Connect with us

DPRD

Percepatan Vaksinasi, Giri: Kita Siap Bantu Pemprov Distribusikan Vaksin

Published

on

Foto: anggota Komisi V DPRD Lampung Giri saat Hearing dengan Dinkes

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Jumlah vaksin yang telah diterima Provinsi Lampung ada sekitar 2,2 juta dosis. Vaksin itu diperuntukan untuk masyarakat, mulai tenaga kesehatan (Nakes), petugas publik, lanjut usia (Lansia), masyarakat umum dan rentan serta remaja.

“2,2 juta dosis yang sudah diterima atau sekitar 15 persen dari total target kebutuhan 14.619.497 dosis, untuk masyarakat Lampung (dua kali dosis),” kata Anggota Komisi V DPRD Lampung Giri Akbar, di Kantor DPRD Lampung, Senin (17/8/2021).

Kemudian, 2.2 juta dosis vaksin ini telah dan bakal didistribusikan ke 15 kabupaten/kota secara bertahap yaitu kota Bandarlampung dan Metro.

Kemudian, kabupaten Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Mesuji, Waykanan, Tulangbawang, Tulang Bawang Barat.

Untuk itu, Ketua Hipmi Lampung tersebut meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) lebih agresif dalam memenuhi kebutuhan vaksin di Lampung.

Menurutnya, jika kebutuhan vaksin dapat dipenuhi, maka tingkat rasio vaksinasi bakal meningkat. Selain itu juga sebagai bentuk percepatan memutus rantai penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung.

“Jadi kita minta Pemprov lebih agresif dalam memenuhi kebutuhan vaksin di Lampung, jika sudah dipenuhi, maka rasio vaksinasi kita bakal tinggi, serta untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Lampung,” ucap Politisi Gerindra tersebut.

Selain itu, Giri menyebut bahwa pihaknya siap membantu Pemprov Lampung dalam proses pendistribusian vaksin guna mempercepat proses vaksinasi di Provinsi Lampung.

“Jadi kita siap membantu Pemprov Lampung dalam proses pendistribusian vaksin. Ini juga sebagai upaya kita bersama dalam mempercepat proses vaksinasi di Provinsi Lampung,” ujarnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading