DPRD
Dewan Isyaratkan Pembangunan Kota Baru Bakal Dilanjutkan
Alteripost.co, Bandarlampung-
Komisi IV DPRD provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya (PKPCK) provinsi Lampung.
Sekertaris Komisi IV DPRD Lampung Kostiana mengatakan, pihaknya mengundang Dinas PKPCK Lampung untuk membahas tentang program-program dari Dinas PKPCK untuk tahun 2022 mendatang.
“Kami adakan dulu pra pembahasan koordinasi bersama Dinas terkait untuk membahasa tentang evaluasi dan koordinasi terkait APBD tahun anggaran 2022,” ujarnya ,Senin (11/10/2021).
Srikandi PDI Perjuangan ini mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh Dinas PKCK yang langsung nyata menyentuh masyarakat.
“Dengan semua program yang mereka lakukan seperti program jalan lingkungan, dan program yang baru mereka layangkan H2M (Hunian Hijau Masyarakat),” tambahnya.
Program yang mereka bentuk di setiap perkecamatan yang akan menyentuh di Kabupaten/Kota provinsi Lampung.
“Program itu seperti rembug desa karna langsung menyasar pada masyarakat sekitar, jadi di setiap programnya mereka langsung berkoordinasi dari Kaling, Lurah, Camat dan seterusnya,” paparnya.
Bendahara DPD PDI-Perjuangan Lampung tersebut juga mengisyaratkan bahwa pembangunan kota baru bakal dilanjutkan.
“Kita mendukung pembangunan kota baru untuk dilanjutkan. Jangan sampai bangunan yang sudah dibangun terlantar, jadi kita minta pihak eksekutif memanfaatkan aset yang sudah ada,” pungkasnya. (*)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

