DPRD
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Giri Dorong Kaum Milenial Aktif Berwirausaha
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dalam seminar yang dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Erik Thohir dengan Tema “Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045”, Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung Ahmad Giri Akbar mengajak Pemuda aktif berwirausaha, Selasa (01/02/2022).
Menurut Giri sapaan akrabnya, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 bukan perkara sulit, karena itu merupakan tujuan yang realistis. Mengingat dengan adanya Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempuni dimiliki oleh Bangsa ini.
“Seperti yang disampaikan Menteri BUMN, Negara Indonesia memiliki SDA dan SDM yang melimpah, serta kemajuan teknologi digital sebagai prasyarat mewujudkan Indonesia Emas, dengan kata lain Indonesia mampu memiliki ekosistem ekonomi sendiri secara mandiri,” ujar Giri.
Untuk itu, anggota Komisi V DPRD Lampung tersebut kembali mendorong kaum milenial yang terdiri dari unsur, Pemuda, Mahasiswa dan sebagainya harus memiliki keberanian agar aktif berwirausaha.
“Kita harus berani memulai aktif dalam berwirausaha, saatnya kaum milenial (Adik-adik mahasiswa dan pelajar,red) mulai mengambil peran dalam mewujudkan program Indonesia Emas 2045,” ucap Giri.
Sebelumnya, Menteri BUMN H. Erick Thohir, BA., MBA., memberikan spirit kepada beberapa perwakilan mahasiswa dan pelajar SMA dan SMK di Provinsi Lampung untuk berani bermimpi dan mewujudkan Cita-citanya.
Hal itu disampaikan putra terbaik Lampung ini dalam Seminar Nasional “Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045”, di Aula Lantai 3 Gedung Alfian Husin IIB Darmajaya, Minggu (30/1/22).
“Yang hadir di sini merupakan ekosistem bagian dari masa depan Indonesia 2045. Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita kita bersama. Di mana ekonomi Indonesia masuk 10 besar ekonomi dunia,” ungkapnya.
Erick Thohir juga menceritakan kisah sang ayah (Teddy Thohir) yang lahir di Gunung Sugih, Lampung Tengah, pindah sekolah ke Tanjungkarang untuk sebuah impian dan cita-cita.
“Kalau tidak pindah tidak akan seperti saat ini. Kalian juga harus memiliki mimpi dengan usaha untuk mewujudkannya,” kata dia, saat berinteraksi dengan mahasiswa IIB Darmajaya dan pelajar SMA/K. (Rls/Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Bupati Egi Dorong SPPG Bandar Agung Tak Hanya Penuhi Gizi, tetapi Juga Gerakkan Ekonomi Warga
Sekdaprov Marindo Kembali Raih Penghargaan, Kali Ini di Ajang Askompsi ADLG Awards 2026
Gubernur Mirza: Ekonomi Lampung Harus Tumbuh dari Desa
