Connect with us

DPRD

Lagi, Sahdana Minta Pemprov Lampung Transparan Perihal Pengelolaan Anggaran Covid

Published

on

Foto: anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Hampir dua tahun Indonesia pada umumnya dan Lampung khususnya diterpa Pandemi Covid-19. Namun, seiring berjalannya waktu, Lampung menduduki angka kematian tertinggi akibat virus yang berasal dari Wuhan tersebut.

Ratusan miliar uang APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah digelontorkan, tapi yang dirasa Pandemi semakin mengganas bukan meredah. Apa yang salah? Tanya anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana. Ia bingung, kenapa Pandemi tak kunjung berakhir tapi anggaran penanganan Covid-19 yang dianggarkan terbilang cukup besar.

Sahdana berujar, pengelolaan dana penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov Lampung diduga tidak transparan. Seharusnya, lanjut Sahdana, dengan anggaran yang dinilai cukup fantastis tersebut, penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung mesti bisa ditekan dan diantisipasi sejak dini.

“Lagi dan lagi, saya minta Pemprov Lampung mesti transparan dalam pengelolaan dan Covid-19,” tegas Politisi PDI-Perjuangan Sahdana di hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Selasa (17/08/2021).

Anggota Komisi I DPRD Lampung tersebut mewanti-wanti pihak Eksekutif, agar menggunakan dana penanganan Covid-19 secara bijak, efisien dan efektif. Sehingga meminimalisir celah untuk pemborosan anggaran.

Ia pun kembali berharap, agar Gubernur Arinal beserta jajarannya lebih agresif dalam percepatan penanganan Covid-19, sehingga Provinsi Lampung dapat masuk ke zona hijau. Ia pun menyarankan, para pemangku kebijakan seperti Bupati dan Wali Kota untuk menyatukan persepsi dan meninggalkan kepentingan pribadi demi kepentingan rakyat.

“Mari kita semua menyatukan persepsi untuk mengakhiri Pandemi di Provinsi Lampung ini, kita kuat jika bersama. Merdeka, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh,”. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading