DPRD
Pemprov Lampung Dapat Penghargaan dari Kementan, Budi Yuhanda: Tingkatan Juga Kesejahteraan Petani
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meraih penghargaan dari Kementerian Pertanian (Kementan), karena berhasil meraih peringkat satu Kategori Provinsi dengan Peningkatan Produksi Padi Tertinggi Tahun 2019-2020.
Penghargaan diterima Gubernur Arinal dari Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Senin (13/9/2021).
Saat penyerahan penghargaan, Wapres didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Penghargaan ini berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 465 / Kpts / KP. 590 / M / 08 / 2021 tentang Pemberian Penghargaan Bidang Pertanian Tahun 2021.
Penghargaan ini diberikan kepada lima Gubernur dan lima Bupati untuk Kategori Provinsi dan Kabupaten dengan Peningkatan Produksi Padi Tertinggi Tahun 2019-2020.
Kabar baik bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) ini mendapatkan atensi dari Ketua Komisi II DPRD Lampung Budi Yuhanda, Senin (13/09).
Ia mengapresiasi kinerja Gubernur Arinal yang berhasil meningkatkan produksi gabah petani, sehingga Lampung mendapatkan penghargaan bergengsi dari Kementan.
“Semoga Pemprov Lampung juga meningkatkan kinerjanya, serta kedepannya peningkatan produksi gabah ini diiringi dengan bertambahnya program-program yang menyentuh petani,” kata Budi.
Menurut Politisi Partai NasDem tersebut, didaulatnya Provinsi Lampung sebagai daerah produksi padi tertinggi harus diiringi juga dengan peningkatan kesejahteraan bagi para petani di Lampung.
“Jadi kita minta Pemprov Lampung serius dalam meningkatkan taraf kesejahteraan bagi petani di Lampung ini. Kita juga mendorong agar Pemerintah fokus untuk untuk meningkatkan nilai tukar petani, agar bisa naik di atas rata-rata,” pungkasnya. (Gus)
Alteripost Bandar Lampung – Pj. Sekdaprov Lampung, M. Firsada, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pembicaraan Tingkat II terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (6/5/2025).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), sebagai Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 Tahun Anggaran, berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan bagian dari instrumen fungsi pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal 71 dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Pj. Sekdaprov Lampung, M. Firsada, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, khususnya kepada Panitia Khusus LKPJ, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membahas secara cermat dan konstruktif LKPJ Tahun 2024.
Pj. Sekdaprov menyadari bahwa proses ini merupakan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
LKPJ Tahun 2024 yang telah disampaikan sebelumnya merupakan bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran.
“Dalam proses pembahasannya, kami terbuka terhadap saran, masukan, serta evaluasi yang disampaikan oleh DPRD sebagai representasi rakyat,” kata Pj. Sekdaprov.
Pj. Sekdaprov juga menyambut baik laporan dan rekomendasi Panitia Khusus, yang menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam peningkatan kinerja pemerintahan ke depan.
“Rekomendasi tersebut akan kami tindaklanjuti secara serius dalam rangka memperbaiki kinerja serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan berorientasi pada hasil,” ujar Pj. Sekdaprov.
Selain itu, Pj. Sekdaprov juga menghargai proses persetujuan dari DPRD Provinsi Lampung dan pembacaan keputusan DPRD yang menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.
Hal ini, kata Pj. Sekdaprov, merupakan wujud nyata dari komitmen bersama untuk terus membangun Provinsi Lampung menuju masa depan yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung. Semoga sinergi ini terus kita jaga dan perkuat dalam semangat gotong royong untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkas Pj. Sekdaprov. (*)
Dipimpin Sekda, Pemkab Tuba Gelar Upacara Bendera Peringati Hari Kebangkitan Nasional ke-117
Gubernur Lampung Apresiasi Pengungkapan 14,9 Kg Sabu Oleh BNNP di Mesuji
Komitmen Lampung Bangun Desa Lewat Koperasi Merah Putih
