Connect with us

DPRD

Kinerja Pemprov Lampung Kembali Menuai Apresiasi

Published

on

Foto: Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat melakukan penandatanganan MoU transportasi laut bersama Pemprov Bangka (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung  di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal beserta jajarannya kembali menuai apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Wakil Ketua II DPRD Lampung Ririn Kuswantari, Jumat (15/10/2021).

Apresiasi itu bukan tak mendasar, target Pemprov dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua untuk masuk 10 besar tercapai. Lanjut Ririn, capaian ini tentunya adalah komitmen Gubernur Arinal di masa kepemimpinannya untuk membuat Olahraga Lampung Berjaya di ajang kompetisi-kompetisi bergengsi.

“Target masuk 10 besar dalam perhelatan PON tercapai, tentunya kita bangga dan mengapresiasi pencapaian ini. Harapannya ini jadi pelecut semangat bagi para atlet dan stakeholder terkait, agar Olahraga Lampung dapat terus berprestasi di ajang kompetisi-kompetisi bergengsi lainnya,” ucap Ririn.

Srikandi Partai Golkar Lampung tersebut juga menyebut, Gubernur Arinal juga dinilai sukses mewujudkan misi good governance dengan mendapatkan penghargaan capaian implementasi kinerja Pemprov dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Pemprov Lampung yang mendapatkan penghargaan implementasi good governance dari BKN. Dengan capaian ini menandakan bahwa tata kelola pemerintahan yang dilakukan Gubernur Arinal sudah baik,” pungkasnya.

Selain itu, baru-baru ini Lampung juga sukses mewujudkan misi pembangunan berkelanjutan dengan menandatangani MOU transportasi laut bersama Pemprov Bangka Belitung.

Yang teranyar dalam membuat bangga masyarakat Lampung, ujar Ririn, Gubernur Arinal mendapatkan penghargaan 9 Gubernur terbaik versi nawa cita dalam bidang pertanian.

“Saya sebagai Wakil Ketua II tentunya bangga dan mengapresiasi Pencapaian-pencapaian Pemprov Lampung, tentunya capaian positif yang didapatkan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk itu, kita di DPRD juga bakal mendukung penuh program-program Eksekutif dalam pembangunan berkelanjutan untuk menuju Lampung Berjaya,” paparnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading