Connect with us

Lampung

Wacanakan Bangun Sport Center, Bukti Nyata Keseriusan Gubernur Arinal Memajukan Olahraga Lampung

Published

on

Foto: Gubernur Arinal saat menerima penghargaan dari SIWO (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima Penghargaan Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Pusat Tahun 2022. Penghargaan itu diserahkan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung Wirahadikusumah di Mahan Agung, Kamis (17/2/2022) malam.

Dalam kesempatan itu, Gubernur berkomitmen untuk membangkitkan kejayaan olahraga Lampung di kancah nasional.

Karena itu, sport center (pusat olahraga) menjadi hal yang diperlukan untuk kebangkitan olahraga Lampung yang dijadwalkan pada Tahun 2023.

“Sport center itu penting. Kita harapkan sport center itu berfungsi sebagai sarana fasilitas olahraga,” kata Arinal.

Arinal menjelaskan, rencananya sport center itu akan dibangun di dekat pintu tol Kotabaru Lampung Selatan. “Jadi begitu ke luar dari pintu tol, langsung ada kawasan sport center,” ujarnya.

Gubernur Arinal menjelaskan, nantinya di sport center itu akan dibangun stadion berkapasitas puluhan ribu penonton dan fasilitas penunjang olahraga lainnya.

Selain itu, Gubernur Arinal juga berencana membangun fasilitas yang bisa digunakan sebagai tempat konser musik di lahan seluas 130an hektare tersebut.

“Jadi selain untuk fasilitas olahraga bisa juga sebagai tempat konser, orasi dan lainnya. Nanti selain stadion, ada juga gedung untuk konser,” tuturnya.

Pada kesempatan itu pula, Gubernur Arinal berharap sinergitas antara PWI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah menyampaikan apresiasi kepada gubernur yang berhasil meraih penghargaan Inisiator Olahraga Tahun 2022.

Wira sapaan akrabnya juga mengucapkan, terima kasih kepada Gubernur yang telah mendukung berbagai kegiatan PWI Provinsi Lampung.

“Terima kasih Pak Gubernur atas semua dukungan kepada PWI Provinsi Lampung. Kami harap sinergitas dengan PWI terus terjalin,” kata Wira.

Diketahui, dalam kegiatan itu hadir sejumlah pengurus PWI Lampung. Antara lain Sekretaris Andi S Panjaitan, Dewan Penasihat PWI Lampung Supriyadi Alfian, Ketua Dewan Kehormatan Iskandar Zulkarnain.

Kemudian Ketua Ikwi Lampung Yenny Puspasari, Dewan Penasihat Ikwi Artati Kartika Dewi, serta beberapa wakil ketua dan seksi PWI Lampung. (rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.

Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.

“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.

Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.

“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.

Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.

Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.

“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.

Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading