DPRD
Mirza Dorong Para Pemuda Jaga Persatuan dan Kesatuan
Alteripost.co, Bandarlampung-
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal melangsungkan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP & WK) di Jalan Manokwari, Kelurahan Pinang Jaya, Kemiling, Bandar Lampung, Sabtu (28/7/2021).
Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian anggota dewan terhadap ideologi bangsa, yang saat ini mulai terkikis oleh perkembangan teknologi informasi yaitu Pancasila.
“Sejak dulu Bangsa Indonesia memiliki perjuangan yang berbeda-beda, ada yang membela karena kesukuannya, ada yang karena kerajaannya, ada juga yang karena keyakinannya tanpa ada kemenangan yang mutlak. Hingga terbentuk lah Ideologi Pancasila yang dicetuskan oleh para Pendiri Bangsa Indonesia untuk menyatukan perbedaan dan keberagamaan yang ada, yaitu Pancasila,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung tersebut.
Mirza sapaan akrabnya ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap para pemuda yang sudah melupakan falsafah hidup bangsa Indonesia.
“Pancasila sebagai Ideologi negara saat ini sudah mulai terlupakan oleh generasi muda, perkembangan teknologi informasi tidak bisa dipungkiri sebagai penyebabnya. Banyak sekali faham dari luar yang masuk ke Indonesia, sehingga merusak dari faham para generasi muda,” ucapnya.
“Saya mengajak para pemuda untuk menjaga persatuan dan kesatuan, seluruh penduduk dari sabang dan marauke harus bersatu dan saling menghargai. Mengingat kultur bangsa ini yang beragam dan berbeda suku, serta bahasa daerahnya,” ujarnya.
Sementara itu, Narasumber dari Akademisi Universitas Lampung, Edi Susanto menjelaskan bahwa saat ini Sosialisasi mengenai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sangat diperlukan, karena untuk memperkuat perbedaan dan keberagamaan yang ada.
“Tidak bisa dibayangkan kalau saat ini kita tidak memiliki Ideologi Pancasila, bohong kalau kita bisa hidup dengan nyaman. Buktinya negara-negara luar saja saat ini terpecah belah dan susah sekali membina keharmonisan negaranya. Karena dengan adanya Ideologi Pancasila nilai toleransi kita terhadap perbedaan antar agama, keberagaman dan perbedaan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi,” jelasnya.
Kegiatan ini mengundang para pemuda karang taruna yang ada di Kelurahan Pinang Jaya dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan diharapkan dengan Sosialisasi ini para generasi muda dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk saling menghargai dalam perbedaan. (*)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

