DPRD
Fraksi Demokrat DPRD Lampung Desak Pemprov Lebih Perkuat 3T
Alteripost.co, Bandarlampung-
Ketua Fraksi partai Demokrat DPRD Lampung Hanifal menilai bahwa persoalan penanganan Covid-19 belum layak diambil alih oleh pemerintah pusat.
Karena, lanjut Hanifal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dianggap masih bisa menangani persoalan Pandemi Covid-19.
Hal ini menjawab terkait adanya wacana masyarakat Lampung yang bakal melayangkan surat permohonan ke presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Surat permohonan itu bertujuan agar orang nomor satu di Republik Indonesia ini mengambil alih penanganan Covid-19 dari pemprov Lampung dibawah kepemimpinan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim.
“Itu belum perlu. Mungkin karena kurang greget aja penanganannya saat ini,”kata dia, Senin (16/08/2021).
Ia menyebut, penanganan Covid-19 saat ini masih kurang pro aktif. Hal ini terlihat Lampung menduduki peringkat pertama dengan angka kematian tertinggi dan vaksinasi terendah kedua.
“Persoalan ini seharusnya diantisipasi. Apa kendala yang menyebabkan vaksinasi kurang,”kata dia.
Hanifal menyarankan, Pemerintah semestinya jemput bola ke pemerintah pusat terkait kebutuhan vaksin di Bumi Ruwa Jurai.
“Kemarin ada beberapa kabupaten kekurangan vaksin. Kemudian gubernur rapat dengan seluruh pimpinan,”ungkap dia.
“Kemudian, akan datang bantuan 1,5 juta vaksin. Walaupun belum memenuhi keseluruhan yang mencapai 13 juta,” sindir Sekertaris Komisi III DPRD Lampung itu.
Hanifal juga mendorong Pemprov Lampung agar lebih memperkuat 3T yakni, Test, Tracking dan Treatment. Menurutnya, hal tersebut sebagai indikator mengantisipasi angka kematian yang tinggi akibat terpapar Covid-19.
“Jadi kita mendorong Pemprov lebih proaktif lagi dong, perkuat 3T harus dikuatkan, ini sebagai antisipasi dan meminimalisir angka kematian yang tinggi akibat terpapar Covid-19. Jadi kita sekali minta Eksekutif jangan monoton,” tegas Hanifal. (Gus)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

