DPRD
Catatan Khusus DPRD Untuk Refleksi Akhir Tahun Pemprov Lampung, Tingkatkan Honor Guru Honorer Terus Bergema
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pihak Legislatif mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk menaikkan gaji guru honorer. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Lampung Elly Wahyuni saat memberikan sambutan di Refleksi Akhir Tahun 2021 yang bertempat di Mahan Agung, Senin (27/12/2021) kemarin.
“Ada beberapa hal penting yang menjadi catatan khusus untuk Pemprov Lampung, yakni pertama terkait dengan indeks pembangunan manusia (IPM),” ucapnya.
Menurut Elly, salah satu resolusi bagi Pemprov di 2022 mendatang adalah agar Gubernur bisa memberikan perhatian yang lebih kepada guru honorer supaya dapat menaikkan taraf kesejahteraan mereka.
“Karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus disejahterakan. Jadi mari kita berjuang bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para guru, khususnya guru honorer,” ajak dia.
Bukan hanya itu, di penyampaian refleksi akhir tahun ini Ketua PIRA Lampung tersebut juga mengatakan bahwa agar tambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Lampung digunakan secara merata.
“Kedua adanya tambahan anggaran untuk infrastruktur kami berharap infrastruktur dilakukan secara merata di provinsi Lampung,” kata dia.
“Seluruh kabupaten/kota yang kurang infrastrukturnya harus mendapatkan perhatian yang luar biasa,” tegas Elly.
Kemudian, pemprov juga harus meningkatkan komunikasinya terhadap DPRD guna semakin harmonisnya suatu hubungan.
“Ketiga lebih terintegrasi komunikasi antara pemerintah dengan DPRD Lampung guna semakin harmonisnya hubungan,” jelas dia.
Perlu diketahui, bergemanya naiknya honor bagi guru honorer bukan tanpa sebab. Pasalnya, banyak dari guru honorer di Provinsi Lampung masih mendapatkan gaji di bawah standar kelayakan.
Dari informasi yang berhasil dihimpun dari Ketua PGRI Kota Bandarlampung Yuni Herwanto. Bahwasanya gaji guru honorer di tahun 2021 sangat kecil hanya Rp 250-300 ribu perbulan dengan mengajar 2 hari dalam seminggu.
“Jadi 8 hari dengan gaji Rp 300 ribu perbulan, kalau dihitung per pertemuan itu tidak sampai Rp 50 ribu,” kata Yuni Herwanto usai peringatan Hari Guru ke-76 beberapa waktu lalu. (Gus)
Alteripost Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi Lampung dalam mentransformasikan transportasi publik melalui kehadiran layanan taksi listrik ramah lingkungan di wilayah Bandar Lampung dan kawasan aglomerasinya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Naldi Rinara, mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran, serta mewujudkan Provinsi Lampung sebagai daerah yang ramah lingkungan.
Namun demikian, DPRD Lampung menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut harus sejalan dengan regulasi yang jelas, komprehensif, dan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting mengingat Provinsi Lampung diproyeksikan menjadi role model sebagai provinsi pertama di Pulau Sumatera yang menerapkan kebijakan transportasi publik berbasis kendaraan listrik.
“Regulasi yang mengatur secara menyeluruh sangat diperlukan agar masyarakat benar-benar dapat merasakan dan menikmati dampak dari kebijakan transformasi transportasi publik ini,” ujar Naldi, Rabu (14/1).
DPRD Provinsi Lampung, lanjut Naldi, siap menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran guna memastikan kebijakan taksi listrik berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Lampung.
Diketahui Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peluncuran layanan taksi listrik pada Ramadan 2026 sebagai bagian dari upaya modernisasi transportasi publik dan pengendalian polusi udara di wilayah perkotaan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyiapkan ekosistem pendukung, termasuk pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melalui kolaborasi dengan PLN dan pihak swasta. Saat ini, tercatat sekitar 44 unit SPKLU di Lampung dan ditargetkan meningkat menjadi 101 unit pada periode 2028–2029.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pengemudi taksi listrik berasal dari masyarakat lokal, dengan keterlibatan pengemudi perempuan minimal 30 persen. Pemerintah daerah juga membuka peluang kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar manfaat ekonomi dari kebijakan ini dapat dirasakan langsung oleh daerah.(*)
Melalui DPMPTSP Pemkab Tuba Lakukan Sinkronisasi Data Realisasi Investasi di BPS
Berikan Bantuan ke Sibolga, Walikota Akhmad Syukri NP Ucapkan Terima Kasih Pada Bupati Qudrotul Ikhwan dan Pemkab Tuba
Sekdaprov Marindo Lantik 31 Pejabat Administrator dan Pengawas
Untuk Lampung Maju dan Menuju Indonesia Emas, DPP PROJO Dukung Mirza – Jihan
Setelah Banjir, Pemkot Bandar Lampung Normalisasi Saluran Air di Dua Kecamatan
Wagub Jihan Nurlela Tegaskan Komitmen Lingkungan Lewat Aksi Bersih Pantai
