Politik
Pesan Ahmad Muzani, Seluruh Kader Mesti Solid, Prabowo Capres 2024

Alteripost.co, Lampung Utara-
DPD Partai Gerindra Lampung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Kota Bumi, Lampung Utara. Dalam kegiatan tersebut dipandu langsung Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan dihadiri seluruh kader di Lampung untuk mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024, Selasa (31/08/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Muzani menyebut kerja kader di Lampung dan seluruh Indonesia membuat Partai Gerindra berada di posisi terbesar kedua dalam berbagai hasil lembaga survei nasional. Prabowo Subianto pun hampir selalu terdepan di berbagai survei mengenai Pilpres 2024.
“Sementara Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto juga mendapat elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden, dibandingkan dengan calon-calon lainnya. Tapi teman-teman jangan berbahagia dulu dengan hasil itu, perjuangan kita masih panjang menuju Pemilu 2024,” kata Muzani.
Muzani berpesan, seluruh pengurus Partai Gerindra Lampung, dari DPD, DPC, sampai tingkat ranting, untuk menjaga soliditas partai. Salah satunya dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan partai.
“Jangan sampai kesalahan kader bisa menjadi penyebab atau penghalang dari tercapainya tujuan partai yakni Prabowo Presiden, Gerindra Menang. Kita harus solid, tidak boleh terlena. Jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan partai seperti korupsi, narkoba, atau perbuatan tidak tercela lainnya,” ujar Muzani, yang juga Wakil Ketua MPR RI.
“Untuk bisa tercapainya tujuan partai, yakni sebagai partai pemenang pemilu, maka penting bagi kita untuk menjaga komitmen kita, menjaga soliditas kita, dan menjaga ritme perjuangan kita. Dengan begitu Partai Gerindra bisa menjadi partai pemenang di 2024,” imbuh Muzani.
Semua anggota DPR dan DPRD baik di Provinsi maupun Kabupaten dan Kota adalah sebagai garda terdepan partai dari Fraksi Gerindra diminta berbenah dalam menyambut Pemilu 2024, terutama di dapilnya masing-masing. Demikian juga pengurus Partai Gerindra.
Selain itu, Rakor DPD Gerindra Lampung kali ini juga dihadiri anggota DPRD berserta seluruh DPC Partai Gerindra guna mendeklarasikan dukungnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, agar bersedia maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Deklarasi dibacakan oleh Sekretaris DPD Gerindra Lampung H. Patimura dan diserahkan kepada Ahmad Muzani didampingi anggota DPR RI Gerindra Dwita Ria Gunadi dan pengurus DPP Partai Gerindra Muchlido dan Setyoko.
Deklarasi itu juga dihadiri oleh fungsionaris DPC Gerindra Lampung mulai dari Bandar Lampung, Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Selatan, Metro, Pesawaran, Piring Sewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Way Kanan.
“Kami meminta kesediaan Bapak H Prabowo Subianto untuk dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia di Pemilihan Presiden Tahun 2024 yang akan datang dan kami siap bekerja keras, bahu membahu dengan seluruh komponen masyarakat Lampung untuk mensukseskan dan memenangkan Pilpres 2024,” kata Patimura mewakili seluruh pengurus DPC Gerindra se-Provinsi Lampung.
“Kami seluruh pengurus, anggota, kader, simpatisan, dan seluruh keluarga besar Partai Gerindra Provinsi Lampung akan menyingsingkan lengan baju, bahu membahu, bergotong royong bersama petani, buruh, nelayan, pedagang, tokoh masyarakat, tokoh agama, relawan dan semua komponen masyarakat lainnya untuk memenangkan Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024,” ujar Patimura. (Rls)
DPRD
Soal Kebijakan Pendidikan, Budhi Condrowati Dukung Penuh Gubernur Lampung

Alteripost Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati mendukung instruksi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal terkait sejumlah kebijakan penting di bidang pendidikan.
Hal ini mencakup larangan menahan ijazah siswa, pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), serta mewajibkan siswa mengikuti study tour yang memberatkan wali murid.
“Kami sepakat dengan langkah tegas Gubernur untuk memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan siswa dan orang tua. Larangan menahan ijazah siswa adalah langkah yang sangat tepat, karena hak pendidikan harus dihargai tanpa hambatan administrasi,” ungkap Budhi Condrowati, Senin (24/2/2025).
Lebih lanjut, Budhi juga mengapresiasi instruksi mengenai pengelolaan dana PIP yang harus tepat sasaran.
“Pemotongan dana PIP yang seharusnya menjadi bantuan untuk siswa kurang mampu harus dihentikan. Dana tersebut harus benar-benar digunakan untuk mendukung pendidikan mereka,” tambahnya.
Terkait dengan kewajiban study tour yang memberatkan orang tua, Budhi menilai bahwa hal tersebut perlu diperhatikan dengan seksama.
“Kami berharap ke depannya, kegiatan ekstrakurikuler seperti study tour tidak membebani orang tua. Harus ada pertimbangan yang matang sebelum diadakan, agar tidak menambah beban keluarga,” ujarnya.(*)