DPRD
Pesan Kostiana, Masyarakat Mesti Vaksin dan Tetap Disiplin Prokes
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sebagai upaya menanggulangi Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus gencar mempercepat pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Tindakan tersebut untuk mempercepat terciptanya herd immunity (kekebalan kelompok) bagi seluruh elemen masyarakat Lampung.
Hal tersebut diutarakan anggota DPRD Provinsi Lampung Kostiana saat menggelar sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian corona virus diasease 2019, di Pasir Gintung, Tanjungkarang Pusat (17/10/2021).
Kegiatan yang rutin dilakukan tersebut bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi covid-19.
“Status seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Lampung sudah masuk di zona kuning, kita optimis Lampung segera masuk zona hijau asalkan masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” tutur Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung ini.
Selain pemerintahan, Anggota DPRD Provinsi Lampung fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa dalam upaya menanggulangi pandemik covid-19, banyak pihak juga yang ikut berkontribusi dalam mempercepat vaksinasi untuk masyarakat Bandarlampung khususnya dan Lampung pada umumnya.
“Tidak hanya Dinas Kesehatan tapi banyak pihak seperti organisasi, lintas partai dan lainnya juga melakukan percepatan vaksinasi untuk dapat menciptakan heart community,” tambahnya.
Bendahara PDI Perjuangan ini juga berharap kepada masyarakat untuk tak abai dan selalu tertib, serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan meski pandemi sudah melandai.
“Masyarakat harus tetap disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, meskipun sudah melakukan vaksin, dan masker tidak boleh lupa untuk digunakan selalu,” ingatnya. (*)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

