Ruwajurai
Perkuat Sinergitas, DIR Intelkam Polda Lampung Silaturahmi ke DPP Pematank
Alteripost.co, Bandarlampung-
Ketua DPP Pergerakan Masyarakat Analisa Kebijakan (Pematank) Provinsi Lampung Suadi Romli didampingi Sekretaris Umum Provinsi Lampung Andri Saputra, menerima kunjungan Silaturahmi Subdit Sosbud Direktorat Intelkam Polda Lampung di Sekretariat Pematank Jalan Pulau Bacan Nomor 42 Kelurahan Jagabaya 3, Kecamatan Way Halim, Bandarlampung (05/10/2021).
Anggota Intelkam Polda Lampung Ipda Fajar dan Aipda Ponidi menuturkan, kedatangan pihaknya ke Sekertariat Pergerakan Masyarakat Analisa Kebijakan Provinsi Lampung dengan tujuan bersiturahmi dengan pengurus DPP Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan Provinsi Lampung.
Kedatangan tim Polda Lampung disambut oleh Ketua DPP Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan Provinsi Lampung.
Dalam perbincangan tersebut dibicarakan informasi seputar budaya, politik, Agama, sosial, penyakit masyarakat dan tindakan kekerasan keamanan.
Ketua DPP Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan Provinsi Lampung Suadi Romli mengatakan, pihaknya merasa senang dengan kedatangan tim Polda Lampung ke Sekretariat Pematank Provinsi Lampung.
“Kedatangan tim Polda Lampung ke Pematank Provinsi Lampung ini dalam rangka silaturahmi, kedepannya kami dari Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan Provinsi Lampung akan berkunjung ke Polda Lampung dalam rangka Silaturahmi dan sinergi dalam melaksanakan kegiatan,” Pungkas Suadi Romli.
Suadi Romli menerangkan, tujuan kehadiran Pematank Provinsi Lampung sebagai Fungsi Kontrol dari masyarakat demi berjalannya birokrasi sesuai dengan ketentuan yang ada.”
Diakhiri penyampaiannya, Suadi Romli menyampaikan kita berharap kepada setiap Instansi agar melakukan segala kegiatan sesuai SOP yang ada, jangan sekali-kali menyimpang demi kepentingan pribadi maupun kelompok. (rls)
Alteripost Lampung – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Maret 2026 mengalami inflasi sebesar 0,19 persen (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang tercatat 0,36 persen (mtm). Angka ini juga sejalan dengan rata-rata inflasi Februari dalam tiga tahun terakhir yang berada di level 0,19 persen.
Secara tahunan, inflasi Lampung tercatat sebesar 1,16 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen (yoy).
Inflasi Maret terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain daging ayam ras (0,05 persen), bensin (0,04 persen), telur ayam ras (0,03 persen), dan beras (0,03 persen).
Kenaikan harga pangan tersebut dipicu meningkatnya permintaan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026.
Sementara itu, kenaikan harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh PT Pertamina pada 1 Maret 2026, seiring dinamika harga minyak global.
Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Cabai merah dan tomat masing-masing memberikan andil deflasi sebesar -0,09 persen dan -0,02 persen (mtm), seiring meningkatnya pasokan dari sentra produksi di Pesawaran dan Lampung Tengah.
Selain itu, penurunan harga emas dunia turut menekan harga emas perhiasan dengan andil -0,02 persen.
Ke depan, Bank Indonesia (BI) melalui Kantor Perwakilan (KPw) Lampung memprakirakan inflasi tetap terjaga dalam sasaran 2,5±1 persen (yoy) hingga akhir 2026. Meski demikian, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai.
Dari sisi inflasi inti, risiko berasal dari peningkatan permintaan akibat kenaikan UMP 2025 sebesar 5,35 persen yang direalisasikan bertahap sepanjang 2026, serta potensi kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Sementara itu, pada komponen volatile food, risiko dipicu oleh rendahnya realisasi tanam akibat curah hujan tinggi pada Maret 2026 yang berpotensi menekan hasil panen. Selain itu, berdasarkan analisis BMKG, curah hujan diprakirakan rendah pada April–September, serta adanya potensi El Nino lemah pada semester II yang dapat mengganggu produksi pangan dan hortikultura.
Dari sisi administered prices, risiko inflasi berasal dari potensi kenaikan harga BBM akibat fluktuasi harga minyak dunia, serta dampak lanjutan kenaikan tarif Tol Lampung ruas Bakauheni–Terbanggi Besar terhadap biaya transportasi dan harga barang.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah konkret yang dilakukan antara lain operasi pasar beras, penguatan kerja sama antar daerah, perbaikan distribusi pangan, hingga optimalisasi komunikasi publik guna menjaga ekspektasi inflasi di tengah ketidakpastian global.(*)
PWI Tuba Gelar Rapat Pembentukan Panitia Konfercab Tahun 2026
Hasil Musda ke-XI, M. Aris Pratama Hanan Resmi Nahkodai DPD Golkar Tuba
Sekdaprov Marindo Kukuhkan Pengurus KORPRI Way Kanan
