DPRD
Percepatan Penanganan Covid-19, Mirza: Bergandengan Tangan Hadapi Pandemi
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD) Lampung mengatensi data yang dikeluarkan Kemenkes terkait angka kematian mencapai 7,2 persen di Sai Bumi Ruwa Jurai.
Menurut Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Rahmat Mirzani Djausal, pihaknya telah meminta Dinkes Lampung selaku leading sektor terkait untuk memaksimalkan 3T, yakni Testing dan Tracking dan Treatment.
Mirza sapaan akrabnya menyebutkan bahwa rapid test menjadi bagian dari solusi dalam menekan angka penyebaran Covid-19 dan menurunkan angka kematian.
“Semakin banyak yang di rapid test, maka rasio terhadal tingkat kematian bakal berkurang,” kata dia.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung tersebut menyebut semua pihak mesti bergandengan tangan dalam menghadapi Pandemi ini, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta dari unsur swasta.
“Jangan hanya mengandalkan Pemprov saja, tapi seluruh stakeholder terkait harus memiliki visi yang sama dalam mengakhiri Pandemi ini,” cetus dia.
Ketika seluruh pemangku kebijakan sudah menyatukan visi, maka pekerjaan dan upaya yang dilakukan akan maksimal. Lanjutnya, dalam kondisi Pandemi ini bukan waktunya untuk saling salah menyalahkan.
Di sisi lain, Mirza juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dengan Pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung ini.
“Pihak swasta distribusikan CSR dalam bentuk sembako guna membantu masyarakat yang sedang Isoman, lalu eksekutif memaksimalkan lagi 3T, serta masyarakat terus disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan. Kolaborasi seperti ini yang kita butuhkan, jika ini sudah maksimal dilakukan, kita yakin Pandemi bakal secepatnya berakhir,” pungkasnya. (Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam upaya menyehatkan, menata, dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan keuntungan nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan 9 juta masyarakat Lampung.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, usai rapat internal Fraksi pada Senin (20/10), yang turut dihadiri anggota Fraksi yang kini dipercaya memimpin dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Menurut Ade, keterlibatan anggota Fraksi PKS sebagai pimpinan dalam dua pansus strategis ini merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan arah pembenahan BUMD di Lampung benar-benar berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), efisien, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade.
Ia menambahkan, seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan BUMD harus diposisikan sebagai momentum pembenahan manajemen dan penguatan fungsi ekonomi daerah. BUMD tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga produktif, menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), serta berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga.
“Kami ingin memastikan setiap proses pembahasan Raperda terkait BUMD didasari pada tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta orientasi pada pelayanan publik dan keuntungan yang bermanfaat bagi pembangunan Lampung. Pembenahan ini bukan semata reformasi struktur, tetapi juga penajaman fungsi ekonomi daerah,” ujar Ade.
Fraksi PKS menilai, momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung, terutama dalam konteks kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD di tingkat provinsi maupun antarprovinsi.
“Setiap potensi kerja sama antar BUMD, baik di dalam maupun di luar daerah, harus melalui kajian yang matang, dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ade menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Kiai Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Fraksi PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang sehat dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkas Ade. (Rls)
Konektivitas Sumatra–Jawa Kian Kuat, Gubernur Mirza Luncurkan KMP Dalom 1
Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Inklusivitas, Jihan Nurlela Dikukuhkan sebagai Ketua Umum PKDL 2025–2030
HUT ke-69, Lampung Selatan Tunjukkan Lompatan Pembangunan di Era Bupati Egi
