Lampung
Pembenahan Tata Kelola Stadion Pahoman, Berpotensi Tingkatkan PAD Pemprov Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Setelah Stadion Pahoman Bandarlampung pengelolaannya diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di ahun 2022 ini.
Hal ini terungkap saat Dispora Lampung menggelar sosialisasi di Stadion Pahoman Bandarlampung bersama pengurus dan pedagang disekitar Stadion, Sabtu (5/3/2022).
Kepala UPT PKOR Way halim,
Heris Meyusef saat mewakili Pelaksana tugas (Plt) Kadispora Lampung, Descatama Paksi Moeda mengatakan kegiatan sosialisasi ini dalam rangka memberikan arahan kepada pengurus dan pedagang agar bisa taat regulasi, berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2019 yang mengatur tentang perubahan kedua retribusi daerah Nomor 3 Tahun 2011.
“Jadi Perda tersebut membahas pajak restribusi di Provinsi Lampung, khususnya pedagang yang menempati lahan dengan ukuran 2X3 meter sebesar 300 ribu disekitar Stadion,” kata Heris.
Heris menjelaskan, pajak restribusi sudah sesuai aturan Pemprov Lampung dalam upaya meningkatkan PAD. Selain sewa lahan adapun sewa Stadion untuk kegiatan olahraga, dikenakan retribusi sebesar 150.000 ribu rupiah selama 2 jam, Club umum pada malam hari sebesar 500 ribu rupiah selama 2 jam dan exhibition sebesar 200 ribu rupiah juga selama 2 jam.
“Oleh karena itu, terkait adanya kwitansi mengatasnamakan UPT. Dispora. Itu pungutan di luar dari bagian UPTD. Jika ada oknum tersebut boleh laporkan ke pengurus atau ke Dispora Lampung. Kita resmi retribusi sesuai mekanisme,” tegas Heris.
Masih kata heris, saat sosialisasi pedagang sempat meminta keringanan sewa lahan di masa Pandemi Covid-19. Dan pihaknya bakal mengakomodasi keinginan para pedagang dalam hal keringanan tarif retribusi sewa.
Lanjutnya, Dispora Lampung akan segera membahas dengan OPD terkait perihal tersebut. (Rls)
Lampung
Sinergitas Pemprov dan BKKBN, Warga Lampung Didorong Lebih Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas
Alteripost.co, Bandarlampung-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
Hal ini ditegaskan dalam audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Soetriningsih, di Ruang Kerja Sekda, Kamis (23/04/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada persiapan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 28-29 April mendatang.
Rakorda ini diproyeksikan menjadi momentum evaluasi sekaligus penyelarasan strategi antara pusat, provinsi, hingga 15 kabupaten/kota untuk mewujudkan visi Lampung Maju dan Indonesia Emas 2045.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Soetriningsih, menyampaikan bahwa Rakorda tersebut akan melibatkan sekitar 120 mitra kerja strategis, termasuk TP PKK, DPRD, dan berbagai instansi vertikal.
“Fokus utama kami adalah mengevaluasi kinerja tahun 2025 dan memastikan program prioritas seperti siklus hidup mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia dapat terintegrasi dengan program daerah,” ujarnya.
Dalam laporannya, BKKBN menyoroti beberapa capaian dan inovasi lapangan, di antaranya keberhasilan layanan bagi 520.000 sasaran melalui implementasi program MBG 3B. Selain itu, ditekankan pula pentingnya keterlibatan peran ayah melalui gerakan “Ayah Teladan Indonesia” serta pengembangan “Sekolah Lansia” bagi warga berusia di atas 60 tahun yang mendapat respons positif dari pemerintah daerah.
“Kami rutin melakukan evaluasi per dua bulan bersama OPD-KB di kabupaten/kota untuk memastikan target dan capaian tetap terukur sesuai perjanjian kerja sama yang ada,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan, menyatakan bahwa Pemprov Lampung memandang peran BKKBN sangat vital sebagai mitra strategis yang menjalankan fungsi-fungsi krusial pembangunan di daerah.
“Target-target pembangunan akan lebih cepat tercapai apabila program-program dari instansi vertikal seperti BKKBN diinternalisasikan dan diselaraskan dengan program kerja pemerintah daerah. Kami menyambut baik dan siap mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Lampung,” tegas Sekdaprov.
Direncanakan dalam kegiatan tersebut akan diberikan apresiasi atas Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Terbaik kepada Pemprov Lampung.
Sekdaprov menekankan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dalam menjalankan prosedur dan tata kelola kependudukan yang benar.
“Yang utama adalah bagaimana kita di daerah mampu in-line dengan program pusat dan bersinergi secara vertikal maupun horizontal hingga ke tingkat kabupaten/kota,” pungkasnya. (Rls)
Bandar Lampung Bersinar, Eva Dwiana Raih National Governance Awards 2026
Wabup Lamsel Letakkan Batu Pertama Menara Siger Residence I di Kalianda
Hendry Kurniawan Nahkodai PDBI Lampung Selatan, Target Tembus Nasional
