DPRD
Azwar Yacub Janji Bakal Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Griya Sukarame
Alteripost.co, Bandarlampung-
Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil Bandarlampung bersama-sama menggelar kegiatan serap aspirasi masyarakat di Kecamatan Sukarame, Bandarlampung, Minggu (12/09/2021).
Dalam kesempatan tersebut dihadiri Sekertaris Komisi V Rahmat Mirzani Djausal, anggota Komisi IV Azwar Yacub anggota Komisi V Aprilliati, anggota Komisi I Budiman AS, AR, anggota Komisi III Suparno anggota komisi III dan Lenistan Nainggolan dan anggota Komisi III Yusirwan.
Perwakilan masyarakat setempat yang diwakili Anton menyampaikan beberapa keinginan dari masyarakat. Ia menyebut, warga minta dibangunkan beberapa titik sumur bor dan perbaikan jalan lingkungan di daerah setempat.
Selain itu, lanjut Anton, masyarakat juga meminta perhatian pemerintah terkait sungai prasanti yang ketika hujan deras turun maka akan menyebabkan banjir.
“Waktu yang tepat kita menyampaikan aspirasi ini, mohon dibantu dan diperjuangkan. Semoga segera ada solusi dari keluhan kami masyarakat Griya Sukarame,” ujarnya.
Menanggapi beberapa lontaran keluhan dari masyarakat setempat, anggota Komisi IV DPRD Lampung Azwar Yacub berjanji akan meneruskan keinginan masyarakat ke stakeholder terkait. Misalnya perbaikan jalan lingkungan yang merupakan ranah dari Pemerintah Kota (Pemkot), nanti akan dikoordinasikan ke Wali Kota beserta jajarannya.
“Jadi keluhan masyarakat ini kita tampung dulu, mana yang menjadi ranah Pemkot akan kita sampaikan ke Wali Kota, serta yang menjadi bagian Provinsi akan kita perjuangkan di agar segera dapat direalisasikan,” ujar Politisi Senior Partai Golkar Lampung tersebut.
Azwar menambahkan, sudah menjadi tanggungjawab dirinya sebagai anggota DPRD untuk memperjuangkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Karena salah satu fungsi dewan adalah mengawal keluhan masyarakat untuk mendapatkan solusi dari Pemerintah.
“Jadi fungsi dewan ini, selain pengawasan dan penganggaran, adalah memperjuangkan keinginan dan kepentingan rakyat. Karena itu adalah tanggungjawab moral kita kepada konstituen,” pungkasnya. (Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam upaya menyehatkan, menata, dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan keuntungan nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan 9 juta masyarakat Lampung.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, usai rapat internal Fraksi pada Senin (20/10), yang turut dihadiri anggota Fraksi yang kini dipercaya memimpin dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Menurut Ade, keterlibatan anggota Fraksi PKS sebagai pimpinan dalam dua pansus strategis ini merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan arah pembenahan BUMD di Lampung benar-benar berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), efisien, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade.
Ia menambahkan, seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan BUMD harus diposisikan sebagai momentum pembenahan manajemen dan penguatan fungsi ekonomi daerah. BUMD tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga produktif, menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), serta berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga.
“Kami ingin memastikan setiap proses pembahasan Raperda terkait BUMD didasari pada tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, serta orientasi pada pelayanan publik dan keuntungan yang bermanfaat bagi pembangunan Lampung. Pembenahan ini bukan semata reformasi struktur, tetapi juga penajaman fungsi ekonomi daerah,” ujar Ade.
Fraksi PKS menilai, momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung, terutama dalam konteks kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD di tingkat provinsi maupun antarprovinsi.
“Setiap potensi kerja sama antar BUMD, baik di dalam maupun di luar daerah, harus melalui kajian yang matang, dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ade menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal dan mendorong agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Kiai Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, produktif, dan berdampak langsung bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Fraksi PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang sehat dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkas Ade. (Rls)
Konektivitas Sumatra–Jawa Kian Kuat, Gubernur Mirza Luncurkan KMP Dalom 1
Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Inklusivitas, Jihan Nurlela Dikukuhkan sebagai Ketua Umum PKDL 2025–2030
HUT ke-69, Lampung Selatan Tunjukkan Lompatan Pembangunan di Era Bupati Egi
