Connect with us

DPRD

Fraksi Demokrat DPRD Lampung Desak Pemprov Lebih Perkuat 3T

Published

on

Foto: Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung Hanifal

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Ketua Fraksi partai Demokrat DPRD Lampung Hanifal menilai bahwa persoalan penanganan Covid-19 belum layak diambil alih oleh pemerintah pusat.

Karena, lanjut Hanifal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dianggap masih bisa menangani persoalan Pandemi Covid-19.

Hal ini menjawab terkait adanya wacana masyarakat Lampung yang bakal melayangkan surat permohonan ke presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Surat permohonan itu bertujuan agar orang nomor satu di Republik Indonesia ini mengambil alih penanganan Covid-19 dari pemprov Lampung dibawah kepemimpinan Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim.

“Itu belum perlu. Mungkin karena kurang greget aja penanganannya saat ini,”kata dia, Senin (16/08/2021).

Ia menyebut, penanganan Covid-19 saat ini masih kurang pro aktif. Hal ini terlihat Lampung menduduki peringkat pertama dengan angka kematian tertinggi dan vaksinasi terendah kedua.

“Persoalan ini seharusnya diantisipasi. Apa kendala yang menyebabkan vaksinasi kurang,”kata dia.

Hanifal menyarankan, Pemerintah semestinya jemput bola ke pemerintah pusat terkait kebutuhan vaksin di Bumi Ruwa Jurai.

“Kemarin ada beberapa kabupaten kekurangan vaksin. Kemudian gubernur rapat dengan seluruh pimpinan,”ungkap dia.

“Kemudian, akan datang bantuan 1,5 juta vaksin. Walaupun belum memenuhi keseluruhan yang mencapai 13 juta,” sindir Sekertaris Komisi III DPRD Lampung itu.

Hanifal juga mendorong Pemprov Lampung agar lebih memperkuat 3T yakni, Test, Tracking dan Treatment. Menurutnya, hal tersebut sebagai indikator mengantisipasi angka kematian yang tinggi akibat terpapar Covid-19.

“Jadi kita mendorong Pemprov lebih proaktif lagi dong, perkuat 3T harus dikuatkan, ini sebagai antisipasi dan meminimalisir angka kematian yang tinggi akibat terpapar Covid-19. Jadi kita sekali minta Eksekutif jangan monoton,” tegas Hanifal. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading