Ekonomi dan Bisnis
Fokus PEN, Gubernur Dukung Perbankan Dalam Pendanaan Untuk Sektor Pertanian dan UMKM
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Rapat Pembahasan Dukungan Perbankan Terhadap Sektor Pertanian dan UMKM di Provinsi Lampung bersama Perwakilan Bank Himbara, di Ruang Rapat Kanwil BRI Bandar Lampung, Selasa (9/11/2021).
Rapat ini juga digelar dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya di Provinsi Lampung mengingat sektor pertanian dan UMKM Lampung yang sangat potensial.
Hadir dalam rapat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Pimpinan Wilayah BRI Bandar Lampung, Perwakilan Bank Himbara di Provinsi Lampung, Kadis Peternakan, Kadis Kelautan & Perikanan, Kadis Koperasi & UKM, Karo Perekonomian.
Sektor Pertanian merupakan sektor unggulan Provinsi Lampung. Atas usaha serta kerja keras Gubernur Arinal dan para petani, Provinsi Lampung memperoleh Penghargaan Abdi Bakti Tani 2021 dari pusat atas prestasinya sebagai Provinsi terbaik dalam peningkatan produksi padi.
Guna membangun ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan menyejahterakan para petani, Gubernur Arinal meluncurkan program Kartu Petani Berjaya (KPB) untuk memberikan jaminan bagi para petani mendapatkan bibit, pupuk, pasar, serta permodalan.
Untuk mendukung program tersebut, Gubernur Arinal mendorong pihak perbankan membantu para petani terkait permodalan melalui realisasi penyaluran KUR yang terintegrasi dengan KPB.
“Jangan ada lagi kata takut tidak pulang. Rakyat butuh pertolongan, Negara hadir dan mempercayakan pada BUMN. Saya yang tanggungjawab sepanjang dia menggunakan KPB,” ujar Gubernur Arinal.
Meskipun diketahui tingkat pengembalian KUR Lampung hampir mendekati 100 persen. Gubernur tetap mendorong pihak perbankan agar tetap waspada dan melakukan kajian yang menyeluruh dalam penyaluran KUR agar di kemudian hari program KPB terus berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh para petani.
Selain itu, Arinal juga berkomitmen mendorong pelaku industri kerajinan berskala kecil dan menengah (UMKM/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk terus berkreativitas. Menurutnya, pelaku ekonomi turut berkontribusi bagi perekonomian Lampung maupun nasional.
Senada dengan Gubernur, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menyatakan bahwa dengan tingkat pengembalian KUR Lampung yang mencapai hampir 100 persen, tidak ada alasan bagi perbankan untuk tidak mendukung program Gubernur ini.
Menurut data dari biro perekonomian, saat ini Lampung memiliki UMKM sebanyak 199.661. Dengan potensi UMKM Lampung yang besar tersebut, Gubernur mendorong perbankan untuk membantu UMKM melalui pembinaan dan permodalan melalui KUR.
Selain itu, Gubernur juga berkomitmen untuk membangun UMKM Lampung dengan merencanakan pendirian UMKM Center yang berlokasi di wilayah Wayhalim atau Itera.
Dalam mendukung rencana pembangunan UMKM Center oleh Gubernur tersebut, Pimpinan Wilayah BRI Bandar Lampung Hari Purnomo menyatakan telah menyiapkan dana sebesar 1 Milyar. (rls)
Alteripost Metro – Untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Derah (TPAKD) menyelenggarakan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir Kota Metro, pada Kamis, 10 Oktober 2024.
Deputi Direktur Pengawasan LJK 2 OJK Provinsi Lampung, Indah Puspitasri yang mewakili Kepala OJK Provinsi Lampung mengatakan, Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) ini merupakan program berbasis inklusi keuangan berkolaborasi dengan pelaku usaha jasa keuangan syariah dalam rangka penyediaan akses keuangan syariah baik itu berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana dilingkungan Pesantren untuk memfasilitasi kebutuhan finansial stakeholders didalamnya yakni Santri/Pelajar, Asatidz/Guru, Pesantren dan UMKM. Dengan adanya program EPIKS dapat menguatkan peran pondok pesantren sebagai pendidik, pendakwah dan penggerak ekonomi, ini adalah bentuk perjuangan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri secara finansial di lingkungan pondok pesantren, ujarnya.
Staf Ahli Gubernur Provinsi Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ganjar Jationo, mengapresiasi inisiasi OJK dalm mendukung inklusi keuangan syariah dilingkungan pondok pesantren. Selain itu implementasi program Bank Sampah dan Kartu Santri kepada para santri di lingkungan Pondok Pesantren At-Tanwir Kota Metro sebagai bentuk kegiatan yang mendukung Program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS).
Melalui implementasi Program Bank Sampah di Pesantren agar dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari sampah yang dikelola. Untuk penerapan Kartu Santri, dapat mempermudah para santri dalam melakukan berbagai transaksi atau akses terhadap layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah, Melalui pencanangan Program Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), Saya mengajak semua pihak baik Pengurus Pondok Pesantren, Pemerintah Daerah, maupun Lembaga Jasa Keuangan Syariah dapat bersinergi agar bersama-sama mendukung dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya.
Mari kita jadikan pesantren bukan hanya sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, katanya.
Ahmad Sujino Pimpinan Pondok Pesantren At-Tanwir, berharap EPIKS dapat menguatkan peran pondok pesantren sebagai pendidik, pendakwah dan penggerak ekonomi. Menurutnya, ini adalah bentuk perjuangan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri secara finansial di lingkungan pondok pesantren.(*)
Pj Gubernur Lampung Hadiri Rakornas Pemantapan Implementasi dan Keberlanjutan Learning Management System Pamong Desa
Sekdaprov Lampung Pimpin Rakor Sekda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
Ungkap 149.400 Ekor BBL, Polda Lampung Selamatkan Kerugian Negara Rp37,3 M
