Ekonomi dan Bisnis
Pemprov Lampung Serahkan Eks Gedung dan Tanah Bukopin, Begini Reaksi Dirut Bank Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyerahkan eks gedung Bukopin untuk penyertaan modal kepada Bank Lampung.
Penyerahan dilakukan Assisten 3 Provinsi Lampung Minhairin, ke Direktur Utama (Dirut) Bank Lampung Presley Hutabarat, Rabu (8/12/2021).
“Alhamdulillah pertemuan hari ini yang beragendakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) imbreng atas eks gedung Bukopin dalam rangka penyertaan modal Provinsi Lampung Kepada Bank Lampung berjalan lancar, ” ujar Presley Hutabarat.
Pertemuan yang berlangsung di lantai 4 kantor pusat Bank Lampung, dihadiri juga Kepala Bagian Aset BPKAD Prov Lampung Meydiandra Eka Putra, serta Seluruh Kepala Divisi, Desk & UKK Bank Lampung.
Presley menjelaskan, nantinya gedung tersebut akan digunakan untuk pelayanan bagi pelanggan – pelanggan prioritas Bank Lampung.
Presley juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan yang diberikan terhadap Bank Lampung.
Bicara tentang pelanggan prioritas, kini Bank Lampung juga telah memiliki produk tabungan premium yaitu L-Save. Produk ini pastinya dikalungi dengan berbagai keunggulan, pertama untuk transaksi transfer antar bank dengan L-Save bisa hingga Rp100 juta dan untuk transfer intern sesama Bank Lampung bisa sampai Rp200 juta perhari. Untuk penarikan lewat ATM sampai 50 juta perhari.
Untuk membuka tabungan L-Save, rekening awal sebesar Rp1 juta. Dengan biaya Administrasi jika saldo dibawah Rp20 juta sebesar Rp10 ribu dan jika saldo diatas Rp20 juta maka bebas administrasi.
Tampilan ATM L-Save juga berbeda dengan produk tabungan Simpeda Bank Lampung. Karena sebagai tabungan premium pastinya fasilitas dan limit transaksi ATM L-Save juga berbeda. (Rls)
Ekonomi dan Bisnis
Inflasi Provinsi Lampung Terkendali Sepanjang Tahun 2024
Alteripost Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada bulan Desember 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,47% (mtm), lebih tinggi dibandingkan periode November 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,42% (mtm).
Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang tercatat inflasi sebesar 0,44% (mtm) dan dibandingkan dengan rata rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan Desember dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,37% (mtm). Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada bulan Desember 2024 mengalami inflasi 1,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 1,50% (yoy), dan sebanding dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57% (yoy).
Dilihat dari sumbernya, inflasi terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok makanan dan minuman. Komoditas utama penyumbang inflasi tertinggi adalah cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, cabai rawit dan terong dengan andil masing masing sebesar 0,12%; 0,08%; 0,05%; 0,05%; dan 0,04% (mtm).
Peningkatan harga cabai merah dan cabai rawit disebabkan oleh terbatasnya pasokan di musim hujan di tengah belum masuknya musim panen. Kenaikan harga telur ayam ras didorong oleh peningkatan permintaan dan harga pakan ternak. Lebih lanjut, harga terong juga tercatat meningkat seiring dengan tingginya intensitas hujan yang menyebabkan terbatasnya pasokan.
Adapun dampak cuaca tersebut sejalan dengan prakiraan BMKG bahwa mayoritas wilayah di Provinsi Lampung menghadapi intensitas hujan menengah-tinggi pada bulan Desember 2024. Secara umum, peningkatan seluruh komoditas tersebut turut didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap komoditas pokok dalam rangka perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2024/2025.
Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi pada Desember 2024 tertahan oleh sejumlah komoditas yang mengalami deflasi, terutama buah naga, susu cair kemasan, beras, kacang panjang, serta bahan bakar rumah tangga dengan andil masing-masing sebesar -0,02%; -0,01%; -0,01%; -0,01%; dan – 0,01% (mtm).Penurunan harga komoditas makanan (buah naga, susu cair kemasan, beras dan kacang panjang) umumnya disebabkan oleh terjaganya pasokan baik di level petani/produsen di tengah kondisi iklim basah.
Lebih lanjut, melambatnya harga bahan bakar rumah tangga sejalan dengan tren melambatnya harga gas (crude oil WTI) di tingkat dunia pada akhir tahun 2024.
Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) hingga tahun 2025. Namun, diperlukan upaya mitigasi risiko risiko sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti (Core Inflation) berupa peningkatan permintaan agregat sebagai dampak dari meningkatnya UMP tahun 2025 sebesar 6,5%.
Selanjutnya dari sisi Inflasi makanan yang bergejolak (Volatile Food) adalah
(i) peningkatan harga beras di awal tahun menjelang periode panen pada bulan Maret mendatang dan (ii) tingginya intensitas hujan pada triwulan I 2025 yang berpotensi menghambat panen komoditas hortikultura.
Adapun risiko dari Inflasi harga yang diatur pemerintah (Administered Price) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu melambatnya harga tiket angkutan udara sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K.
Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.
b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang berisiko mengalami kenaikan harga seperti beras, daging dan telur ayam ras, serta aneka cabai.
Ketersediaan Pasokan
a. Perluasan Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.
b. Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) untuk komoditas defisit dan berisiko defisit dengan wilayah sentra produksi.
Kelancaran Distribusi
a. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume dan rute penerbangan.
b. Penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dalam menjaga kelancaran operasi pasar.
Komunikasi efektif
a. Melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam melakukan kampanye perilaku berbelanja bijak. (rls).