Lampung
Dewan Desak Dinas PKPCK Tegas Terhadap Rekanan Yang Abaikan K3
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pengerjaan pembangunan balai pertemuan PKK Agro Park yang dalam prosesnya diduga mengabaikan Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Kerja (K3) mendapatkan atensi dari anggota Komisi IV DPRD Lampung Azwar Yacub, Minggu (12/09/2021).
Politisi Senior Partai Golkar Lampung tersebut mendesak pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Lampung, agar bertindak tegas terhadap para rekanan yang dengan sengaja mengabaikan K3 dalam proses pengerjaannya.
“Dinas PKPCK Lampung harus segera menegur para rekanan yang terindikasi dengan sengaja mengabaikan K3 dalam proses pengerjaannya, hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan kerja,” tegas Azwar Yacub.
Sebelumnya diberitakan, Kegiatan fisik pengerjaan pembangunan balai pertemuan PKK Agro Park yang Satkernya berada di Dinas PKPCK Lampung, dengan nilai pagu paket 4.202.113.600 bersumber dari APBD murni 2021 Pemerintah Provinsi (Pemprov) tersebut dimenangkan oleh CV Sumber Air Hidup tengah disorot.
Pasalnya, pengerjaan itu disorot karena rekanan pemenang kegiatan tersebut dalam proses pengerjaannya diduga mengabaikan K3 yang telah diatur oleh Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, para pekerja kegiatan pembangunan balai pertemuan PKK Agro Park tersebut tidak menggunakan helm, safety belt dan sepatu bot sesuai standar. Tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan K3 yang telah diatur Undang-undang.
Tentu setiap pengerjaan kegiatan fisik yang menggunakan APBD mesti selalu dimonitoring dari Dinas melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Jika dalam proses pengerjaannya rekanan diduga mengabaikan K3, patut dipertanyakan fungsi pengawasan dari Dinas PKPCK selaku Satker kegiatan tersebut.
Ketika di lokasi, saat dikonfirmasi salah satu pekerja yang identitasnya minta dirahasiakan menyebutkan, dirinya tidak tahu menahu secara detail perihal pekerjaan ini. Menurutnya, ia hanya pekerja harian dengan honor 90 ribu per hari kerja.
“Saya baru kerja mas, kurang paham. Kalau ada yang mau ditanyain langsung ke kepala tukangnya saja (Pak Ibnu),” kata dia, Rabu (08/09/2021).
Sementara itu, Kepala Dinas PKPCK Lampung Thomas Edwin Ali Hutagalung saat dikonfirmasi perihal rekanan pembangunan balai pertemuan PKK Agro Park Diduga mengabaikan K3 tidak merespon.
Di sisi lain, Sekertaris Dinas PKPCK Tony saat dikonfirmasi menegaskan bahwa pihak Dinas telah menegur rekanan pengerjaan pembangunan balai pertemuan PKK Agro Park. Dirinya telah berkoordinasi dengan PPK agar meminta kontraktor lebih memperhatikan keselamatan kerja para pekerjanya.
“Jadi saya sudah berkoordinasi dengan PPK, kita minta PPK untuk menegur rekanan pengerjaan balai Agro Park agar lebih tertib lagi dalam proses pengerjaannya,” kata Toni saat dikonfirmasi. (Gus)
Alteripost Lampung Selatan – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi mengoperasikan KMP Dalom 1 di Lintas Penyeberangan Bakauheni-Merak dengan prosesi adat “Hitar Lawok”.
Peresmian yang berlangsung di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, pada Jumat (14/11/25), menandai kontribusi langsung Pemerintah Provinsi Lampung dalam memajukan konektivitas dan logistik daerah dan nasional.
Hadir dalam acara peresmian, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, Sekdaprov Marindo Kurniawan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa KMP Dalom 1 adalah realisasi dari tanggung jawab dan keinginan yang telah lama diimpikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk hadir melayani masyarakat.
“Lampung dan Banten adalah dua provinsi terdepan yang menghubungkan dua pulau terbesar, menjadikan jalur ini sangat vital dan merupakan tulang punggung ekonomi daerah,” ujar Gubernur.
Lintas Bakauheni-Merak telah beroperasi sejak 1912 (Hindia Belanda) dan dilanjutkan oleh ASDP sejak 1981, tercatat sebagai salah satu rute penyeberangan tersibuk di Indonesia, yang menghubungkan masyarakat dan komoditas dari Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Ribuan kendaraan dan penumpang melintasi jalur ini setiap harinya.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa KMP Dalom 1, yang dikelola oleh BUMD Provinsi Lampung (PT LJU), merupakan wujud nyata dari kolaborasi dan sinergi antara BUMD, swasta, dan BUMN.
”Kapal ini hadir sebagai implementasi dari visi kita dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelas Gubernur.
Ia juga menekankan bahwa KMP Dalom 1 beroperasi secara mandiri tanpa membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahkan diharapkan dapat menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meskipun KMP Dalom 1 merupakan salah satu dari 65 kapal yang melayani lintas Bakauheni-Merak, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, aman, nyaman, dan andal.
”Kami bersungguh-sungguh menghadirkan pelayanan. Kami ingin mengantarkan masyarakat kami pulang ke rumahnya masing-masing dengan hati yang senang dan bangga,” kata Gubernur.
Kapal ini juga dirancang untuk mengusung kearifan lokal Lampung, serta menawarkan kecepatan hingga 16 knot, yang lebih cepat dari rata-rata.
Gubernur berharap, semangat inovasi ini akan menjadi awal untuk perbaikan sistem transportasi dan logistik di Lampung secara menyeluruh. Ke depan, sistem transportasi dan logistik ditargetkan menjadi lebih modern dan terintegrasi, didukung oleh teknologi untuk mempermudah mengelola arus barang dan penumpang.
”Konektivitas yang baik bukan hanya memudahkan perjalanan, tapi juga memperkuat ketahanan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, menyampaikan bahwa pengoperasian KMP Dalom 1 merupakan hasil kerja sama antara BUMD Pemerintah Provinsi Lampung dan PT Damai Lautan Nusantara. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan global dalam penyediaan transportasi yang aman, cepat, nyaman dan berkelanjutan, khususnya yang berbasis teknologi digital dan online.
KMP Dalom 1 adalah kapal eksekutif baru yang dibuat di Tiongkok, dengan dimensi yang mengesankan, yakni panjang 114,75 meter dan lebar 21 meter. Dengan kapasitas angkut 200 orang penumpang dan 200 unit kendaraan campuran, kapal ini dinobatkan sebagai kapal terbesar ketiga yang beroperasi di pelayanan eksekutif Bakauheni-Merak.
Keunggulan utama KMP Dalom 1 terletak pada desain interiornya yang merepresentasikan kearifan lokal Lampung. Kapal ini mengusung nuansa khas Lampung dengan sentuhan motif tapis dan ukiran tradisional.
Kapal ini juga dilengkapi fasilitas premium, termasuk Family Room, VIP House, Co-Working Space, Ruang Disabilitas, dan fasilitas lainnya.
Sementara itu, Direktur PT Dalom Lintas Berjaya Charda Damanik menjelaskan bahwa KMP Dalom 1 merupakan manifestasi konkret dari kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Lampung, diwakili oleh BUMD PT LJU, dengan perusahaan swasta, PT Damai Lautan Nusantara. Kerja sama ini membentuk unit usaha PT Dalom Lintas Berjaya, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan penyeberangan di Selat Sunda.
Charda Damanik juga menyampaikan harapan agar KMP Dalom 1 dapat segera beroperasi secara optimal di Dermaga Eksekutif. Meskipun operasional awal direncanakan sementara di Dermaga 4, pihaknya secara resmi mengharapkan kolaborasi lanjutan dengan ASDP. (*)
Konektivitas Sumatra–Jawa Kian Kuat, Gubernur Mirza Luncurkan KMP Dalom 1
Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Inklusivitas, Jihan Nurlela Dikukuhkan sebagai Ketua Umum PKDL 2025–2030
HUT ke-69, Lampung Selatan Tunjukkan Lompatan Pembangunan di Era Bupati Egi
