DPRD
Sosialisasikan PIP dan WK, Daeng Fadil Ajak Konstituen Jaga Keutuhan Pancasila
Alteripost.co, Lampung Tengah-.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dua periode Ikhwan Fadil Ibrahim melangsungkan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP WK) di Gunung Sugih, Lampung Tengah, Minggu (30/01/2022).
Dalam kegiatan tersebut dihadiri ratusan masyarakat setempat, dan acara berlangsung dengan tetap menerapkan anjuran Protokol Kesehatan (Prokes) seperti menjaga jarak dan menggunakan masker.
Dalam sambutannya, Sekertaris Fraksi Gerindra DPRD Lampung tersebut mengimbau masyarakat agar tetap menjaga keutuhan Pancasila sebagai dasar negara.
“Mari kita menjaga keutuhan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dari Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ajak Daeng Fadil sapaan akrabnya.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Lampung tersebut, memperkuat persatuan dan kesatuan dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan tugas bersama.
“Jadi dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI bukan hanya tugas Pemerintah saja, tapi kita (seluruh elemen masyarakat, red) juga harus turut serta dalam memperkuat persatuan dan kesatuan,” pungkasnya. (Gus)
DPRD
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)

