Lampung
Program Kegiatan Pelatihan Dasar Pertolongan Pertama Selesai, Riana: Aplikasikan Untuk Tugas Kemanusiaan
Alteripost.co, Bandarlampung-
Ketua PMI Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, menutup kegiatan Pelatihan Dasar Pertolongan Pertama Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat – Daerah Aliran Sungai (PERTAMA – DAS), bertempat di Markas PMI Lampung, Sabtu (11/9/2021).
Kegiatan Pelatihan Dasar Pertolongan Pertama ini terselenggara atas kerjasama PMI dengan AmCross (American Red Cross).
Dalam kesempatannya, Riana Sari mengucapkan terima kasih kepada para pelatih yang telah memberikan ilmu dan keterampilan Pertolongan Pertama, juga kepada American Red Cross yang telah mendukung kegiatan ini melalui Program PERTAMA-DAS Tahun 2020 – 2021.
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Pertolongan Pertama ini dilaksanakan guna menciptakan Pelaku Pertolongan Pertama yang mampu menolong dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat sesuai dengan batas-batas kewenangan apabila menghadapi penderita yang memerlukan pertolongan pertama.
Di samping itu juga kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan Petugas PMI, baik yang tergabung dalam kesatuan khusus seperti dalam TIM SATGANA PMI, maupun petugas lainnya seperti yang tergabung dalam Pelayanan Ambulans PMI maupun Sukarelawan PMI yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan secara perorangan maupun bekerja dalam korps.
Riana Sari berharap, kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan agar mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam Pertolongan Pertama sehingga harus siap bila suatu saat dimobilisasi untuk tugas-tugas kemanusian di PMI.
Selain itu, Riana juga optimis pelatihan Dasar Pertolongan Pertama seperti ini dapat dilakukan diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
“Agar dapat menciptakan lebih banyak lagi personil PMI yang memiliki kompetensi sebagai pelaku pertolongan pertama,” ujar Riana Sari.
Di akhir sambutannya, Riana Sari meminta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan, supaya aktif dalam Kegiatan Pelayanan Kesehatan di wilayahnya masing-masing dan melaporkan semua aktivitas Pelayanan Pertolongan Pertama. (rls)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)

