DPRD
Jelang Musda dan Dua Dekade Partai Demokrat, Begini Pandangan RMI
Alteripost.co, Bandarlampung-
Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Lampung Raden Muhammad Ismail (RMI) mengucap rasa syukur dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT), Partai Demokrat yang ke- 20 tahun pada tanggal 9 September 2021 mendatang.
“Sebagai kader saya mengucapkan syukur, saat ini Demokrat sudah berusia cukup dewasa dalam perpolitikan di Indonesia,” ujarnya saat ditemui di ruang Kantor DPRD provinsi Lampung. Rabu (01/09/2021).
Dalam menyambut dua dekade Partai Demokrat, Wakil Ketua III DPRD Lampung tersebut menegaskan bahwa sebagai Kader partai Demokrat merasa berbahagia dan terpanggil untuk membesarkan dan menjaga nama baik, serta mengangkat harkat martabat partai.
“Sejatinya semua partai terus berbenah memperbaiki pola berfikir dan dalam rangka menyumbangkan segala macam kekuatan serta potensi untuk membangun negara ini,” tambahnya.
“Sebagai kader, saya berkomitmen meningkatkan kinerja supaya mewarnai pemerintahan RI dengan garis baik, bermanfaat dan menjadi solusi bagi kemajuan bangsa dan negara,” tegas dia.
Ditanya soal Musda, RMI menyebut bahwa bakal secepatnya dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Menurutnya, pihak DPD telah berkoordinasi secara intens dengan DPP perihal acara pemilihan Ketua Demokrat Lampung periode selanjutnya.
“Untuk menyelenggarakan Musda di tengah Pandemi ini DPD telah menjalani koordinasi dan komunikasi secara intens dengan DPP, ya secepatnya akan dilakukan dalam waktu dekat ini,” kata pungkasnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Kenyataan begitu pahit bagi keluarga dan siswi berinisial (S) berusia sekitar 11 tahun yang menjadi korban asusila oknum gurunya sendiri.
Dugaan tindakan asusila ini dilakukan FZ, pelaku merupakan guru yang mengajar Bahasa Arab di sekolah SD Islam terpadu di Bandarlampung.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, FZ berstatus suami dari seorang selebgram dan MUA di Bandar Lampung.
Kasus oknum guru FZ, membuat Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung Lesty Putri Utami geram. Ia meminta pihak Kepolisian meninjau kembali Penagguhan penahanan yang diberikan kepada pelaku.
“Saya sangat miris campur geram (kesal), kenapa pelaku mendapatkan penaguhan penahanan? Seharusnya penyidik Polresta Bandarlampung melalui Unit PPA menahan pelaku,” tegas Lesty, Jumat (01/11/2024).
Lesty pun mengungkapkan, menurut UU nomor 12 tahun 2023 tentang tindak pidana kekerasan seksual, menjadi dasar yang sangat jelas, supaya terduga pelaku asusila guru terhadap muridnya diproses dengan tegas dan tanpa pandang bulu.
Kemudian, penyidik diminta untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi korban, dengan mengajukan ke LPSK. Dan Pemerintah dapat masuk dengan menggandeng Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat.
Lanjut Lesty, dalam kasus asusila yang dilakukan oknum guru FZ terhadap muridnya, seharusnya korban mendapatkan perlakuan yang baik dalam proses penegakkan hukum, apalagi korban ini merupakan murid SD yang masih berusia 11 tahun.
“Kepada Bapak Kapolresta Bandarlampung beserta jajarannya, saya minta peninjauan kembali soal penagguhan penahanan terhadap oknum guru FZ. Tolong dikaji kembali, karena dalam kasus ini yang sangat dirugikan adalah pihak korban. Apalagi korban ini statusnya masih di bawah umur,” pungkas Lesty.
Tak lama setelah masuk sel, tersangka mendapat penangguhan penahanan atas permintaan keluarganya, ucap Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol M Hendrik Apriliyanto.
Sebagai jaminan untuk pelaku, diserahkan uang Rp50 juta dan sertifikat hak milik (SHM) tanah atas nama SH yang merupakan kakak kandung tersangka.
Polisi menganggap FZ tidak menunjukkan tanda-tanda akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
FZ juga dinilai kooperatif dan bersedia hadir ketika dihubungi oleh pihak kepolisian. Ia pun menjalani wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis.
“Jaminan penangguhan penahanan akan didaftarkan ke panitera di pengadilan,” ujar Hendrik.
Seluruh barang bukti (BB) juga telah diamankan, sehingga tidak ada kekhawatiran akan hilang.
Polisi berencana segera menyerahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Sebelumnya, Kuasa Hukum keluarga korban Ridho Abdillah Husin menyatakan keberatannya atas tidak ditahannya terduga pelaku asusila FZ oleh Polresta Bandarlampung.
“FZ sebelumnya sudah ditahan di Polresta Bandar Lampung tapi kini dikeluarkan dari tahanan,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis 31 Oktober 2024. (*)
Kakanwil Kemenkum Lampung Lantik dan Ambil Sumpah Janji Tiga Pejabat Manjerial
Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital ke OJK
Taring dan Disdikbud Bandar Lampung Sinergi Majukan Dunia Pendidikan
