DPRD
Sosialisasi PIP dan WK, April: Kita Antisipasi Potensi Degradasi Moral
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dalam upaya mengantisipasi potensi degradasi moral kaum pemuda, setiap anggota DPRD Provinsi Lampung diamanahkan untuk turun ke masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) guna mensosialisasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP WK).
Seperti halnya dilakukan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung Apriliati. Ia menggandeng kaum pemuda saat mensosialisasikan PIP dan WK di Kemiling, Bandarlampung, Minggu (30/01/2022).
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Lampung tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat yang hadir untuk terus memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI adalah tugas kita bersama, Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat mesti bersama-sama saling memperkuat persatuan dan kesatuan,” ucap April sapaan akrabnya.
Lanjut April, salah satu upaya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI adalah dengan terus menerapkan Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Sangat penting untuk menerapkan Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini juga menjadi upaya kita dalam menjaga keberlangsungan Pancasila sebagai ideologi bangsa,” ujarnya.
Perlu diketahui, dalam berlangsungnya kegiatan tersebut tetap mematuhi anjuran Protokol Kesehatan (Prokes), seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. (Gus)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
OJK Pastikan Stabilitas Pasar Keuangan Masih Terjaga di Tengah Gejolak Global
Bupati Qudrotul Ikhwan dan Wakil Hankam Hasan Tinjau Lokasi Relokasi Rumah 9 Korban Tanah Longsor di Menggala
Bupati Qudrotul Ikhwan Launching Program RTLH di Talang Tembesu, Kecamatan Menggala
