Connect with us

DPRD

Pemprov Berikan Bonus Kepada Altet Berprestasi, Mirza: Tetap Jaga Konsistensi Dalam Mengharumkan Nama Lampung

Published

on

Foto: Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Rahmat Mirzani Djausal (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Tim Sofbol Putra Lampung yang meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2021 Papua mendapat bonus sebesar Rp1.125.000.000.

Bonus tersebut secara simbolis diserahkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, pada acara penyerahan penghargaan kepada atlet peraih medali pada PON 2021 di Mahan Agung, Rabu (20/10/2021) malam.

Bonus sebesar Rp1,125 miliar tersebut diterima Tim Sofbol Putra Lampung sebagai peraih medali emas beregu. Sedangkan peraih perak beregu mendapat bonus Rp480 juta.

Sementara, untuk peraih medali emas perorangan mendapat bonus Rp250 juta dan peraih emas berpasangan mendapat bonus Rp375 juta.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya mengatakan, bonus yang diberikan kepada para atlet peraih medali di PON Papua 2021 tersebut adalah sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, karena telah mengharumkan nama daerah.

Terpisah, Ketua Umum Pengprov Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia (Perbasasi) Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai, bonus dengan nilai Rp1,125 miliar ini adalah sejarah untuk pertama kalinya bonus sebesar itu diberikan kepada atlet Lampung peraih medali emas di PON.

“Ini saya rasa adalah sejarah dan baru pertama kalinya bonus untuk atlet Lampung peraih medali emas PON mencapai Rp1 miliar lebih,” kata Rahmat Mirzani Djausal, saat dihubungi tadi malam.

Menurut Mirza sapaan akrabnya, bonus dengan nilai yang fantastis itu dapat menjadi penyemangat bagi atlet dan memicu perkembangan olahraga, khususnya di Provinsi Lampung.

“Jadi bukan sekadar dilihat dari nilai bonusnya saja yang fantastis, tapi dampaknya ini akan memicu perkembangan olahraga di Lampung dan sekaligus menjadi motivasi besar bagi para atlet untuk berprestasi,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung tersebut.

“Saya rasa kita patut mengapresiasi Pemprov Lampung dan KONI Lampung atas penghargaan dan perhatiannya yang luar biasa kepada para atlet Lampung yang telah bekerja keras dan berjuang mengharumkam nama daerah di PON Papua 2021. Saya juga berpesan kepada para atlet untuk terus menjaga konsistensi dalam mengharumkan nama Lampung di kompetisi-kompetisi bergengsi lainnya,” pungkas Mirza.

Untuk diketahui, pada PON XX/2021 Papua, Kontingen Lampung finis di peringkat 10 dengan meraih 14 emas, 10 perak, dan 12 perunggu. Di sisi lain, Tim Sofbol Putra Lampung menjadi penyumbang medali emas pertama bagi Lampung di pentas olahraga terakbar di Tanah Air tersebut. (Rls/Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading