Connect with us

DPRD

Lesty: Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Untuk Mewujudkan Cita-cita Luhur Bangsa

Published

on

Foto: anggota DPRD Lampung Lesty Putri Utami saat melangsungkan kegiatan Sosperda (istimewa)

 

Alteripost.co, Lampung Selatan-
Keluarga berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pembangunan daerah mencakup semua dimensi aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia.

Hal tersebut diutarakan anggota komisi V DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah No 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang digelar di Aula Balai Desa Gandri Kecamatan Penengahan Lampung Selatan, Rabu (26/01/22).

Kegiatan terbatas dengan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Desa Gandri, tokoh masyarakat dan para peserta yang terdiri dari aparatur desa dan juga masyarakat setempat, menghadirkan narasumber tokoh pendidikan yang juga merupakan akademisi salah satu perguruan tinggi negeri provinsi Lampung, Drs. Ikram, M.Si., MAPS.

“Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab pemerintah daerah, keluarga, dan juga masyarakat dalam mewujudkan ketangguhan keluarga” tutur Lesty sapaan akrabnya.

“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material, sosial dan mental spiritual secara seimbang agar dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin,” lanjutnya.

Srikandi PDI-Perjuangan Lampung tersebut kembali mengingatkan, kepada masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan karena pandemi belum usai.

“Saat ini masih dalam suasana pandemi, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi menjaga diri dan keluarga kita tetap sehat,” tutupnya. (rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Wajib Ditiru, Pihak Ketiga Dinas BMBK Setorkan Kelebihan Pembayaran Sebelum Tenggat Waktu

Published

on

Foto: Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK langsung menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait beberapa poin temuan guna perbaikan, serta menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan, dan penganggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar ke depannya semakin baik.

Menarik sedikit belakang, BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung guna ditindaklanjuti dan dibahas, dengan masa waktu kerja 14 hari sejak bahan rekomendasi diparipurnakan beberapa waktu lalu.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso saat dikonfirmasi, membenarkan pihaknya mulai bekerja dengan menindaklanjuti bahan rekomendasi dari BPK.

“Hari ini (Selasa, 17/04) Pansus telah memanggil Dinas terkait, untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait temuan dari BPK, seperti adanya indikasi kegiatan tidak sesuai ketentuan maupun kelebihan pembayaran,” kata Joko, Selasa (17/04/2022).

Lanjut Joko, OPD pertama yang dipanggil adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Menyoal temuan dari BPK, sambungnya, sang Kepala Dinas (Kadis) menyebut telah menjalankan rekomendasi dari BPK berupa beberapa hal yang menjadi temuan.

“Soal temuan BPK terkait 14 kegiatan tersebut, sudah diselesaikan pihak ketiga dengan mengembalikan kelebihan pembayaran sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yakni 60 hari kerja sejak rekomendasi dari BPK diparipurnakan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu.

Joko menambahkan, Kadis BMBK telah memberikan keterangan diikuti dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) dari 14 kegiatan yang menjadi temuan dari BPK.

“Dari keterangan Pak Kadis, Pihak ketiga dari 14 kegiatan telah memulangkan kelebihan pembayaran ke Kasda. Bukti STS juga tadi ditunjukkan kepada kami (Pansus LHP BPK,red),” ucap Joko.

Menurut Joko, pihak Pansus akan terus bekerja untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Rencananya, besok (Rabu, 18/04) pihaknya bakal memanggil beberapa OPD terkait, seperti RSUDAM, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Kita bakal tindaklanjuti secara estafet, prinsipnya Pansus akan bekerja maksimal demi menghasilkan Poin-poin rekomendasi yang efektif dan efisien, guna perbaikan serta bahan evaluasi agar pengelolaan dan juga penganggaran Pemprov Lampung semakin baik ke depannya,” pungkasnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading