Connect with us

Lampung Tengah

Musa Ahmad Tinjau Kegiatan Vaksinasi Bagi Pelajar dan Tenaga Pendidik

Published

on

 

Alteripost.co, Lampung Tengah-
Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad meninjau Langsung Pelaksanaan Vaksin bagi Pelajar dan Tenaga pendidik serta penyerahan Dokumen Kependudukan di SMAN 1 Gunung Sugih, Rabu (29/9/2021).

Acara tersebut sangat di sambut antusias oleh para pelajar serta tenaga pendidik yang memang ingin melaksanakan vaksin dalam rangka membantu pemerintah dalam percepatan pemerataan vaksinasi di seluruh wilayah Lampung Tengah, acara tersebut juga di lakukan dengan Protokol kesehatan yang ketat. Hadir mendampingi Bupati, Kepala Perangkat Daerah terkait, Camat dan Kepala Puskesmas Gunung Sugih.

Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad mengapresiasi para tenaga kesehatan dan Pihak Sekolah yang sudah melaksanakan Vaksin, sehingga sangat membantu Pemerintah dalam Percepatan Vaksin di Lampung Tengah.

Musa Ahmad juga berpesan kepada masyarakat Lampung Tengah untuk tidak takut di vaksin, dilihat dari kondisi saat ini masyarakat Lampung Tengah sangat antusias untuk melakukan vaksinasi maka dari itu Bupati serta seluruh Jajaran terkait akan membuka lokasi vaksin di tempat yang telah di siapkan.

Selain itu, ia turut menghimbau kepada para pelajar untuk tetap menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat sehingga dalam pembelajaran tatap muka langsung tidak menimbulkan klaster baru. Tidak hanya kegiatan vaksinasi, di SMAN 1 Gunung Sugih diadakan perakaman KTP bagi para pelajar yang memasuki usia 17 Tahun yang diadakan oleh Didukcapil Lampung Tengah, hal tersebut sangat membantu para siswa yang ingin mendapatkan KTP. Pada acara itu pula Bupati memberikan Dokumen Kependudukan Seperti Akta Kematian yang diberikan langsung Kepada perwakilan Keluarga. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Tengah

Bupati Lamteng Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Sadar Hukum

Published

on

Grahapost Bandar Lampung – Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Musa Ahmad ,S.Sos.M.M. Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi  Musa Ahmad ,S.Sos.M.M. Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung.

Bupati Lamteng Musa Ahmad, Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung

Penghargaan itu diberikan bertepatan dengan peresmian 92 Desa, Kelurahan dan Kecamatan Sadar Hukum di Provinsi Lampung tahun 2024 di Swiss-Belhotel, Selasa (25/6/2024).

Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Zulfikar Irwan.S.Sos.M.M. Mewakili Bupati Lamteng Musa Ahmad S.Sos.M.M. mengatakan, penghargaan tersebut didapat atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng membina Kelurahan Simbawaringin, Kelurahan Trimurjo, Kec Trimurjo dan Kampung Muji Rahayu Kecamatan Seputih Agung yang telah memenuhi indikator dan kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Melalui kolaborasi antara Pemkab Lamteng melalui Bagian Hukum Setdakab Lamteng bersama Kepala kampung Muji Rahayu kec.Seputih Agung dan Kelurahan Simbawaringi, Kelurahan Trimurjo Kec Trimujo telah berhasil memenuhi indikator dan kriteria desa/ kelurahan sadar hukum, sehingga desa sadar hukum dapat terimplementasikan di 2 kelurahan dan 1 kampung tersebut.

Zulfikar Irwan, S.Sos.M.M. menyebut indikator dan kriteria desa sadar hukum, diantaranya adalah ketaaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum, melakukan penyuluhan masyarakat secara intens tentang agraria atau pertanahan, narkoba, pernikahan dini dan lainnya, serta peran aktif dari kelompok keluarga sadar hukum dalam menyebarluaskan informasi hukum.

“Dirinya berharap Kepala Kampung Muji Rahayu dan Lurah Simbawaringin,Lurah Trimurjo, dapat menularkan desa sadar hukum kepada 301 Kampung dan 10 kelurahan lainnya yg berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah_. Ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan penetapan 92 desa, kelurahan dan kecamatan sadar hukum ini dilakukan secara ketat. Setiap desa wajib memenuhi beberapa syarat dan indikator hingga akhirnya ditetapkan jadi daerah sadar hukum.

“Indikator utamanya adalah memahami peraturan hukum, diinformasikan setiap ada aturan baru di des aitu harus tahu bahwa ada peraturan yang mengikat masyarakat untuk patuh dan taat hukum,” kata Sorta Delima. Penetapan desa sadar ini juga bekerjasama dengan Pemda Kabupaten/Kota, Pemprov Lampung dan para penyuluh hukum di Kantor Kemenkumham Lampung.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading