perihal tersebut belum merespon. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading