Connect with us

DPRD

Sosialisasi PIP dan WK, Kostiana Ingatkan Masyarakat Dalam Menjaga Persatuan

Published

on

Foto: anggota DPRD Lampung Kostiana saat melangsungkan kegiatan Sosialisasi PIP dan WK (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Nilai-nilai dalam Pancasila saat ini mulai terkikis oleh pesatnya kemajuan jaman dan teknologi. Padahal, dalam menjaga keutuhan bangsa, segenap masyarakat Indonesia khususnya para pemuda-pemudi wajib hukumnya memiliki rasa kecintaan terhadap Negeri. Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Provinsi Lampung Kostiana.

Ia menambahkan bahwa, menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab bersama.

“Sudah menjadi tanggung jawab kita dalam menjaga keutuhan bangsa, salah satunya dengan cara mensosialisasikan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat khususnya generasi muda, agar kita lebih paham dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan empat pilar kebangsaan,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung ini.

Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung ini juga berharap, agar sosialisasi ini bisa sampai ke sanak saudara, kerabat, lingkungan maupun warga sekitar agar ke depan bangsa Indonesia bisa melahirkan penerus bangsa yang menjaga kedaulatan NKRI.

“Kita berharap dengan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman dan menjadikan tauladan dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.

Di sisi lain, Mayor Kav Perri Pujarama Koramil 410-01/Panjang yang menjadi narasumber di kegiatan tersebut menambahkan dengan sosialisasi ini dapat mencetak jiwa yang melindungi NKRI.

“Dengan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk menjiwai, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila sebagai tiang negara,” tutupnya.

Menurut dia, sudah kewajiban bagi segenap bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan negara. “Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Perbedaan itu biasa, tapi bagaimana kita menjaga perbedaan tersebut dalam suatu kesatuan yang utuh, bukan menimbulkan perpecahan,” ucapnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading