DPRD
Jangan Kasih Ruang Bagi Paham Radikal, Srikandi PDI-Perjuangan Edukasi Masyarakat Tubaba
Alteripost.co, Tubaba-
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Budhi Chondrowati melangsungkan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP & WK) di Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Sabtu (11/12/2021).
Agenda tersebut dihadiri tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama setempat. Hadir juga narasumber yakni Camat tumijajar Erwan Sahroni SE dan Kapolsek Tumijajar Iptu Saenudin, kegiatan ini berjalan dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.
Dalam sambutannya, Srikandi PDI-Perjuangan Lampung tersebut mengatakan bahwa pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan suatu landasan, serta sebagai edukasi bagi masyarakat indonesia dalam menjaga kedaulatan, persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita sebagai masyarakat yang baik wajib hukumnya menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Anggota Komisi V DPRD Lampung tersebut menyampaikan, sosialisasi juga ini bertujuan menguatkan tanggung jawab akan pentingnya mempertahankan keutuhan NKRI dan juga menyempitkan ruang agar paham-paham radikal tidak berkembang.
“Sosialisasi ini sangat diperlukan sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI. Serta membentengi masyarakat dari paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara,” timpalnya.
Terakhir, Ketua DPC PDI-Perjuangan Mesuji tersebut mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk mengamalkan Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Mari kita amalkan Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ini sebagai bentuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Pancasila sebagai dasar negara,” pesannya. (Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Kenyataan begitu pahit bagi keluarga dan siswi berinisial (S) berusia sekitar 11 tahun yang menjadi korban asusila oknum gurunya sendiri.
Dugaan tindakan asusila ini dilakukan FZ, pelaku merupakan guru yang mengajar Bahasa Arab di sekolah SD Islam terpadu di Bandarlampung.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, FZ berstatus suami dari seorang selebgram dan MUA di Bandar Lampung.
Kasus oknum guru FZ, membuat Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung Lesty Putri Utami geram. Ia meminta pihak Kepolisian meninjau kembali Penagguhan penahanan yang diberikan kepada pelaku.
“Saya sangat miris campur geram (kesal), kenapa pelaku mendapatkan penaguhan penahanan? Seharusnya penyidik Polresta Bandarlampung melalui Unit PPA menahan pelaku,” tegas Lesty, Jumat (01/11/2024).
Lesty pun mengungkapkan, menurut UU nomor 12 tahun 2023 tentang tindak pidana kekerasan seksual, menjadi dasar yang sangat jelas, supaya terduga pelaku asusila guru terhadap muridnya diproses dengan tegas dan tanpa pandang bulu.
Kemudian, penyidik diminta untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi korban, dengan mengajukan ke LPSK. Dan Pemerintah dapat masuk dengan menggandeng Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat.
Lanjut Lesty, dalam kasus asusila yang dilakukan oknum guru FZ terhadap muridnya, seharusnya korban mendapatkan perlakuan yang baik dalam proses penegakkan hukum, apalagi korban ini merupakan murid SD yang masih berusia 11 tahun.
“Kepada Bapak Kapolresta Bandarlampung beserta jajarannya, saya minta peninjauan kembali soal penagguhan penahanan terhadap oknum guru FZ. Tolong dikaji kembali, karena dalam kasus ini yang sangat dirugikan adalah pihak korban. Apalagi korban ini statusnya masih di bawah umur,” pungkas Lesty.
Tak lama setelah masuk sel, tersangka mendapat penangguhan penahanan atas permintaan keluarganya, ucap Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol M Hendrik Apriliyanto.
Sebagai jaminan untuk pelaku, diserahkan uang Rp50 juta dan sertifikat hak milik (SHM) tanah atas nama SH yang merupakan kakak kandung tersangka.
Polisi menganggap FZ tidak menunjukkan tanda-tanda akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
FZ juga dinilai kooperatif dan bersedia hadir ketika dihubungi oleh pihak kepolisian. Ia pun menjalani wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis.
“Jaminan penangguhan penahanan akan didaftarkan ke panitera di pengadilan,” ujar Hendrik.
Seluruh barang bukti (BB) juga telah diamankan, sehingga tidak ada kekhawatiran akan hilang.
Polisi berencana segera menyerahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Sebelumnya, Kuasa Hukum keluarga korban Ridho Abdillah Husin menyatakan keberatannya atas tidak ditahannya terduga pelaku asusila FZ oleh Polresta Bandarlampung.
“FZ sebelumnya sudah ditahan di Polresta Bandar Lampung tapi kini dikeluarkan dari tahanan,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis 31 Oktober 2024. (*)
Pj. Gubernur Samsudin Terima Penghargaan Dosen Terbaik Dari UIA
Pj. Gubernur Lampung Hadiri Pembukaan Pendidikan Kepemimpinan NU
Menteri Hukum RI Lantik Pimti Pratama Kanwil Kemenkum Lampung
