Connect with us

Ekonomi dan Bisnis

OJK Lampung Jelaskan Kinerja Selama Triwulan III Tahun 2021

Published

on

Foto: OJK Lampung saat mengadakan kegiatan pemaparan kinerja selama triwulan III

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan pembekalan dan pemaparan kinerja Industri Jasa Keuangan Triwulan III-2021 kepada perwakilan insan media di Provinsi Lampung bertempat di Hotel Emersia.

Hal ini merupakan kelanjutan dari kegiatan visit/kunjungan ke 2 (dua) Desa Inklusi Keuangan yaitu Desa Titiwangi dan Desa Cintamulya di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 30 November 2021, yang diikuti oleh 84 (delapan puluh empat) perwakilan media yang ada di Provinsi Lampung.

Desa Inklusi Keuangan merupakan salah satu program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung yang bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi seluruh penduduk di desa maupun di wilayah sekitar desa tersebut sehingga dapat mendorong perekonomian desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan serta menurunkan tingkat kemiskinan. Melalui program Desa Inklusi Keuangan, ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat diharapkan dapat mendukung transaksi Keuangan yang lebih murah, mudah dan cepat, pengembangan sector usaha unggulan desa dan peningkatan perekonomian desa.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, turut hadir dari Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung bersama dengan Investor pasar modal dan Bank Lampung KC Kalianda bersama dengan perwakilan Laku Pandai dan debitur UMKM PT BPD Lampung. Selain mendapatkan gambaran mengenai kondisi kedua desa, potensi dan keuggulan desa, juga dilakukan kunjungan ke Galeri Investasi, Bumdes dan Lokasi Usaha Debitur UMKM antara lain industri pembuatan keripik pisang, pembuatan Sale Pisang, masker bengkuang dan minuman/herbal berbahan baku daun kelor yang berada di 2 (dua) Desa Inklusi Keuangan tersebut.

Selain melakukan visit/kunjungan ke desa inklusi keuangan, OJK juga menyelenggarakan kegiatan lomba penulisan dan peliputan berita yang diikuti oleh 63 (enam puluh tiga) perwakilan media cetak/online dan lomba peliputan berita yang diikuti oleh 8 (delapan) perwakilan media elektronik (Televisi, radio dan youtube).

Sementara kegiatan pembekalan diisi oleh 2 (dua) narasumber yang berasal dari Direktorat Pengaturan, Perizinan, Dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) yaitu Sdri. Rati Connie Foda yang akan menyampaikan materi mengenai Perkembangan Fintech Peer to Peer Lending. “Dengan materi ini diharapkan Media dapat lebih mengenal apa itu Fintech Lending/Peer to Peer Lending/Pinjaman Daring/Pinjaman Online, yang merupakan layanan pinjam meminjam uang atau pendanaan secara langsung antara Kreditur/Lender (Pemberi Pinjaman) dan Debitur/Borrower (Penerima Pinjaman) berbasis teknologi Informasi” jelas Bambang.

Lebih lanjut Bambang menyampaikan, media juga perlu diberikan pembekalan mengenai “Teknik meliput dan menulis berita keuangan serta isu ekonomi tahun 2022, sehingga OJK Provinsi Lampung menghadirkan narasumber dari Jakarta yaitu Karnoto Mohamad selaku Wakil Pemimpin Redaksi Infobank, yang menyampaikan materi mengenai teknik menulis berita, meliput peristiwa, wawancara, komunikasi, data dan riset, juga kemampuan untuk menjadi seorang jurnalis yaitu berkomunikasi dengan baik, berpendidikan dan pengetahuan, memiliki rasa ingin tahu, senang menulis, senang membaca, bisa beradaptasi dengan lingkungan dan suasana baru, memiliki manajemen waktu dan stamina yang baik.

Memasuki triwulan 4 – 2021 saat ini, tentunya pencapaian dan perkembangan industri jasa Keuangan khususnya di Provinsi Lampung pada periode triwulan 3 – 2021 patut diapresiasi dan menjadi perhatian, karena ditengah situasi pandemic Covid-19 yang saat ini cenderung melandai, industri jasa Keuangan tetap menjaga kinerjanya untuk menjadi lebih baik.

Kinerja Perbankan

Industri Jasa Keuangan khususnya di Provinsi Lampung, pada triwulan 3 – 2021 menunjukkan perkembangan yang baik. Bambang Hermanto selaku Kepala OJK Provinsi Lampung menyampaikan bahwa Aset perbankan pada triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 7,43 persen (Rp7,771 miliar) dari sebesar Rp96.792 Miliar menjadi sebesar Rp104.563 Miliar jika dibandingkan dengan triwulan III-2020 (yoy). Hal ini sejalan dengan penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 5,28 persen (Rp3.751 Miliar) dari sebesar Rp67.269 Miliar menjadi sebesar Rp71.020 Miliar (yoy) dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang tumbuh sebesar 6,31 persen atau Rp3.649 Miliar (y0y). Hal ini tentunya memberikan dampak positif terhadap perekonomian Provinsi Lampung”, ujar Bambang.

OJK juga terus mencermati pergerakan rasio NPL Perbankan yang per posisi September 2021. Pada triwulan 3 tahun 2021 kualitas kredit perbankan di Provinsi Lampung cukup terkendali ditengah faktor eksternal yang masih belum sepenuhnya membaik meskipun telah terjadi pertumbuhan ekonomi positif pada 2 triwulan terakhir. Rasio kredit bermasalah (NPL) masih dibawah threshold 5 persen dan mulai menunjukkan trend menurun dari periode triwulan sebelumnya, posisi Juni 2021 sebesar 4,98 persen menjadi sebesar 4,86 persen (menurun 0,12 persen). Hal ini terlihat dari penurunan nominal kredit bermasalah sebesar Rp37,806 Miliar yaitu dari sebesar Rp3,491 Triliun (Juni 2021) menjadi sebesar Rp3,454 Triliun posisi September 2021.

Tiga sektor ekonomi penyumbang kredit bermasalah terbesar, yaitu Sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebesar Rp1,64 triliun atau 47,52 persen dari total NPL, pedagang besar dan eceran sebesar Rp1,18 triliun (34,21 persen) dan Penerima kredit bukan lapangan usaha sebesar Rp342,89 Miliar (9,93 persen). Potensi

kenaikan NPL ini juga telah diingatkan oleh OJK selaku regulator di sector jasa keuangan dan telah jauh-jauh hari diantisipasi oleh perbankan dengan menjaga kecukupan pembentukan cadangan kerugian aktiva produktif serta lebih selektif dalam penyaluran kredit dan pelaksanaan restrukturisasi kredit.

Kinerja Industri Keuangan Non Bank

Untuk sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), kinerja Perusahaan Pembiayaan di Triwulan III-2021 secara year on year dalam melakukan penyaluran pembiayaan terkontraksi sebesar Rp278 Milyar atau 3,52 persen (yoy) menjadi sebesar Rp7.627 Milyar. Penurunan terbesar terjadi pada industri pengolahan yang turun sebesar Rp415M (55,73 persen yoy) diikuti aktivitas transportasi dan pergudangan yang turun sebesar

Rp112M (14,33 persen yoy). Penurunan tersebut disebabkan oleh pembatasan mobilitas yang terjadi pada triwulan III – 2021 dan perusahaan pembiayaan lebih selektif dalam penyaluran kredit. Untuk Modal Ventura, Aset Perusahaan Modal Ventura (PMV) di Lampung terkontraksi sebesar 8,54 persen atau sebesar Rp5,06M. Salah satu penyebab turunnya aset PMV ini akibat terbatasnya sumber pendanaan.

Untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM), posisi Agustus 2021, total aset LKM meningkat sebesar Rp2,31Milyar atau 8,34% (yoy), namun secara ytd menurun sebesar Rp1,83Milyar atau 5,74 persen disebabkan

adanya penarikan penyertaan modal untuk LKM yang berasal dari PNPM dan kebijakan LKM yang lebih berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman. Sementara dari sisi DPK, terdapat peningkatan sebesar Rp2,04

Milyar atau 30,14 persen (YoY) yaitu sebesar Rp6,77 Miliar posisi Agustus 2020 menjadi Rp8,82 Miliar pada posisi Agustus 2021. Sedangkan secara year to Date (YtD) juga meningkat sebesar Rp691 Juta yaitu sebesar Rp8,12 Miliat pada Desember 2020 menjadi Rp8,82 Miliar pada Agustus 2021.

Untuk dana pensiun, jumlah aset dana pensiun di Provinsi Lampung meningkat sebesar Rp10,17 Milyar atau 6,67 persen yoy. Sejalan dengan peningkatan aset, investasi dana pensiun di Provinsi Lampung juga mengalami peningkatan sebesar Rp9,80 Milyar atau naik 6,57 persen (yoy).

Peningkatan investasi Dana Pensiun di Lampung didorong oleh peningkatan kinerja pasar modal maupun pasar uang sebagai salah satu pilihan investasi aset dana pensiun.

Sementara di industri asuransi, data per bulan September 2021, kinerja asuransi baik asuransi jiwa maupun asuransi umum yang berbasis konvensional atau syariah, kecuali asuransi jiwa syariah, menunjukkan peningkatan jika dibandingkan posisi September 2020. Terdapat kenaikan pada indikator pendapatan premi/kontribusi sebesar 0,66 persen dan kenaikan pada indikator klaim/manfaat bruto sebesar 0,08 persen.

Kinerja Industri Fintech Peer to Peer Lending dan Pasar Modal

Untuk industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer to Peer Lending), Jumlah pelaku fintech P2P Lending menurun jika dibandingkan di awal tahun sebanyak 148 entitas menjadi sebanyak 104 entitas. Penurunan jumlah entitas disebabkan oleh tidak terpenuhinya

persyaratan dan ketentuan, pelanggaran prinsipil dan rekonstruksi persiapan untuk penguatan modal, infrastruktur IT, peningkatan performa credit scoring system serta perbaikan syarat-syarat administratif untuk perizinan.

Selanjutnya, pada sektor pasar modal, nilai transaksi efek di Provinsi Lampung selama tahun 2021 cenderung menurun namun nilainya lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020. Peningkatan nilai transaksi efek ini didorong oleh peningkatan jumlah investor dan peningkatan pemahaman masyarakat Lampung melalui kegiatan edukasi yang banyak dilaksanakan baik oleh regulator, industri, akademisi maupun influencer. Jumlah investor di Provinsi Lampung berdasarkan Single Investor Identification (SID) hingga posisi September 2021 adalah sejumlah 137.063 investor atau bertambah 70.404 investor dibandingkan posisi Desember 2020. Jumlah investor di Provinsi Lampung sebanyak 2,15 persen dari investor secara nasional yang mencapai 6.356.442 investor. (rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi dan Bisnis

OJK Bersama Komisi XI DPR RI Beri Penyuluhan Waspada Pinjol Ilegal

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama dengan Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Marwan Cik Assan, menyelenggarakan kegiatan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat di empat kecamatan/kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu: Kec. Terbanggi Besar, Kab Lampung Tengah pada 14 Juni 2024, dilaksanakan di aula kecamatan Terbanggi Besar pada pukul 13.00 wib s.d selesai yang dihadiri oleh perangkat desa, camat, perwakilan Koramil dan masyarakat sekitar.

Kec. Abung Barat, Kab. Lampung Utara pada 14 Juni 2024, dilaksanakan di aula kecamatan Abung Barat, pukul 15.30 WIB smd selesai, yang dihadiri oleh perangkat desa, camat, perwakilan Polsek, perwakilan Koramil dan masyarakat sekitar.

Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat pada 15 Juni 2024; dilaksanakan di aula Kecamatan Guntung Terang Pukul 09.00 WIB s.d selesai dihadiri oleh perangkat desa, camat, dan masyarakat sekitar.

Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji pada 15 Juni 2024 dilaksanakan di aula Kecamatan Tanjung Raya pukul 13.00 WIB s.d selesai dihadiri oleh perangkat desa, camat, dan masyarakat sekitar.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan materi mengenai tugas dan fungsi OJK, serta waspada Pinjaman Online Ilegal kepada masyarakat, mengingat saat ini penawaran pinjol ilegal sangat masif beredar di masyarakat. Dengan materi tersebut diharapkan masyarakat lebih memahami dan berhati-hati dalam menyikapi penawaran tersebut.  Selain itu juga diperkenalkan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

“Kegiatan ini merupakan jawaban atas permintaan dari masyarakat akan dibutuhkannya kehadiran pemerintah dalam upaya mencerdaskan masyarakat sebagaimana tujuan kemerdekaan yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945” kata Anggota DPR-RI Komisi XI, Marwan Cik Assan, Selasa (18/06/2024).

Dalam kegiatan edukasi tersebut, dihadiri secara langsung oleh Kepala Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan OJK (DSHK-OJK), Agustinus Hari Tangguh Wibowo dan 400 masyarakat dari berbagai elemen.

“Melalui kegiatan ini, kami mengharapkan agar masyarakat lebih aware/waspada terhadap segala bentuk tawaran yang disampaikan oleh oknum/pelaku pinjaman online ilegal. Selain itu, masyarakat diminta untuk melindungi diri dari kemungkinan-kemungkinan pencurian data pribadi melalui modus pinjaman online ilegal” Ungkap Kepala Departemen DSHK-OJK, Agustinus Hari Tangguh Wibowo dalam sambutannya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading