Connect with us

DPRD

Catatan Khusus DPRD Untuk Refleksi Akhir Tahun Pemprov Lampung, Tingkatkan Honor Guru Honorer Terus Bergema

Published

on

Foto: Wakil Ketua I DPRD Lampung Elly Wahyuni saat menyampaikan catatan khusus di acara refleksi akhir tahun Pemprov Lampung (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pihak Legislatif mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk menaikkan gaji guru honorer. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Lampung Elly Wahyuni saat memberikan sambutan di Refleksi Akhir Tahun 2021 yang bertempat di Mahan Agung, Senin (27/12/2021) kemarin.

“Ada beberapa hal penting yang menjadi catatan khusus untuk Pemprov Lampung, yakni pertama terkait dengan indeks pembangunan manusia (IPM),” ucapnya.

Menurut Elly, salah satu resolusi bagi Pemprov di 2022 mendatang adalah agar Gubernur bisa memberikan perhatian yang lebih kepada guru honorer supaya dapat menaikkan taraf kesejahteraan mereka.

“Karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus disejahterakan. Jadi mari kita berjuang bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para guru, khususnya guru honorer,” ajak dia.

Bukan hanya itu, di penyampaian refleksi akhir tahun ini Ketua PIRA Lampung tersebut juga mengatakan bahwa agar tambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Lampung digunakan secara merata.

“Kedua adanya tambahan anggaran untuk infrastruktur kami berharap infrastruktur dilakukan secara merata di provinsi Lampung,” kata dia.

“Seluruh kabupaten/kota yang kurang infrastrukturnya harus mendapatkan perhatian yang luar biasa,” tegas Elly.

Kemudian, pemprov juga harus meningkatkan komunikasinya terhadap DPRD guna semakin harmonisnya suatu hubungan.

“Ketiga lebih terintegrasi komunikasi antara pemerintah dengan DPRD Lampung guna semakin harmonisnya hubungan,” jelas dia.

Perlu diketahui, bergemanya naiknya honor bagi guru honorer bukan tanpa sebab. Pasalnya, banyak dari guru honorer di Provinsi Lampung masih mendapatkan gaji di bawah standar kelayakan.

Dari informasi yang berhasil dihimpun dari Ketua PGRI Kota Bandarlampung Yuni Herwanto. Bahwasanya gaji guru honorer di tahun 2021 sangat kecil hanya Rp 250-300 ribu perbulan dengan mengajar 2 hari dalam seminggu.

“Jadi 8 hari dengan gaji Rp 300 ribu perbulan, kalau dihitung per pertemuan itu tidak sampai Rp 50 ribu,” kata Yuni Herwanto usai peringatan Hari Guru ke-76 beberapa waktu lalu. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Antisipasi Adanya Kecurangan di PPDP, Komisi V DPRD Lampung Bakal Panggil Sejumlah Instansi

Published

on

Foto: Sekertaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025. Salah satu upayanya dengan memanggil pihak terkait untuk mengantisipasi polemik carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2024/2025.

Setidaknya tiga pihak yang akan dipanggil DPRD Provinsi Lampung dan akan diagendakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 20 Juni 2024.

“Kita akan panggil Disdikbud Lampung, Ombudsman, dan MKKS untuk membahas budaya carut marut PPDB ini,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (19/06/2024).

PPDB SMA/SMK se-provinsi Lampung ini baru dibuka pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Namun baru satu jalur yang dibuka, yaitu jalur afirmasi.

Sementara tiga jalur lainnya yakni zonasi, prestasi dan perpindahan orang tua akan dibuka pendaftaran pada 21 Juni 2024 mendatang.

Lebih lanjut Mikdar mengatakan RDP ini dimaksudkan agar segala keluhan masyarakat selama pelaksanaan PPDB bisa teratasi.

“Terutama persoalan syarat kartu keluarga (KK) peserta PPDB yang harus sinkron dengan nama kepala keluarga, akta dan ijazah. Artinya kan sudah tidak bisa lagi istilah nebeng KK,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam menerapkan aturan tersebut haruslah dilakukan secara tegas. Dan dapat menindak ketika ditemui adanya oknum yang melakukan kecurangan.

“Apalagi kan Disdik sudah berjanji. Ketika, masih ada permainan nebeng KK, sistem akan menolak secara otomatis, dan jika ada oknum Pegawai yang melakukan itu, siap diberhentikan,” tegas Mikdar.

Dia menegaskan semua pihak harus mengawal pelaksanaan PPDB SMA/SMK di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading