DPRD
Pesan Aan, Masyarakat Mesti Bentengi Diri dari Paham-paham Radikal
Alteripost.co, Lampung Selatan-
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Sahlan Syukur menggelar agenda Sosialisasi Pembinaan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP dan WK), Sabtu (27/11/2021).
Agenda tersebut digelar di Desa Sukadamai Kecamatan Natar yang dihadiri kalangan pemuda, tokoh masyarakat dan dua narasumber Ahmad Yani, ST, M.Si dari Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Dra Nur Prima Qurbani M.Si dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Acara berlangsung dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes).
Dalam sambutannya, Aan mengatakan bahwa Ideologi Pancasila merupakan kumpulan dasar nilai-nilai, norma-norma sebagai acuan dalam tujuan hidup bangsa Indonesia.
“Negara ini penuh ragam suku, ras dan agama. Keragaman ini harus dijaga dan sudah menjadi kebanggaan Indonesia,” kata Sekertaris Komisi II DPRD Lampung tersebut.
Aan menegaskan bahwa dengan adanya Sosialisasi Pembinaan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, merupakan upaya pemerintah dalam menangkal gerakan radikal yang marak terjadi di kalangan masyarakat terkhusus di lampung.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan tersebut berujar, masyarakat Indonesia wajib untuk bersama-sama menajaga keutuhan NKRI, menjaga semangat juang para pahlawan terdahulu.
“kita sebagai penikmat hasil perjuangan tinggal melakukan bagaimana mengimplementasikan idiologi pancasila dikehidupan sehari-hari,” ujarnya. (Rls/Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Kenyataan begitu pahit bagi keluarga dan siswi berinisial (S) berusia sekitar 11 tahun yang menjadi korban asusila oknum gurunya sendiri.
Dugaan tindakan asusila ini dilakukan FZ, pelaku merupakan guru yang mengajar Bahasa Arab di sekolah SD Islam terpadu di Bandarlampung.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, FZ berstatus suami dari seorang selebgram dan MUA di Bandar Lampung.
Kasus oknum guru FZ, membuat Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung Lesty Putri Utami geram. Ia meminta pihak Kepolisian meninjau kembali Penagguhan penahanan yang diberikan kepada pelaku.
“Saya sangat miris campur geram (kesal), kenapa pelaku mendapatkan penaguhan penahanan? Seharusnya penyidik Polresta Bandarlampung melalui Unit PPA menahan pelaku,” tegas Lesty, Jumat (01/11/2024).
Lesty pun mengungkapkan, menurut UU nomor 12 tahun 2023 tentang tindak pidana kekerasan seksual, menjadi dasar yang sangat jelas, supaya terduga pelaku asusila guru terhadap muridnya diproses dengan tegas dan tanpa pandang bulu.
Kemudian, penyidik diminta untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi korban, dengan mengajukan ke LPSK. Dan Pemerintah dapat masuk dengan menggandeng Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat.
Lanjut Lesty, dalam kasus asusila yang dilakukan oknum guru FZ terhadap muridnya, seharusnya korban mendapatkan perlakuan yang baik dalam proses penegakkan hukum, apalagi korban ini merupakan murid SD yang masih berusia 11 tahun.
“Kepada Bapak Kapolresta Bandarlampung beserta jajarannya, saya minta peninjauan kembali soal penagguhan penahanan terhadap oknum guru FZ. Tolong dikaji kembali, karena dalam kasus ini yang sangat dirugikan adalah pihak korban. Apalagi korban ini statusnya masih di bawah umur,” pungkas Lesty.
Tak lama setelah masuk sel, tersangka mendapat penangguhan penahanan atas permintaan keluarganya, ucap Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol M Hendrik Apriliyanto.
Sebagai jaminan untuk pelaku, diserahkan uang Rp50 juta dan sertifikat hak milik (SHM) tanah atas nama SH yang merupakan kakak kandung tersangka.
Polisi menganggap FZ tidak menunjukkan tanda-tanda akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
FZ juga dinilai kooperatif dan bersedia hadir ketika dihubungi oleh pihak kepolisian. Ia pun menjalani wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis.
“Jaminan penangguhan penahanan akan didaftarkan ke panitera di pengadilan,” ujar Hendrik.
Seluruh barang bukti (BB) juga telah diamankan, sehingga tidak ada kekhawatiran akan hilang.
Polisi berencana segera menyerahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Sebelumnya, Kuasa Hukum keluarga korban Ridho Abdillah Husin menyatakan keberatannya atas tidak ditahannya terduga pelaku asusila FZ oleh Polresta Bandarlampung.
“FZ sebelumnya sudah ditahan di Polresta Bandar Lampung tapi kini dikeluarkan dari tahanan,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis 31 Oktober 2024. (*)
Pj. Gubernur Samsudin Terima Penghargaan Dosen Terbaik Dari UIA
Pj. Gubernur Lampung Hadiri Pembukaan Pendidikan Kepemimpinan NU
Menteri Hukum RI Lantik Pimti Pratama Kanwil Kemenkum Lampung
