Politik
Pertemuan Muzani dan Muhaimin, Sinyal Gerindra dan PKB Bakal Berkoalisi di Pilpres?
Alteripost.co, Bandarlampung-
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai menunjukan kedekatan untuk menjalin koalisi ‘tipis-tipis’ dalam rangka menyambut Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2024 mendatang.
Hal ini ditunjukan terkait adanya pertemuan antara Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani bersama Ketua Umum DPP PKB Muhaimin di hotel Swissbel, Kamis (23/12/2021).
“Ini komunikasi pertama kami dengan beliau.
Saya sudah lama tidak berkomunikasi dengan pak Muhaimin 2 tahun lebih,” kata Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani.
“Walaupun di DPR kami bersama sama. Tapi hanya bisa ketemu dari jarak jauh. Paling dalam istana saat dipanggil pak Presiden, tapi itu tidak bisa bicara banyak,” ucap Muzani
Dalam pertemuan tadi, sambung dia, baik Gerindra maupun PKB sudah terbuka dalam menyambut Pilpres 2024 mendatang.
“Tadi pak Muhaimin bertanya kepada kami apakah pak Prabowo maju. Kemudian kami jawab insyaAllah pak Prabowo bakal maju,” kata dia.
“Kami juga bertanya kepada beliau apakah pak Muhaimin maju . Pak Muhaimin mengatakan yah insyaAllah juga, sudah mulai tipis tipis lah,” ucap dia.
“Alhamdulillah suasananya lebih santai, akrab, guyub dan cair sekali, banyak guyonnya tadi,”kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin saat disinggung soal terlihat adanya kemesraan antara PKB dan Gerindra di pertemuan ini, ia mengaku hal tersebut sudah dari dulu.
“Kemesraan sudah dari dulu. Moga-moga kemesraan itu abadi,” ujar dia sambil tersenyum. (Gus)
Alteripost Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati mendukung instruksi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal terkait sejumlah kebijakan penting di bidang pendidikan.
Hal ini mencakup larangan menahan ijazah siswa, pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), serta mewajibkan siswa mengikuti study tour yang memberatkan wali murid.
“Kami sepakat dengan langkah tegas Gubernur untuk memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan siswa dan orang tua. Larangan menahan ijazah siswa adalah langkah yang sangat tepat, karena hak pendidikan harus dihargai tanpa hambatan administrasi,” ungkap Budhi Condrowati, Senin (24/2/2025).
Lebih lanjut, Budhi juga mengapresiasi instruksi mengenai pengelolaan dana PIP yang harus tepat sasaran.
“Pemotongan dana PIP yang seharusnya menjadi bantuan untuk siswa kurang mampu harus dihentikan. Dana tersebut harus benar-benar digunakan untuk mendukung pendidikan mereka,” tambahnya.
Terkait dengan kewajiban study tour yang memberatkan orang tua, Budhi menilai bahwa hal tersebut perlu diperhatikan dengan seksama.
“Kami berharap ke depannya, kegiatan ekstrakurikuler seperti study tour tidak membebani orang tua. Harus ada pertimbangan yang matang sebelum diadakan, agar tidak menambah beban keluarga,” ujarnya.(*)
Herlinawati Qudrotul Resmi Dikukuhkan Sebagai Bunda Literasi Tuba Periode 2025-2030
Eva Dwiana Memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Krakatau 2025
Eva Dwiana Kembali Terpilih Sebagai Ketua Umum KONI Bandar Lampung
