Connect with us

DPRD

Kinerja Pemprov Lampung Kembali Menuai Apresiasi

Published

on

Foto: Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat melakukan penandatanganan MoU transportasi laut bersama Pemprov Bangka (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung  di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal beserta jajarannya kembali menuai apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Wakil Ketua II DPRD Lampung Ririn Kuswantari, Jumat (15/10/2021).

Apresiasi itu bukan tak mendasar, target Pemprov dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua untuk masuk 10 besar tercapai. Lanjut Ririn, capaian ini tentunya adalah komitmen Gubernur Arinal di masa kepemimpinannya untuk membuat Olahraga Lampung Berjaya di ajang kompetisi-kompetisi bergengsi.

“Target masuk 10 besar dalam perhelatan PON tercapai, tentunya kita bangga dan mengapresiasi pencapaian ini. Harapannya ini jadi pelecut semangat bagi para atlet dan stakeholder terkait, agar Olahraga Lampung dapat terus berprestasi di ajang kompetisi-kompetisi bergengsi lainnya,” ucap Ririn.

Srikandi Partai Golkar Lampung tersebut juga menyebut, Gubernur Arinal juga dinilai sukses mewujudkan misi good governance dengan mendapatkan penghargaan capaian implementasi kinerja Pemprov dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Pemprov Lampung yang mendapatkan penghargaan implementasi good governance dari BKN. Dengan capaian ini menandakan bahwa tata kelola pemerintahan yang dilakukan Gubernur Arinal sudah baik,” pungkasnya.

Selain itu, baru-baru ini Lampung juga sukses mewujudkan misi pembangunan berkelanjutan dengan menandatangani MOU transportasi laut bersama Pemprov Bangka Belitung.

Yang teranyar dalam membuat bangga masyarakat Lampung, ujar Ririn, Gubernur Arinal mendapatkan penghargaan 9 Gubernur terbaik versi nawa cita dalam bidang pertanian.

“Saya sebagai Wakil Ketua II tentunya bangga dan mengapresiasi Pencapaian-pencapaian Pemprov Lampung, tentunya capaian positif yang didapatkan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk itu, kita di DPRD juga bakal mendukung penuh program-program Eksekutif dalam pembangunan berkelanjutan untuk menuju Lampung Berjaya,” paparnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading