Connect with us

DPRD

Percepat Penanganan Covid-19, Mirza Ajak Masyarakat Kedaung Terapkan Prokes

Published

on

Foto: Rahmat Mirzani Djausal saat kembali melangsungkan kegiatan Sosialisasi Perda AKB

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Bandarlampung, Minggu (5/9/2021).

Dalam sambutannya, Mirza menyebut bahwa Perda tersebut menjelaskan bagaimana masyarakat menghadapi Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negeri.

“Kita sudah hampir satu setengah tahun menghadapi pandemi Covid-19 ini. Seluruh kehidupan kita menjadi berubah, semuanya diatur yang tadinya kita sering berkerumun saat ini tidak boleh lagi, yang sebelumnya anak-anak bisa sekolah tatap muka, saat ini hanya di rumah dan secara daring (dalam jaringan), semua awalnya bingung dan gusar bagaimana harus menghadapi kehidupan dalam pandemi ini,” kata Mirza.

Lanjut Mirza, setiap kegiatan telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020, serta memberikan penjelasan bagaimana menghadapi pandemi Covid-19.

“Dengan adanya Perda ini semuanya sudah diatur untuk kita menghadapi Pandemi Covid-19, seperti bagaimana bekerja, ke Pasar, Sekolah, dan berinteraksi dengan masyarakat. Karena Perda ini sudah berlaku, jika ada masyarakat yang melanggar akan ada sanksi sosial yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan, seperti kerja dan lain-lain,” ujar Ketua Fraksi Gerindra Lampung.

Untuk itu, Mirza mengajak para masyarakat dalam menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat, guna percepatan penanganan Covid-19.

Sementara itu, Andi Mohamad Fakhri yang juga pemateri menjelaskan Pandemi ini terjadi karena seluruh dunia terjangkit virus Covid-19.

“Pandemi dengan wabah berbeda, wabah hanya terjadi di suatu tempat tertentu dan tidak menyebar. Karenanya Perda ini mengatur dalam 109 pasal dan mencangkup lima aspek dalam kehidupan agama, pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan,” ucapnya.

“Biasanya kita bertemu dengan anak langsung memeluk dan menggendongnya, tapi saat ini kita diharuskan dahulu untuk mencuci tangan dan membersihkan diri. Seperti kata hadist Kebersihan itu sebagian dari iman, jadi saat inilah penerapan yang baik untuk selalu menjaga kebersihan untuk kesehatan,” tambah Andi.

Dalam kegiatan Sosialisasi turut hadir Lurah Kedaung, Kepala Lingkungan, dan Babinkamtibmas. Kegiatan dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan yang ketat menjaga jarak dan memakai masker. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading