Connect with us

DPRD

Sosper AKB, Hanifal: Jangan Kendor Prokes

Published

on

Foto: Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung Hanifal saat melangsungkan kegiatan Sosperda AKB (istimewa)

 

Alteripost.co, Tulang Bawang-
Anggota DPRD Provinsi Lampung Hanifal melangsungkan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) nomor 3 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Penanganan dan Penanggulangan Covid-19, Selasa (07/12/2021).

Agenda tersebut digelar di Warga Tiyuh Karta Sari Rukun Gading Kencana, dalam kegiatan tersebut dihadiri Pamong dan beberapa tokoh dari Desa Setempat dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yaitu jaga jarak dan memakai masker.

Di depan konstituennya, Sekertaris Komisi III DPRD Lampung tersebut mengatakan bahwa adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang adaptasi kebiasaan baru dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 ini, merupakan bagian upaya pemerintah dalam mencegah dan memutus rantai penyebaran virus dari Wuhan China tersebut.

Ia juga mengajak masyarakat untuk selalu malakukan pola hidup sehat dengan tetap mematuhi Prokes.

“Tetap patuhi Prokes, jaga jarak dan selalu gunakan masker di mana pun dan kapan pun,” timpalnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung itu berpendapat, di situasi adanya Covid-19 ini telah merugikan berbagai hal, salah satunya sektor ekonomi.

“Harapannya semoga Pandemi ini dapat segera berlalu. Dan kegiatan perekonomian segera pulih, sehingga kegiatan dapat berjalan seperti sediakala,” ujarnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading