DPRD
Lagi, Sahdana Minta Pemprov Lampung Transparan Perihal Pengelolaan Anggaran Covid
Alteripost.co, Bandarlampung-
Hampir dua tahun Indonesia pada umumnya dan Lampung khususnya diterpa Pandemi Covid-19. Namun, seiring berjalannya waktu, Lampung menduduki angka kematian tertinggi akibat virus yang berasal dari Wuhan tersebut.
Ratusan miliar uang APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah digelontorkan, tapi yang dirasa Pandemi semakin mengganas bukan meredah. Apa yang salah? Tanya anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana. Ia bingung, kenapa Pandemi tak kunjung berakhir tapi anggaran penanganan Covid-19 yang dianggarkan terbilang cukup besar.
Sahdana berujar, pengelolaan dana penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov Lampung diduga tidak transparan. Seharusnya, lanjut Sahdana, dengan anggaran yang dinilai cukup fantastis tersebut, penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung mesti bisa ditekan dan diantisipasi sejak dini.
“Lagi dan lagi, saya minta Pemprov Lampung mesti transparan dalam pengelolaan dan Covid-19,” tegas Politisi PDI-Perjuangan Sahdana di hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Selasa (17/08/2021).
Anggota Komisi I DPRD Lampung tersebut mewanti-wanti pihak Eksekutif, agar menggunakan dana penanganan Covid-19 secara bijak, efisien dan efektif. Sehingga meminimalisir celah untuk pemborosan anggaran.
Ia pun kembali berharap, agar Gubernur Arinal beserta jajarannya lebih agresif dalam percepatan penanganan Covid-19, sehingga Provinsi Lampung dapat masuk ke zona hijau. Ia pun menyarankan, para pemangku kebijakan seperti Bupati dan Wali Kota untuk menyatukan persepsi dan meninggalkan kepentingan pribadi demi kepentingan rakyat.
“Mari kita semua menyatukan persepsi untuk mengakhiri Pandemi di Provinsi Lampung ini, kita kuat jika bersama. Merdeka, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh,”. (Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam upaya menyehatkan, menata, dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan keuntungan nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan 9 juta masyarakat Lampung.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, usai rapat internal Fraksi pada Senin (20/10), yang turut dihadiri anggota Fraksi yang kini dipercaya memimpin dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Menurut Ade, keterlibatan anggota Fraksi PKS sebagai pimpinan dalam dua pansus strategis ini merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan arah pembenahan BUMD di Lampung benar-benar berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), efisien, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade.
Ia menambahkan, seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan BUMD harus diposisikan sebagai momentum pembenahan manajemen dan penguatan fungsi ekonomi daerah. BUMD tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga produktif, menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), serta berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga.
“Kami ingin memastikan setiap proses pembahasan Raperda terkait BUMD didasari pada tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta orientasi pada pelayanan publik dan keuntungan yang bermanfaat bagi pembangunan Lampung. Pembenahan ini bukan semata reformasi struktur, tetapi juga penajaman fungsi ekonomi daerah,” ujar Ade.
Fraksi PKS menilai, momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung, terutama dalam konteks kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD di tingkat provinsi maupun antarprovinsi.
“Setiap potensi kerja sama antar BUMD, baik di dalam maupun di luar daerah, harus melalui kajian yang matang, dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ade menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Kiai Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Fraksi PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang sehat dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkas Ade. (Rls)
Mewakili Gubernur, Sekdaprov Marindo Lantik Sejumlah JPTP, Tekankan Profesionalitas dan Inovasi Layanan Publik
Pertukaran Budaya Lewat Senam Pagi: Delegasi AIYEP 2025 Bergabung dengan ASN Lampung Selatan
Menjelang Tutup Tahun, Bupati Egi Fokuskan OPD Kejar Target PAD dan Laporan Keuangan
