DPRD
Lagi, Sahdana Minta Pemprov Lampung Transparan Perihal Pengelolaan Anggaran Covid
Alteripost.co, Bandarlampung-
Hampir dua tahun Indonesia pada umumnya dan Lampung khususnya diterpa Pandemi Covid-19. Namun, seiring berjalannya waktu, Lampung menduduki angka kematian tertinggi akibat virus yang berasal dari Wuhan tersebut.
Ratusan miliar uang APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah digelontorkan, tapi yang dirasa Pandemi semakin mengganas bukan meredah. Apa yang salah? Tanya anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana. Ia bingung, kenapa Pandemi tak kunjung berakhir tapi anggaran penanganan Covid-19 yang dianggarkan terbilang cukup besar.
Sahdana berujar, pengelolaan dana penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov Lampung diduga tidak transparan. Seharusnya, lanjut Sahdana, dengan anggaran yang dinilai cukup fantastis tersebut, penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung mesti bisa ditekan dan diantisipasi sejak dini.
“Lagi dan lagi, saya minta Pemprov Lampung mesti transparan dalam pengelolaan dan Covid-19,” tegas Politisi PDI-Perjuangan Sahdana di hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Selasa (17/08/2021).
Anggota Komisi I DPRD Lampung tersebut mewanti-wanti pihak Eksekutif, agar menggunakan dana penanganan Covid-19 secara bijak, efisien dan efektif. Sehingga meminimalisir celah untuk pemborosan anggaran.
Ia pun kembali berharap, agar Gubernur Arinal beserta jajarannya lebih agresif dalam percepatan penanganan Covid-19, sehingga Provinsi Lampung dapat masuk ke zona hijau. Ia pun menyarankan, para pemangku kebijakan seperti Bupati dan Wali Kota untuk menyatukan persepsi dan meninggalkan kepentingan pribadi demi kepentingan rakyat.
“Mari kita semua menyatukan persepsi untuk mengakhiri Pandemi di Provinsi Lampung ini, kita kuat jika bersama. Merdeka, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh,”. (Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Kenyataan begitu pahit bagi keluarga dan siswi berinisial (S) berusia sekitar 11 tahun yang menjadi korban asusila oknum gurunya sendiri.
Dugaan tindakan asusila ini dilakukan FZ, pelaku merupakan guru yang mengajar Bahasa Arab di sekolah SD Islam terpadu di Bandarlampung.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, FZ berstatus suami dari seorang selebgram dan MUA di Bandar Lampung.
Kasus oknum guru FZ, membuat Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung Lesty Putri Utami geram. Ia meminta pihak Kepolisian meninjau kembali Penagguhan penahanan yang diberikan kepada pelaku.
“Saya sangat miris campur geram (kesal), kenapa pelaku mendapatkan penaguhan penahanan? Seharusnya penyidik Polresta Bandarlampung melalui Unit PPA menahan pelaku,” tegas Lesty, Jumat (01/11/2024).
Lesty pun mengungkapkan, menurut UU nomor 12 tahun 2023 tentang tindak pidana kekerasan seksual, menjadi dasar yang sangat jelas, supaya terduga pelaku asusila guru terhadap muridnya diproses dengan tegas dan tanpa pandang bulu.
Kemudian, penyidik diminta untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi korban, dengan mengajukan ke LPSK. Dan Pemerintah dapat masuk dengan menggandeng Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat.
Lanjut Lesty, dalam kasus asusila yang dilakukan oknum guru FZ terhadap muridnya, seharusnya korban mendapatkan perlakuan yang baik dalam proses penegakkan hukum, apalagi korban ini merupakan murid SD yang masih berusia 11 tahun.
“Kepada Bapak Kapolresta Bandarlampung beserta jajarannya, saya minta peninjauan kembali soal penagguhan penahanan terhadap oknum guru FZ. Tolong dikaji kembali, karena dalam kasus ini yang sangat dirugikan adalah pihak korban. Apalagi korban ini statusnya masih di bawah umur,” pungkas Lesty.
Tak lama setelah masuk sel, tersangka mendapat penangguhan penahanan atas permintaan keluarganya, ucap Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol M Hendrik Apriliyanto.
Sebagai jaminan untuk pelaku, diserahkan uang Rp50 juta dan sertifikat hak milik (SHM) tanah atas nama SH yang merupakan kakak kandung tersangka.
Polisi menganggap FZ tidak menunjukkan tanda-tanda akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
FZ juga dinilai kooperatif dan bersedia hadir ketika dihubungi oleh pihak kepolisian. Ia pun menjalani wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis.
“Jaminan penangguhan penahanan akan didaftarkan ke panitera di pengadilan,” ujar Hendrik.
Seluruh barang bukti (BB) juga telah diamankan, sehingga tidak ada kekhawatiran akan hilang.
Polisi berencana segera menyerahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Sebelumnya, Kuasa Hukum keluarga korban Ridho Abdillah Husin menyatakan keberatannya atas tidak ditahannya terduga pelaku asusila FZ oleh Polresta Bandarlampung.
“FZ sebelumnya sudah ditahan di Polresta Bandar Lampung tapi kini dikeluarkan dari tahanan,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis 31 Oktober 2024. (*)
Kakanwil Kemenkum Lampung Lantik dan Ambil Sumpah Janji Tiga Pejabat Manjerial
Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital ke OJK
Taring dan Disdikbud Bandar Lampung Sinergi Majukan Dunia Pendidikan
