Connect with us

Lampung Selatan

Pemkab Lamsel Hadiri Rapat Terbatas Hadapi Nataru

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Lampung Selatan-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) mengikuti rapat persiapan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 secara virtual.

Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, diikuti Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan Badruzzaman beserta sejumlah pejabat terkait melalui zoom meeting dari Aula Krakatau, kantor bupati Lamsel. Rabu (8/12/2021).

Seperti diketahui, pemerintah tetap membatasi kegiatan masyarakat selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2021, meski rencana pemberlakuan PPKM level 3 se-Indonesia dibatalkan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kebijakan pembatasan yang akan diberlakukan pemerintah yakni Pembatasan Kegiatan Masyarakat di masa Nataru.

Menurut Tito Karnavian, istilah level 3 dalam penerapan PPKM sudah tidak berlaku dikarenakan setiap daerah memilik perbedaan dari segi tingkat kerawanan COVID-19.

Kebijakan itu diubah agar pembatasan yang diterapkan berlaku secara spesifik selama 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, tergantung situasi di masing-masing daerah.

“Maka kita sepakati untuk tidak menggunakan istilah level 3, tapi mengatur spesifik sendiri untuk Nataru yang berlangsung selama delapan hari itu,” ujar Tito dalam arahannya.

Lebih lanjut Tito menyampaikan, ada beberapa faktor membuat pemerintah membatalkan rencana PPKM level 3 se-Indonesia pada masa libur Natal dan Tahun Baru.

Seperti, situasi pandemi COVID-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir yang relatif landai dan angka penularannya pun terbilang rendah.

“Ini dilihat dari indikator yang ada. Mulai dari kasus konfirmasi yang cenderung terkendali, dan positivity rate yang cukup rendah. Sehingga WHO menetapkan Indonesia berada di level 1,” kata Tito Karnavian.

Tito juga mengatakan, selama Nataru tidak ada penyekatan, namun tetap ada pembatasan kegiatan masyarakat. Sebab bahaya varian baru COVID-19 jenis Omicron masih mengintai.

Mengingat WHO sendiri belum dapat memastikan karakteristik Omicron, sebagai varian baru COVID-19 itu lebih menular dari tipe lain, atau dapat memicu gejala-gejala yang lebih berat.

Untuk kata Tito, pembatasan yang sangat perlu diwaspadai yakni pada ruang-ruang publik. Dia menegaskan, selama Nataru tidak boleh ada kerumunan melebihi 50 orang.

“Kerumunan pada suatu tempat selama Nataru maksimal 50 orang dengan protokol kesehatan yang ketat, memakasi masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” tegasnya.

Selain itu kata mantan Kapolri ini, penerapan aplikasi PeduliLindungi juga harus ditegakkan agar diberlakukan sebanyak-banyaknya di ruang publik.

“Harus ditegakkan, bila perlu ada contoh bila ada tempat publik yang tidak menerapkan aplikasi PeduliLindungi ijin dari tempat tersebut dicabut,” tandasnya.

Sementara, Sekertaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Suharti mengatakan, bahwa selama masa Nataru libur anak sekolah tetap mengikuti jadwal dan pihak sekolah tidak diperkenankan untuk menambah libur sekolah.

“Saya juga berpesan kepada seluruh kepala daerah untuk meningkatkan vaksinasi untuk siswa sekolah yang saat ini diketahui baru mencapai 70%,” kata Suharti

Di kesempatan sama, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, aturan perayaan Natal 2021 tetap mengedepankan protokol kesehatan yang telah di tetapkan pemerintah.

Yaqut Cholil Qoumas menyebut, gereja-gereja yang akan melaksanakan ibadah malam Natal hanya diikuti oleh 50 orang saja dengan posisi duduk dengan jarak maksimal 1 meter.

“Hanya 50 orang saja yang boleh hadir, selebihnya boleh mengikuti ibadah secara virtual atau daring” tutur Yaqut Cholil Qoumas.

Yaqut Cholil Qoumas juga berpesan kepada pengurus gereja untuk memastikan tersedianya tempat cuci tangan atau hand sanitizer, masker medis cadangan, thermo gun serta pengaturan jarak 1 meter disetiap tempat duduk.

“Aplikasi PeduliLindungi juga harus ada dan peserta diwajibkan untuk menggunakan aplikasi ini saat masuk dan keluar serta memastikan tidak ada kerumunan,” pungkasnya. Saat dikutip di web pemkab lamsel. (rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Perkuat Transformasi Digital, DPRD OKI Studi Referensi ke Kominfo Lampung Selatan

Published

on

Alteripost Kalianda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan kembali menjadi rujukan daerah lain dalam pengembangan inovasi layanan pemerintahan berbasis digital.

Kali ini, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (23/7/2026).

Rombongan Komisi III DPRD Kabupaten OKI diterima Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Heri Wiono, bersama seluruh kepala bidang di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan.

Salah satu Anggota Komisi III DPRD Kabupaten OKI, H. Bobi, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten OKI yang menetapkan Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu tujuan kunjungan kerja.

Menurut H. Bobi, kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh referensi mengenai berbagai inovasi yang telah dikembangkan Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, khususnya dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan pelayanan publik.

“Kami datang untuk mencari referensi terkait inovasi yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, seperti inovasi untuk meningkatkan sistem pelayanan berbasis elektronik maupun layanan lainnya. Ini menjadi bahan sharing dan referensi bagi kami untuk diterapkan di Kabupaten OKI,” ujar H. Bobi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Heri Wiono, menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Menurutnya, kunjungan antardaerah menjadi momentum yang positif untuk saling bertukar pengalaman dan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

“Kami merasa terhormat menerima kunjungan ini. Menjadi suatu kebanggaan bagi kami ketika DPRD dari luar daerah memilih Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan sebagai tempat berbagi pengalaman dan inovasi,” kata Heri.

Heri berharap, melalui diskusi dan pertukaran informasi yang berlangsung, kedua daerah dapat saling mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam pengembangan layanan digital, sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, dan berkualitas bagi masyarakat.

Kunjungan kerja tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain berdiskusi mengenai berbagai inovasi yang telah diterapkan, kedua belah pihak juga saling bertukar pengalaman mengenai tantangan dan strategi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading