Connect with us

DPRD

Mirza Dorong Para Pemuda Jaga Persatuan dan Kesatuan

Published

on

Foto: Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat melangsungkan kegiatan Sosialisasi PIP dan WK

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal melangsungkan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP & WK) di Jalan Manokwari, Kelurahan Pinang Jaya, Kemiling, Bandar Lampung, Sabtu (28/7/2021).

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian anggota dewan terhadap ideologi bangsa, yang saat ini mulai terkikis oleh perkembangan teknologi informasi yaitu Pancasila.

“Sejak dulu Bangsa Indonesia memiliki perjuangan yang berbeda-beda, ada yang membela karena kesukuannya, ada yang karena kerajaannya, ada juga yang karena keyakinannya tanpa ada kemenangan yang mutlak. Hingga terbentuk lah Ideologi Pancasila yang dicetuskan oleh para Pendiri Bangsa Indonesia untuk menyatukan perbedaan dan keberagamaan yang ada, yaitu Pancasila,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung tersebut.

Mirza sapaan akrabnya ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap para pemuda yang sudah melupakan falsafah hidup bangsa Indonesia.

“Pancasila sebagai Ideologi negara saat ini sudah mulai terlupakan oleh generasi muda, perkembangan teknologi informasi tidak bisa dipungkiri sebagai penyebabnya. Banyak sekali faham dari luar yang masuk ke Indonesia, sehingga merusak dari faham para generasi muda,” ucapnya.

“Saya mengajak para pemuda untuk menjaga persatuan dan kesatuan, seluruh penduduk dari sabang dan marauke harus bersatu dan saling menghargai. Mengingat kultur bangsa ini yang beragam dan berbeda suku, serta bahasa daerahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Narasumber dari Akademisi Universitas Lampung, Edi Susanto menjelaskan bahwa saat ini Sosialisasi mengenai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sangat diperlukan, karena untuk memperkuat perbedaan dan keberagamaan yang ada.

“Tidak bisa dibayangkan kalau saat ini kita tidak memiliki Ideologi Pancasila, bohong kalau kita bisa hidup dengan nyaman. Buktinya negara-negara luar saja saat ini terpecah belah dan susah sekali membina keharmonisan negaranya. Karena dengan adanya Ideologi Pancasila nilai toleransi kita terhadap perbedaan antar agama, keberagaman dan perbedaan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi,” jelasnya.

Kegiatan ini mengundang para pemuda karang taruna yang ada di Kelurahan Pinang Jaya dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan diharapkan dengan Sosialisasi ini para generasi muda dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk saling menghargai dalam perbedaan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading