DPRD
Percepatan Vaksinasi, Giri: Kita Siap Bantu Pemprov Distribusikan Vaksin
Alteripost.co, Bandarlampung-
Jumlah vaksin yang telah diterima Provinsi Lampung ada sekitar 2,2 juta dosis. Vaksin itu diperuntukan untuk masyarakat, mulai tenaga kesehatan (Nakes), petugas publik, lanjut usia (Lansia), masyarakat umum dan rentan serta remaja.
“2,2 juta dosis yang sudah diterima atau sekitar 15 persen dari total target kebutuhan 14.619.497 dosis, untuk masyarakat Lampung (dua kali dosis),” kata Anggota Komisi V DPRD Lampung Giri Akbar, di Kantor DPRD Lampung, Senin (17/8/2021).
Kemudian, 2.2 juta dosis vaksin ini telah dan bakal didistribusikan ke 15 kabupaten/kota secara bertahap yaitu kota Bandarlampung dan Metro.
Kemudian, kabupaten Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Mesuji, Waykanan, Tulangbawang, Tulang Bawang Barat.
Untuk itu, Ketua Hipmi Lampung tersebut meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) lebih agresif dalam memenuhi kebutuhan vaksin di Lampung.
Menurutnya, jika kebutuhan vaksin dapat dipenuhi, maka tingkat rasio vaksinasi bakal meningkat. Selain itu juga sebagai bentuk percepatan memutus rantai penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung.
“Jadi kita minta Pemprov lebih agresif dalam memenuhi kebutuhan vaksin di Lampung, jika sudah dipenuhi, maka rasio vaksinasi kita bakal tinggi, serta untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Lampung,” ucap Politisi Gerindra tersebut.
Selain itu, Giri menyebut bahwa pihaknya siap membantu Pemprov Lampung dalam proses pendistribusian vaksin guna mempercepat proses vaksinasi di Provinsi Lampung.
“Jadi kita siap membantu Pemprov Lampung dalam proses pendistribusian vaksin. Ini juga sebagai upaya kita bersama dalam mempercepat proses vaksinasi di Provinsi Lampung,” ujarnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam upaya menyehatkan, menata, dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan keuntungan nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan 9 juta masyarakat Lampung.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, usai rapat internal Fraksi pada Senin (20/10), yang turut dihadiri anggota Fraksi yang kini dipercaya memimpin dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Menurut Ade, keterlibatan anggota Fraksi PKS sebagai pimpinan dalam dua pansus strategis ini merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan arah pembenahan BUMD di Lampung benar-benar berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), efisien, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade.
Ia menambahkan, seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan BUMD harus diposisikan sebagai momentum pembenahan manajemen dan penguatan fungsi ekonomi daerah. BUMD tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga produktif, menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), serta berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga.
“Kami ingin memastikan setiap proses pembahasan Raperda terkait BUMD didasari pada tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta orientasi pada pelayanan publik dan keuntungan yang bermanfaat bagi pembangunan Lampung. Pembenahan ini bukan semata reformasi struktur, tetapi juga penajaman fungsi ekonomi daerah,” ujar Ade.
Fraksi PKS menilai, momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung, terutama dalam konteks kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD di tingkat provinsi maupun antarprovinsi.
“Setiap potensi kerja sama antar BUMD, baik di dalam maupun di luar daerah, harus melalui kajian yang matang, dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ade menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Kiai Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Fraksi PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang sehat dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkas Ade. (Rls)
Mewakili Gubernur, Sekdaprov Marindo Lantik Sejumlah JPTP, Tekankan Profesionalitas dan Inovasi Layanan Publik
Pertukaran Budaya Lewat Senam Pagi: Delegasi AIYEP 2025 Bergabung dengan ASN Lampung Selatan
Menjelang Tutup Tahun, Bupati Egi Fokuskan OPD Kejar Target PAD dan Laporan Keuangan
