Connect with us

DPRD

Sahdana Dukung Upaya DPP KPK Tipikor Korwil Lampung Dalam Brantas Korupsi

Published

on

Foto: anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana

 

Alteripost.co, Way Kanan-
DPP KPK TIPIKOR Korwil Lampung bakal menyurati DPRD Provinsi Lampung guna meminta supaya mengevaluasi kembali kinerja BPK Provinsi Lampung dalam mengaudit realisasi Program PAMSIMAS III TA 2017, 2018, 2019 di kabupaten Way Kanan.

Pernyataan sikap ini disampaikan berdasarkan pantauan DPP KPK TIPIKOR Korwil Lampung terhadap pekerjaan PAMSIMAS III Tahun Anggaran 2017,2018,2019, dimana berdasarkan hasil analisa dan penelitian KORWIL DPP KPK TIPIKOR masih banyak di temui kejanggalan-kejanggalan dalam merealisasikan Program Pekerjaan PAMSIMAS III di Kabupaten Way Kanan dan tidak sepenuhnya berhasil dengan baik.

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam laporan kegiatan PAMSIMAS III selalu di nyatakan baik dan bahkan hasil audit juga dinyatakan baik, akan tetapi realita di masyarakat berbanding terbalik. Selain itu juga, dari hasil pengamatan di lapangan, banyak harga-harga barang dan peralatan yang menggelembung tinggi dan jauh di atas harga pasaran masyarakat.

Hal ini juga merupakan perhatian khusus bagi Tim DPP KPK TIPIKOR Korwil Lampung, Untuk menindak lanjuti hasil penelitian dan analisa tim, maka dari itulah Tim akan menyurati DPRD Provinsi Lampung selaku wakil rakyat yang berhak untuk mengawasi kinerja BPKP perwakilan Provinsi Lampung supaya segera memanggil Inspektorat dan BPKP perwakilan Provinsi Lampung untuk mempertanyakan beberapa hal diantaranya:

Apakah sudah dilakukan dengan benar pemeriksaan atau audit terhadap kegiatan Realisasi PAMSIMAS III di Kabupaten Way Kanan untuk tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 ?

Apakah benar setiap tahunnya telah dilakukan pemeriksaan dan pengauditan terhadap kegiatan realisasi PROGRAM PAMSIMAS di Kabupaten Way Kanan?

Apa yang menjadi standar audit yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan terhadap realisasi Program PAMSIMAS III Tahun Anggaran 2017,2018, 2019 di Kabupaten Way Kanan?

Bagaimana hasil yang sebenarnya dari pemeriksaan itu? (Sesuai dengan standard audit APIP).

Sementara itu, di sisi lain Anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana mengatakan bahwasanya dirinya sangat mendukung sikap DPP KPK TIPIKOR Korwil Lampung terkait hal tersebut.

“Kami sangat mendukung atas langkah-langkah yang diambil rekan-rekan DPP KPK Tipikor dalam menegakkan hukum di negara ini dalam rangka memberantas tindak KKN di Bumi Lampung ini,” tegas anggota Komisi I DPRD Lampung tersebut. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Lesty Desak Eksekutif Serius Tangani Wabah PMK di Lampung

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi II DPRD Lampung Lesty Putri Utami (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekertaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan Lesty Putri Utami mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar serius menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) menjelang Idul Adha.

Lesty Putri Utami menyebut, wabah ini sudah sangat merugikan dan meresahkan para peternak.

“Para peternak sedang terpuruk. Mereka harus menanggung kerugian karena sapi yangmati dan terpapar PMK,” kata Lesty Putri Utami kepada wartawan, Sabtu, (25/6/2022).

“Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian dalam penanganan masalah ini secara serius. Misalnya dengan membentuk satgas penanganan PMK dan memberi bantuan bagimereka untuk memperkecil beban kerugian akibat wabah PMK,” tambah Ketua Satgas Perempuan Tani HKTI DPD Lampung itu.

Ia kemudian mengusulkan agar PMK diumumkan menjadi pandemi. Ini bertujuan agarpemerintah atau dinas terkait agar lebih fokus melakukan penanganan. Lesty mengatakan, tindakan penanganan PMK harus segera dilakukan mengingat taklama lagi masyarakat akan merayakan Idul Adha.

Menurutnya, jumlah hewan ternak yang diperlukan untuk memenuhi ibadah kurban sangat besar. Dan harus dipastikan bahwa hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan kambing harussehat dan bebas PMK.

“Sapi, Kerbau dan Kambing yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikansebagai hewan kurban,” katanya.

Kemudian Lesty juga mengusulkan agar pemerintah bisa membantu kerugianpetani yang hewan ternaknya kena PMK.

“Karena itu saya mengusulkan agar pemerintah provinsi dapat membantu mengurangikerugian peternak yang sapi, Kerbau dan kambing terjangkit PMK,” jelas dia.

Untuk pencegahan penularan, pemerintah juga diminta untuk melakukan penyemprotanpada kandang secara masal. Ini bertujuan agar kerugian yang ditanggung oleh peternaksapi kita bisa dikurangi.

Ia mengatakan, jika persoalan penanganan PMK ini terkendala anggaran, pihaknya bakal mengusulkan agar dilakukan refocusing anggaran.

Mengingat, kata dia, penangananmasalah ini perlu dilakukan dalam jangka pendek dan cepat. Pasalnya, ia mengatakan, masalah PMK ini jika dilihat dari luas penyebaran dan banyaknyahewan ternak yang terjangkit, harusnya sudah masuk dalam kategori darurat.

“Itu sebabnya saya berharap pemerintah segera bertindak atas persoalan ini. Karenapenyakit PMK ini sifatnya sudah menjadi pandemi. Kami juga mendorong agar dilakukanrefocusing anggaran apabila terkendala dalam hal dana darurat. Langkah ini sebagaiupaya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat terutama para peternak sapi yangsedang terpuruk karena wabah PMK,” ucap Srikandi PDI-Perjuangan Lampung tersebut.

Lesty pun mendukung pernyataan Ketua Komisi IV DPR RI yang juga DPD PDI Perjuangan Lampung, Sudin yang telah menyarankan kepada pemerintah pusat agar sapi yang telah terkena penyakit PMK segera dimusnahkan dan pemerintah mengganti rugi atas sapi yang dimusnahkan tersebut. Dan ia juga mengapresiasi langkah Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi yang memerintahkandinas terkait untuk melakukan Vaksinasi PMK Provinsi Lampung Tahap satu patut kita apresiasidan dukung.

Perihal bantuan vaksinasi dari pemerintah pusat, Lesty juga bersyukur Lampung adalah penerima bantuan terbesar di Sumatera dari pemerintah pusat, yakni sebesar 37 ribu dosis danoleh pemprov akan distibusikan ke 15 kabupaten/ kota di Lampung.

“InsyaAllah bantuan vaksin itu cukup untuk mengatasi persoalan PMK di Lampung. Vaksinasiadalah penggerak pengendalian dan penanggulangan PMK. Namun agar pelaksanaannya vaksinasi dapat berjalan tepat sasaran, kami dari DPRD siap mengawal dan mengawasikegiatan tersebut,” ujar sulung mantan bupati Lampung Barat dua periode tersebut.

Sebaiknya, saran Lesty, vaksinasi diperioritaskan kepada sapi, kerbau dan sapi yang usianya masih panjang dan belum masuk untuk kurban.

Perlu diketahui, saat ini terdapat lima Kabupaten/Kota yang terdampak PMK, yakni Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, dan Kota Metro dan hingga tanggal 24 Mei 2022, hewan ternak yang tersuspek PMK sebanyak 430 ekor, terkonfirmasi positif 43 ekor, yangmati empat ekor, potong paksa 16 ekor, sembuh 275 ekor dan yang sedang sakit 135 ekor. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading