Connect with us

DPRD

Mukhkis Basri Serap Aspirasi Masyarakat Kelumbayan Barat

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Tanggamus-
Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Lampung Drs.H.Mukhlis Basri M.Si dari Dapil IV yang meliputi Kabupaten Pesisir Barat, Tanggamus dan Lampung Barat, melakukan Reses Masa Sidang III tahun 2021 di Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, Minggu (5/9/2021).

Kegiatan Reses tersebut dipusatkan di Balai Pekon Batu Patah kecamatan Kelumbayan Barat yang dihadiri beberapa Kepala Pekon, dan masyarakat Kelumbayan Barat yang terdiri dari Pekon Batu Patah, Sidoharjo, Lengkukai, Purwosari, Merbau dan Margamulya.

Dalam sambutannya, Drs.H Mukhlis Basri M.Si menuturkan kegiatan itu bertujuan untuk menyerap aspirasi dari setiap masyarakat diberbagai daerah pemilihannya agar nantinya dapat diteruskan di tingkat Provinsi.

“Hari ini reses pertama, masa sidang ke- III yang dipusatkan di Kecamatan Kelumbayan Barat. Adapun ruang lingkup kerja Komisi IV meliputi Infrastruktur dan lingkungan hidup,” ujarnya.

Kemudian, ia juga mengatakan bahwa akan terus berusaha dalam menangkap aspirasi dari setiap masyarakat.

“Saran, pendapat, dan masukan dari masyarakat dalam kegiatan reses ini nantinya akan kita sampaikan dan kita perjuangkan. Karena tidak ada anggota dewan yang yang tidak ingin memperjuangkan kebutuhan dan keinginan masyarakat luas,” terangnya.

Di sisi lain, Waginem salah satu warga dari Pekon Batu Patah lmenyambut positif dengan adanya kegiatan Reses tersebut, karena akan berdampak positif bagi seluruh masyarakat terutama dalam hal peningkatan pembangunan infrastruktur jalan.

Waginem juga menyampaikan, tentang kondisi jalan lingkungan penghubung antar pekon batu patah dan Merbau tepat nya didukuh serkung biji asri, di mana kondisi jalan dalam kondisi terisolir, Waginem berharap jalan ini bisa dibangun agar akses mobilitas masyrakat akan mudah dan mobilitas perekonomian masyrakat akan meningkat.

“Kami sangat berterima kasih pada Bapak Mukhlis Basri, khususnya karena sudah menyelenggarakan reses di Kecamatan kami. Semoga nanti aspirasi kami yang berupa pembnagunan infrastruktur jalan lingkungan dapat segera terealisasi,” ungkapnya.

Perlu diketahui, di tengah Pandemi Covid-19 ini, Drs.H. Mukhlis Basri M.Si juga mengajak dan menghimbau kepada seluruh kalangan masyarakat di Kelumbayan Barat khususnya dan Provinsi Lampung umumnya untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. (rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading