Lampung
Ini Pesan Gubernur Arinal Kepada Ketua Karang Taruna Yang Terpilih
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak kader Karang Taruna Provinsi Lampung bergerak bersama membangun ekonomi kerakyatan.
Hal itu disampaikan Arinal saat membuka Temu Karya Daerah VII Karang Taruna Provinsi Lampung Tahun 2021 bertajuk “Pemuda Yang Bekerja Dan Berkarya Untuk Lampung Berjaya” di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur, Rabu (29/9/2021).
“Kita bersinergi dan karang taruna bisa ikut andil dalam membangun desa, kecamatan dan kabupaten/kota,” ujar Arinal.
Hadir pada acara itu, Sekjen Karang Taruna Nasional Deden Sirajuddin, Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Dendi Ramadhona serta Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.
Salah satu agenda Temu Karya Daerah ini yakni memilih kepengurusan Karang Taruna Provinsi Lampung Masa Bakti 2021-2026, karena kepengurusan periode sebelumnya akan segera berakhir.
Arinal menyebutkan program-program yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung dan program yang ada di karang taruna yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk bisa disinergikan seperti pada bidang pendidikan, olahraga, kesenian dan pariwisata.
Menurutnya, keberadaan Karang Taruna memiliki peranan penting dalam mendukung dan bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Termasuk berbagai keberhasilan program yang ada di Pemerintah Provinsi Lampung nanti kita bisa ajak juga karang taruna,” katanya.
Melalui kegiatan temu karya, Arinal berharap akan terpilihnya kepengurusan dan juga ketua yang memberikan konstribusi positif untuk mengakselerasi jalannya pembangunan dibidang kesejahteraan masyarakat.
“Terlebih, di masa pandemi ini, Karang Taruna Provinsi Lampung diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid 19 ditengah masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Dendi Ramadhona mengatakan Karang Taruna ingin mencetak kader yang selain memiliki jiwa sosial, namun juga pandai berwirausaha.
“Kami berharap kader karang taruna selain bisa berfikir dan berbuat untuk sosial, namun kewirausahaan dirinya juga mantap,” ucap Dendi.
Dendi menyebutkan, Karang Taruna siap mendukung program yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
“Kami ingin mendukung dan mengawal program Bapak Gubernur seperti Kartu Petani Berjaya dan peningkatan sektor-sektor pariwisata,” ujarnya.
Dari hasil Temu Karya Daerah VII Karang Taruna Provinsi Lampung Tahun 2021, Dendi Ramadhona ditetapkan sebagai Ketua Terpilih Karang Taruna Provinsi Lampung Masa Bakti 2021-2026. (Rls)
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan prioritas utama guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tertib, terbuka, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/7/2026)
Rapat ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 320 ayat 1 dan ayat 2 yang mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
Pada forum paripurna tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memaparkan secara garis besar Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan Daerah : Tercatat realisasi sebesar Rp. 6,713 Triliun atau 86,70% dari total target anggaran sebesar Rp. 7,743 Triliun.
Belanja dan Transfer Daerah : Terealisasi sebesar Rp. 6,685 Triliun atau 85,57% dari total anggaran belanja sebesar Rp. 7,813 Triliun.
Penerimaan Pembiayaan : Terealisasi sebesar Rp. 69,897 Miliar yang bersumber dari SiLPA tahun 2024.
Selisih dari hasil pembandingan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan neto ini menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 98,278 Miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Dana tersebut akan difungsikan sebagai salah satu pos pembiayaan penting untuk mendukung APBD tahun selanjutnya.
“Dan angka-angka tersebut, Bapak Ibu sekalian, menjadi pijakan kita bersama tentunya untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Lampung” tegas Wakil Gubernur.
Langkah akuntabilitas ini juga diperkuat dengan telah diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Provinsi Lampung pada tanggal 12 Juni 2026 yang sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Berkat usaha dan kesungguhan kita bersama untuk memenuhi regulasi, syukur alhamdulillah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,” jelas Wakil Gubernur.
Lebih lanjut, ditegaskan bahwa capaian ini adalah buah dari kerja sama seluruh unsur pemerintahan dan para pemangku kepentingan yang terus menjaga integritas dalam setiap langkah. Melalui pencapaian ini, Provinsi Lampung berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Prestasi ini menjadi momentum strategis untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta merupakan sebuah kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.
“Semoga semangat dan kegigihan seluruh pihak terus terjalin untuk mendorong Provinsi Lampung menjadi maju, andal, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Karena kemajuan Lampung hanya akan terwujud melalui kerja sama dan kerja nyata dari seluruh elemen,” ujar Wakil Gubernur menutup laporannya.
Rapat Paripurna diakhiri dengan prosesi penyerahan draf Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dari pihak eksekutif kepada pimpinan legislatif. Adapun tahapan berikutnya akan digelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi – Fraksi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2026.(*)
Pemprov Lampung Serahkan Raperda APBD 2025, DPRD Siap Lanjutkan Pembahasan
Wali Kota Bandarlampung Dukung Pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027
Lampung Siapkan Restorasi Hutan 35 Ribu Hektare, Libatkan 18 Ribu Petani Lewat Program Perhutanan Sosial
