Connect with us

DPRD

Giri: Vaksinasi Harus Dikebut Untuk Bangkitkan Roda Perekonomian di Lampung

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi Lampung mendorong percepatan vaksinasi agar penerapan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menurun. Penurunan level PPKM diharapkan dapat kembali membangkitkan roda perekomian.

Dalam proses kegiatan vaksinasi tersebut, pendaftaran dilakukan secara online, untuk menghindari berkerumunnya warga. Selain itu acaranya juga terbuka untuk umum. Hal itu disampaikan Ketua BPD HIPMI Lampung Ahmad Giri Akbar, saat membuka kegiatan Hipmi Vaksin di Kinar Resto, Bandarlampung, Kamis (26/8/2021).

Menurut Giri, kegiatan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ini menyuntikan sebanyak 400 dosis 1 vaksin jenis sinovac kepada masyarakat.

“Semoga dengan makin banyak warga yang divaksin, kegiatan ekonomi di Lampung juga kembali berputar,” kata Ahmad Giri Akbar yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung itu.

Anggota Komisi V DPRD Lampung tersebut mengatakan, kegiatan perdana Hipmi Lampung nantinya akan digulirkan juga di BPC Hipmi se-Lampung. Lewat moto ‘Jadi pejuang masa kini lawan Covid-19 dengan vaksin’, Hipmi ingin terus meneguhkan moto perjuangan ‘Pengusaha pejuang, pejuang pengusaha’ yang selalu diusung Hipmi.

Giri berujar, pposisi Lampung sebagai provinsi terendah vaksin secara nasional, akan sulit keluar dari PPKM dan pelonggaran, jika jumlah warga yang divaksin tak segera naik.

Dia mengatakan, dengan target 6,6 juta warga yang harus divaksin dibutuhkan sinergi agar paling tidak pada September 2021, sebanyak 50 persen warga Lampung tervaksin.

“Mudah-mudahan dengan partisipasi Hipmi dan diikuti oleh organisasi dan lembaga lain di luar pemerintah, dapat mempercepat upaya vaksinasi ini. Kami juga menghimbau kepada pengusaha di Lampung agar dapat membantu vaksin, karena kini ada vaksin Gotong Royong yang di luar vaksin pemerintah,” pungkasnya. (Dwi)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading