Hukum dan Kriminal
Soal Terduga Terorisme di Lampung, Begini Penjelasan Prof Mukri
Alteripost.co, Bandarlampung-
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Prof Moh Mukri mengimbau pemerintah lebih tegas dan mendukung sepenuhnya penangkapan terduga teroris. Pasalnya, banyak kalangan khawarij, islam garis keras yang sangat tekstual dalam memahami agama.
Kelompok wahabi salafi ini yang sering jadi pemicu lahirnya gerakan-gerakan terorisme.
“Awalnya sekadar menyalahkan amaliah orang lain, lalu menganggap bidah, sesat, dan kemudian berani mengkafirkan liyan,” ucap Prof Mukri pada Sabtu, (6/11/2021).
Seiring penangkapan beberapa orang di Lampung oleh Densus 88 Mabes Polri, semua disebut terkait dengan kelompok pengajian salafi wahabi. “Pemahaman yang salah, jangankan sekarang, periode zaman nabi Muhammad SAW saja, ada orang khawarij yang berani menyatakan pada Rosulullah SAW agar berbuat adil terkait pembagian ghanimah,” jelas dia.
Mereka, lanjut Rektor UIN Raden Intan Lampung itu, banyak memahami agama secara keliru. Bukan mempermudah dan memberi kabar gembira, justru menyulitkan dan membuat ummat banyak yang lari dari agamanya.
“Lahuma sirro walatuasir, wabasira walatunasira, mudahkanlah setiap urusan dan janganlah mempersulit, dan berilah kabar gembira,” kata Mukri mengutip hadist Nabi Muhammad SAW.
Penangkapan sejumlah terduga teroris, jelas dia, terhubung dengan orang-orang yang berpaham di luar NU dan Muhammadiyah.
“Mereka banyak yang meninggalkan asbabul nujul ayat, jadi memahami agama sangat tekstual,” paparnya.
MUI Lampung sendiri, menurut dia, bakal lebih intensif membentengi pelajaran agama islam yang diajarkan pada anak-anak. Akan tetapi, negara juga harus hadir. Jangan sampai hanya menjadikan MUI Lampung sebagai pemadam kebakaran saja.
“Begitu juga dengan para orang tua, harus lebih selektif mencarikan guru agama, jangan sembarangan,” tambahnya.
Bukan hanya menyasar kelompok pengajian salafi, sejumlah terduga terorisme juga mulai masuk ke dalam pondok pesantren. Hal itu terkuak setelah aparat anti-teror Densus 88 Polri menangkap beberapa pengajar di Ponpes Al Muhsin, Kota Metro.
Pondok Al Muhsin, merupakan jejaring dengan Ponpes Ngruki, Solo yang sudah dianggap jadi markas JI dan MMI. Begitu juga di Kabupaten Pesawaran, ada Ponpes Nurul Iman, selain itu disebut juga Ponpes Ulul Albab dan Babul Hikmah.( rls)
Hukum dan Kriminal
Dua Kasus Besar Diungkap Polda Lampung, 22 Ton Beras Diduga Impor Ilegal Disita
Alteripost Bandar Lampung – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengungkap 15 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sepanjang Oktober hingga November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 20 orang sebagai tersangka dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp2,06 miliar.
Selain itu, Polda Lampung juga mengungkap dugaan tindak pidana perlindungan konsumen, perdagangan, dan karantina terkait pengangkutan 22 ton beras yang diduga berasal dari impor tanpa dilengkapi dokumen resmi.
Kedua pengungkapan kasus tersebut disampaikan Wakapolda Lampung dalam konferensi pers di depan Gedung Serba Guna (GSG) Polda Lampung, Kamis (5/11/2026).
Dalam keterangannya, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sumarto, M.Si. menegaskan, bahwa Polda Lampung berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, tegas, transparan, dan berkeadilan demi menjaga stabilitas keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat.
“Penegakan hukum dilakukan untuk memastikan setiap tindak pidana ditangani secara optimal serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.
15 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi
Wakapolda menjelaskan, dari 15 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berhasil diungkap, polisi mengamankan 20 tersangka.
Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas turut menyita barang bukti berupa 27.740 liter solar bersubsidi, 1.153 liter Pertalite, serta 19 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari truk, mobil dengan tangki modifikasi, dan kendaraan roda empat lainnya.
Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga menggunakan sejumlah modus operandi, di antaranya memanfaatkan kendaraan dengan tangki modifikasi, menggunakan barcode ganda untuk melakukan pengisian BBM secara berulang, serta menimbun BBM bersubsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat karena BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Amankan 22 Ton Beras Diduga Impor Ilegal
Selain kasus BBM subsidi, Ditreskrimsus Polda Lampung juga mengungkap dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, perdagangan, serta karantina hewan, ikan, dan tumbuhan terkait pengangkutan beras yang diduga berasal dari impor tanpa dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
Pengungkapan kasus ini bermula pada Minggu (18/10/2026) sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu, personel Unit 1 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Lampung menerima informasi mengenai dugaan pengangkutan beras impor yang tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan pemerintah pusat serta tidak dilengkapi sertifikat dari negara asal.
Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 00.30 WIB berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial TNI di Rest Area KM 20, Terbanggi Besar, Lampung Selatan.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 440 karung beras dengan berat keseluruhan sekitar 22.000 kilogram atau 22 ton yang diangkut menggunakan satu unit truk merek Hino berwarna hijau dengan nomor polisi BA 9808 KU.
Beras tersebut dikemas dalam karung putih tanpa merek maupun label, yang hanya mencantumkan kode IR42.
Saat dilakukan pemeriksaan, pengemudi tidak dapat menunjukkan dokumen yang membuktikan keabsahan barang yang diangkut tersebut.
Berdasarkan keterangan awal pengemudi, beras itu berasal dari kegiatan bongkar muat kapal di sebuah pelabuhan yang berlokasi di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
Selanjutnya, beras tersebut rencananya akan dibawa menuju Jalan Lingkar Tanjung Pura, Desa Wargasari, Kecamatan Karawang Timur.
Penyidikan Masih Berlanjut
Wakapolda menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara dugaan pengangkutan beras tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat serta mengumpulkan alat bukti lainnya.
Penyidik juga akan melaksanakan gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyidikan dan menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk penetapan tersangka apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum, penyidik akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti untuk proses penuntutan lebih lanjut.
Polda Lampung menegaskan bahwa penanganan kedua perkara tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban distribusi barang, serta memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran.
Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan hukum diimbau segera melaporkannya kepada kepolisian melalui layanan Call Center 110 atau hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-7611-992.
Melalui komitmen Polisi Bersama Masyarakat, Polda Lampung menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat maupun negara. (Indra)

