Nasional
Apresiasi Kinerja Tenaga Pengajar, Partai Gerindra Usul Program Pengangkatan 1 Juta Guru Honor Menjadi PPPK Tanpa Tes

Alteripost.co, Jakarta-
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut masa depan Indonesia ditentukan oleh keberhasilan pembelajaran tatap muka yang mulai berlangsung. Muzani menyebut pendidikan cara paling penting dalam meningkatkan sumber daya manusia.
“Murid tidak ketemu guru, dosen tidak ketemu mahasiswa, santri tidak berjumpa dengan kiainya,” kata Muzani dalam Forum Group Discussion yang diselenggarakan SMA Darul Hikam, Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/9/2021).
Pembelajaran melalui daring ternyata sangat dipengaruhi ketersediaan gadget, jaringan internet, dan kuota internet. Muzani menyebut sistem itu tidak optimal.
“Ini yang menyebabkan pendidikan kita tidak bisa maksimal, bahkan lama kelamaan hal ini telah menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik, guru, termasuk penyelenggara pendidikan,” ujarnya.
Jika terus begini, kualitas SDM, katanya, pada akhirnya tidak seperti yang diharapkan karena dihasilkan proses pendidikan yang kurang sempurna. Apalagi, proses pendidikan ini tidak menjangkau keseluruhan anak didik dan wilayah Indonesia.
Karena itu, Sekjen Partai Gerindra tersebut menyambut baik rencana pengangkatan satu juta guru honor menjadi pegawai PPPK.
Kebijakan ini, menurut Muzani, dapat memberikan kepastian para guru honor dalam menjalankan profesinya yang telah digeluti selama bertahun-tahun bahkan ada yang sampai puluhan tahun.
Meski demikian, lagi-lagi persoalan administrasi dan tes penyaringan menjadi kendala bagi para guru honor untuk menjadi pegawai PPPK. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini mengusulkan agar guru honor yang telah mengabdi bertahun-tahun sampai puluhan tahun tidak perlu menjalani tes.
“Pengabdian mereka yang begitu panjang seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat mereka menjadi pegawai PPPK tanpa perlu tes,” kata Muzani.
Menurutnya, profesi guru adalah pengabdian atau panggilan jiwa. Guru-guru disebutnya bukan pencari kerja. Kebijakan untuk mengangkat satu juta guru honor menjadi pegawai PPPK menjadi momentum memberi penghargaan pada jutaan guru honor yang tanpa lelah terus mengabdi dalam dunia pendidikan.
“Kita mesti berterima kasih atas jasa, waktu dan tenaga mereka,” ujar Muzani. (*)
Nasional
KPK Apresiasi OJK Atas Inovasi Penguatan Integritas Organisasi Berkelanjutan

Alteripost Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas berbagai inovasi dan upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan integritas organisasi serta pencegahan korupsi secara berkelanjutan.
Hal tersebut tercermin dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) OJK Tahun 2024 yang memperoleh nilai 84,87 atau meningkat dari tahun sebelumnya 83,26, yang sekaligus menunjukkan OJK konsisten berada dalam level risiko korupsi rendah dan program
penguatan integritas OJK telah berjalan efektif.
Capaian tersebut menempatkan OJK meraih peringkat ke-2 kategori Instansi
Kementerian/Lembaga tipe besar, dan peringkat ke-9 dari seluruh peserta SPI tahun 2024. Nilai SPI OJK 2024 juga berada.di atas rata-rata nilai seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yaitu 71,53.
Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena pada acara Launching Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang diselenggarakan oleh KPK di Gedung Merah Putih, Rabu (22/1),
menyampaikan komitmen OJK mendukung inisiatif KPK dalam pemberantasan korupsi, dengan pendekatan ecosystem based, yang tidak hanya memberikan perbaikan bagi internal, namun juga untuk industri jasa keuangan yang diawasi, antara lain melalui penerapan Peraturan OJK Strategi Anti Fraud bagi Sektor Jasa Keuangan.
Keseriusan OJK tercermin dari integrasi nilai SPI sebagai bagian dari Indikator Kinerja.Utama (IKU) di tingkat OJK Wide, mendorong keterlibatan penuh seluruh jajaran dan satuan kerja, serta bersinergi dengan KPK, yang menempatkan OJK dalam beberapa tahun terakhir ke kategori Risiko Rendah dan berada pada 10 besar tingkat nasional. OJK telah mengikuti SPI sejak tahun 2016 dan telah menetapkan capaian indeks integritas menjadi IKU OJK Wide sejak tahun 2017.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan apresiasi kepada OJK atas praktik terbaik yang telah dilakukan dan mendorong agar praktik serupa juga diterapkan pada K/L/PD lainnya sebagai bentuk inovasi atau perbaikan berkelanjutan
dalam meningkatkan integritas organisasi.
SPI diselenggarakan KPK sebagai evaluasi untuk mengukur perkembangan kondisi integritas, capaian upaya pencegahan korupsi, dan efektivitas upaya penguatan integritas
K/L/PD sehingga upaya-upaya perbaikan dapat berbasis pada persoalan riil.
Pada tahun 2024, SPI diikuti oleh 641 instansi yang terdiri dari 94 Kementerian/Lembaga, 37 Pemerintah Provinsi dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota serta 2 BUMN. Capaian
Indeks Integritas Nasional 2024 adalah 71,58 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 70,97. (Rls).