Lampung
Tutup Gebyar Vaksinasi, Riana: PMI Akan Terus Berbuat Untuk Masyarakat
Alteripost.co, Bandarlampung-
Setelah digelar selama 4 hari berturut – turut, kegiatan vaksinasi yang dimulai sejak tanggal 6 Oktober 2021 hingga tanggal 9 Oktober 2021 di Graha Wangsa, secara resmi ditutup pada Sabtu, (09/10/2021).
Vaksinasi Covid-19 dosis pertama yang digelar oleh PMI Provinsi Lampung bertempat di Gedung Graha Wangsa tersebut secara resmi ditutup oleh Ketua PMI Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal.
Sebelum menutup kegiatan, Ketua PMI Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, yang didampingi Wakil Ketua PMI Lampung Rudi Syawal, Sekretaris PMI, Fitrianita Damhuri. S.STP, M.Si dan jajaran pengurus PMI Provinsi Lampung berkesempatan meninjau pelaksanaan vaksinasi pada hari terakhir pelaksanaan “Gebyar Vaksinasi Covid-19” sebanyak 10.000 dosis Vaksin.
Dalam peninjauannya, Riana Sari tampak berdialog dengan beberapa petugas kesehatan dan masyarakat yang sejak pagi telah mendaftarkan diri untuk divaksin.
Hingga hari ketiga pelaksanaan vaksinasi digelar, tercatat jumlah warga masyarakat yang telah divaksin oleh PMI provinsi Lampung pada tanggal 6 Oktober 2021 dari 689 orang pendaftar, sebanyak 642 orang telah divaksin, tanggal 7 Oktober 2021 dari 1.187 orang pendaftar, sebanyak 970 orang telah divaksin, tanggal 8 Oktober 2021 dari 1.198 orang pendaftar, sebanyak 1.145 orang telah divaksin, sehingga total jumlah masyarakat yang telah divaksin pada “Gebyar Vaksinasi Covid-19” hingga tanggal 8 Oktober 2021 sebanyak 2.754 orang, serta kegiatan ini masih berlangsung sampa pukul tiga sore.
“Kita mengadakan kegiatan Gebyar Vaksinasi Covid-19 dengan ketersediaan 10.000 dosis, dan sasarannya adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan ekonomi, ini adalah bentuk komitmen kita untuk terus berbuat bagi masyarakat,” ucap Riana Sari.
Riana Sari turut menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya dan dukungan dalam pelaksanaan Gebyar Vaksin Covid-19 yang didukung relawan PMI, Disdukcapil, KKP Panjang, RS. Bandar Negara Husada, Artha Graha Peduli, PT. Asia Makmur dan BPBD provinsi Lampung yang menyasar warga masyarakat provinsi Lampung.
Sementara itu, dalam rangka mendukung kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), PMI provinsi memberikan bantuan Thermostanding sebanyak 35 buah kepada Sekolah – sekolah di Provinsi Lampung yang diterima secara simbolis oleh perwakilan SMK 6 Bandar Lampung, SMAN 4 Bandar Lampung, SLB Negeri PKK, SLB Negeri Sidoluyo, dan SLB Negeri Metro.
Riana Sari berharap, dengan adanya kegiatan vaksinasi Covid-19 yang digelar PMI ini, masyarakat dapat memanfaatkan sebaik – baiknya, moment ini dan melanjutkan pada tahapan vaksinasi dosis kedua yang akan digelar pada tanggal 3 November 2021 hingga tanggal 6 November 2021 mendatang. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
