Connect with us

DPRD

Percepatan Penanganan Covid-19, Mirza: Bergandengan Tangan Hadapi Pandemi

Published

on

Foto: Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Rahmat Mirzani Djausal

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD) Lampung mengatensi data yang dikeluarkan Kemenkes terkait angka kematian mencapai 7,2 persen di Sai Bumi Ruwa Jurai.

Menurut Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Rahmat Mirzani Djausal, pihaknya telah meminta Dinkes Lampung selaku leading sektor terkait untuk memaksimalkan 3T, yakni Testing dan Tracking dan Treatment.

Mirza sapaan akrabnya menyebutkan bahwa rapid test menjadi bagian dari solusi dalam menekan angka penyebaran Covid-19 dan menurunkan angka kematian.

“Semakin banyak yang di rapid test, maka rasio terhadal tingkat kematian bakal berkurang,” kata dia.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung tersebut menyebut semua pihak mesti bergandengan tangan dalam menghadapi Pandemi ini, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta dari unsur swasta.

“Jangan hanya mengandalkan Pemprov saja, tapi seluruh stakeholder terkait harus memiliki visi yang sama dalam mengakhiri Pandemi ini,” cetus dia.

Ketika seluruh pemangku kebijakan sudah menyatukan visi, maka pekerjaan dan upaya yang dilakukan akan maksimal. Lanjutnya, dalam kondisi Pandemi ini bukan waktunya untuk saling salah menyalahkan.

Di sisi lain, Mirza juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dengan Pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung ini.

“Pihak swasta distribusikan CSR dalam bentuk sembako guna membantu masyarakat yang sedang Isoman, lalu eksekutif memaksimalkan lagi 3T, serta masyarakat terus disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan. Kolaborasi seperti ini yang kita butuhkan, jika ini sudah maksimal dilakukan, kita yakin Pandemi bakal secepatnya berakhir,” pungkasnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading