DPRD
Azwar Yacub Janji Bakal Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Griya Sukarame
Alteripost.co, Bandarlampung-
Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil Bandarlampung bersama-sama menggelar kegiatan serap aspirasi masyarakat di Kecamatan Sukarame, Bandarlampung, Minggu (12/09/2021).
Dalam kesempatan tersebut dihadiri Sekertaris Komisi V Rahmat Mirzani Djausal, anggota Komisi IV Azwar Yacub anggota Komisi V Aprilliati, anggota Komisi I Budiman AS, AR, anggota Komisi III Suparno anggota komisi III dan Lenistan Nainggolan dan anggota Komisi III Yusirwan.
Perwakilan masyarakat setempat yang diwakili Anton menyampaikan beberapa keinginan dari masyarakat. Ia menyebut, warga minta dibangunkan beberapa titik sumur bor dan perbaikan jalan lingkungan di daerah setempat.
Selain itu, lanjut Anton, masyarakat juga meminta perhatian pemerintah terkait sungai prasanti yang ketika hujan deras turun maka akan menyebabkan banjir.
“Waktu yang tepat kita menyampaikan aspirasi ini, mohon dibantu dan diperjuangkan. Semoga segera ada solusi dari keluhan kami masyarakat Griya Sukarame,” ujarnya.
Menanggapi beberapa lontaran keluhan dari masyarakat setempat, anggota Komisi IV DPRD Lampung Azwar Yacub berjanji akan meneruskan keinginan masyarakat ke stakeholder terkait. Misalnya perbaikan jalan lingkungan yang merupakan ranah dari Pemerintah Kota (Pemkot), nanti akan dikoordinasikan ke Wali Kota beserta jajarannya.
“Jadi keluhan masyarakat ini kita tampung dulu, mana yang menjadi ranah Pemkot akan kita sampaikan ke Wali Kota, serta yang menjadi bagian Provinsi akan kita perjuangkan di agar segera dapat direalisasikan,” ujar Politisi Senior Partai Golkar Lampung tersebut.
Azwar menambahkan, sudah menjadi tanggungjawab dirinya sebagai anggota DPRD untuk memperjuangkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Karena salah satu fungsi dewan adalah mengawal keluhan masyarakat untuk mendapatkan solusi dari Pemerintah.
“Jadi fungsi dewan ini, selain pengawasan dan penganggaran, adalah memperjuangkan keinginan dan kepentingan rakyat. Karena itu adalah tanggungjawab moral kita kepada konstituen,” pungkasnya. (Gus)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

